Yakin Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR Bakal Mulus, Pemerintah Mulai Susun Aturan Turunan RUU Cipta Kerja

344 views

Meskipun terjadi gugatan sengit dan gelombang penolakan dimana-mana terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja, namun pemerintah tidak ambil pusing. Kementerian terkait justru terus melakukan sosialisasi dengan pihak terkait dengan riang gembira dan mulai menyusun aturan turunan dari RUU Cipta Kerja.

Airlangga Hartarto paparkan hasil draf RUU Cipta Kerja kepada pengusaha ( Foto Berita Satu )

Reaktor.co.id- Begitu draf RUU Cipta Kerja telah diserahkan kepada DPR RI, tak lama kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung melaporkan dan memaparkan semua itu kepada para pengusaha. Antara lain dalam acara CEO Power Breakfast di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Seolah tanpa pedulikan bermacam aksi unjuk rasa dan gelombang penolakan terhadaap omnibus law RUU Cipta Kerja. Pemerintah dengan santainya mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini karena pemerintah tetap percaya diri bahwa tenggat 100 hari omnibus law bisa disyahkan oleh DPR sebelum Hari Raya Idul Fitri.

RPP NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini draft dan naskah akademiknya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 12 Februari lalu.

Dalam rapat koordinasi (kick-off meeting) yang diadakan pada Kamis (27/2), sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait mulai membahas teknis RPP NSPK tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana setiap K/L yang terlibat dalam RUU Ciptaker memahami perubahan paradigma dalam proses perizinan berusaha, dari License Based Approach (LBA) menjadi Risk Based Approach (RBA).

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, isu perizinan berusaha mendominasi RUU Ciptaker. “Kalau dari sisi substansinya, hampir 87 % selalu bicara (tentang) kemudahan dan perizinan berusaha. Jadi perlu ada terobosan reformasi struktural terkait perizinan, sehingga timbul konsep baru yang mempermudah (keluarnya) izin,” jelasnya.

Meskipun sudah ada sistem Online Single Submission (OSS), lanjut Susi, banyak perizinan di Indonesia yang masih terkendala di UU. Hal itu mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan yang ada di nusantara ini.

“Pendekatan diubah dari yang berbasis licensing ke risk. Jadi bisa memilah-milah, mana yang harus diawasi secara lebih ketat karena berisiko tinggi dan mana yang bisa tidak terlalu ketat (diawasi) karena berisiko rendah sehingga dapat dilayani secepat-cepatnya,” ujarnya.

Sesmenko menerangkan, pembuatan sejumlah PP sebagai aturan turunan RUU Ciptaker akan berjalan paralel dengan pembahasan RUU Ciptaker itu sendiri di DPR. Rencananya akan disusun sebanyak 36 PP dan 7 Peraturan Presiden (Perpres).

Sejalan dengan itu, ia pun menyebut bahwa strategi komunikasi publik yang baik diperlukan untuk mendorong RUU Ciptaker bisa diselesaikan sesuai rencana dan harapan. “Di samping kami akan mulai roadshow (RUU Ciptaker) ke daerah-daerah, kami juga mohon untuk K/L teknis supaya dapat juga berinisiatif mengundang stakeholders-nya masing-masing untuk menjelaskan substansi RUU Ciptaker ini,” katanya.

Penyusunan Aturan Turunan RUU Cipta Kerja ( Foto Kemenko Perekonomian)

Paradigma Risk Based Approach (RBA)

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Perekonomian Lestari Indah menerangkan, konsep RBA sudah banyak dipakai di negara-negara lain. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah sepatutnya masuk dalam era baru yang tidak semua bidang usaha memerlukan izin. RBA lebih fokus kepada jenis usaha, ketimbang produk.

“Kalau sekarang kita license approach, apa-apa harus izin, yang tidak menerapkan kompleksitas pengembangan usaha. Saat ini lebih banyak aturan (hyper regulation), NSPK tidak terstandarisasi, dan pelaksanaan pengawasan tidak optimal. Sebaiknya aturan sekarang lebih pada pengawasan,” terangnya.

Dengan menerapkan konsep RBA, maka pelaksanaan penerbitan perizinan perusaha dapat lebih efektif dan sederhana. Kegiatan pengawasan pun menjadi lebih terstruktur, baik dari periode maupun substansi yang harus diawasi.
Alur analisa perizinan berusaha dengan RBA, pertama harus ditentukan kriteria risiko (dasar) yang berdasarkan faktor kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Kemudian dilakukan integrated risk assessment yang akan memunculkan tingkat risiko yang dimiliki usaha tersebut, terdiri atas risiko rendah, menengah rendah/menengah tinggi, dan tinggi.

Kalau usaha itu mempunyai risiko rendah, maka jenis perizinan berusahanya cukup NIB dan pengawasan tipe 1, sedangkan kalau risikonya menengah (rendah/tinggi) diperlukan NIB, sertifikat standar, dan pengawasannya tipe 2 dan 3, dan jika tingkat risiko tinggi diperlukan NIB, izin dan pengawasan tipe 4.

“Tipe pengawasan dibedakan oleh intensitas atau frekuensi pengawasan. Hal ini dilakukan atas pelaksanaan standar sektor dan standar Health, Safety and Environment (HSE),” ucapnya.

Cesar Cordova, Senior Director Jacobs, Cordova & Associates yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menuturkan jika memang penting ada perubahan paradigma dari sistem pengaturan (regulatory) kepada risiko. RBA sudah menjadi elemen kunci dalam reformasi regulasi.

“Yang perlu diperhatikan adalah implementasinya. Pemerintah harus bisa (memberi) command, mengontrol, dan memverifikasi. Karena, semakin dalam masuk ke RBA, akan lebih dalam lagi (keharusan) untuk verifikasi.

Hal yang diverifikasi adalah sesuatu yang lebih berpotensi menimbulkan harm atau risk. Semakin banyak verifikasi, maka trust yang ditimbulkan (di kalangan pengusaha/konsumen) pun akan makin tinggi,” ungkapnya di laman resmi Kemenko Perekonomian. (*)

aturan turunan RUU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply