WHO : Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Jangan Keburu Nafsu “New Normal”

274 views

Mall besar yang selama ini menjadi aktivitas kelas atas selalu mendapat perhatian besar dari Presiden Jokowi. Dengan dalih agar segera tercipta kondisi “the new normal” bagi wahana kelas atas itu, pemerintah mengerahkan segala daya upayanya. Kenapa yang pertama-tama dikondisikan new normal justru bukan pusat ekonomi kerakyatan seperti pasar tradisional atau pasar induk.

 

 

Reaktor.co.id – Sangat ironis langkah pemerintah mewujudkan kondisi new normal untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Kenapa pemerintah memberi perhatian berlebihan untuk super mall. Padahal rakyat biasa hidupnya jarang bersentuhan dengan super mall.

Jangan sampai anggaran dan effort negara untuk penanggulangan Covid-19 justru tersedot untuk perusahaan besar. Lagi pula pengusaha seperti super mall itu memiliki kemampuan sendiri untuk memujudkan kondisi new normal tanpa cawe-cawe pemerintah. Mereka punya kemampuan finansial dan juga kemampuan teknologi untuk menjadikan tempat usahanya sesuai dengan kaedah new normal.

Mestinya justru pasar tradisional dan sejenisnya yang perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah agar mampu mewujudkan lingkungan usahanya sesuai dengan kaidah the new normal. Baik dari aspek ketaatan terhadap protokol kesehatan, maupun dari aspek transformasi model bisnis hingga teknologi baru yang relevan pada saat ini.

 

 

 

Mestinya jangan senang dulu jika angka infeksi virus corona di sebuah negara menurun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan jika angka kasus terinfeksi penyakit COVID-19 di negara yang menurun, kemungkinan besar akan ada gelombang kedua (second wave) yang mengikuti.

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan pada Senin (26/5/2020) mengatakan jika dunia masih berada di tengah-tengah gelombang pertama dari penyebaran COVID-19. Sehingga akan berpotensi menghadapi gelombang kedua.

 

 

Sambangi Super Mall

Presiden Jokowi begitu bersemangat mengecek kesiapan tatanan kenormalan baru (the new normal) bagi pusat perbelanjaana kelas atas.  Ia menyambangi beberapa lokasi mulai dari sarana transportasi sampai pusat belanja. Setelah meninjau stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jokowi mengunjungi Summarecon Mall Bekasi (SMB), Jawa Barat.

Didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,  Jokowi beranggapan bahwa Bekasi sudah aman karena tingkat epidemologi penyerbaran virus Covid 19 menurudnya terbilang rendah.

Untuk kesekian kalinya Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai cara agar Indonesia siap untuk menuju ke sebuah era kehidupan baru bersama virus corona baru penyebab Covid-19.

Berbicara saat meninjau prosedur standar dalam menghadapi new normal di Summarecon Mall Kota Bekasi, Jawa Barat, Jokowi menegaskan kedatangannya ke pusat perbelanjaan kelas atas tersebut untuk memastikan bahwa mall itu siap menghadapi new normal.

Jokowi juga menegaskan bahwa pada hari ini telah menerjunkan puluhan ribu aparat keamanan yang terdiri dari TNI maupun Polri untuk mengawal ketat aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, aparat akan diterjunkan secara masif di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Namun, bukan tidak mungkin nantinya aparat kembali diterjunkan di daerah lain.

Ridwan Kamil beranggapan bahwa wilayah Bekasi sudah masuk zona hijau atau aman dari Covid 19. Meski demikian, pemerintah menetapkan aturan baru untuk pengunjung mall seperti penggunaan masker dan sarung tangan.

Dan sudah barang tentu untuk kedepan mall tidak mudah begitu saja dikunjungi oleh masyarakat luas. Mall akan semakin eksklusif dengan berbagai protokol kesehatan dengan standar yang tinggi.

 

Esther Sri Astuti ( foto istimewa )

 

Nyawa Tak Bisa Dibeli

Pandangan lain dikemukakan oleh Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti. Ia menilai rencana pengurangan atau pelonggaran aturan pembatasan sosial yang dibungkus dalam bentuk protokol new normal adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok bisnis, tanpa mempertimbangkan sisi kesehatan masyarakat.

“Pemerintah hanya mendengarkan sekelompok orang dari pihak bisnis. Pemerintah terburu-buru jika aturan itu dikeluarkan dalam waktu cepat,” kata Esther dikutip BBC Indonesia.

Ia menambahkan jika rencana itu diterapkan hanya akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena menguras uang pemerintah untuk meredam virus tersebut.

“Jadi berapa pun nanti anggaran yang dikeluarkan pemerintah itu tidak akan mampu untuk meredam virus covid karena penyebarannya luas sekali. Jadi satu-satunya cara adalah membatasi diri, menghimbau masyarakat untuk stay at home.
“Yang utama itu kesehatan baru ekonomi. Nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Kita sudah sehat, uang itu bisa dicari. Tidak ada negara yang melonggarkan PSBB jadi landai, ini rencana yang salah,” katanya.

Menurut peneliti epidemiologi dari Eijkman -Oxford Clinical Research Unit Henry Surendra terdapat empat hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelonggaran pembatasan sosial.

Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten, atau angka reproduksi (R0) kasus turun signifikan misalnya sudah sampai dengan kurang dari sama dengan satu.

Kedua adanya tren penurunan populasi berisiko dalam hal ini penurunan PDP, ODP, dan OTG.

Ketiga, jumlah dan kecepatan tes sudah memadai, yaitu kapasitas tes PCR, jadi minimal sudah tidak ada lagi tumpukan antrean sample di laboratorium dan stok reagen aman untuk 1-2 bulan ke depan.

Keempat adalah kesiapan sistem kesehatan.

“Tidak hanya kapasitas rumah sakit yang siap menampung jika terjadi lonjakan kasus, tapi juga kapasitas tim di lapangan dalam melakukan deteksi dini, pelacakan kasus dan kontak, serta pelaporan secara real time,” kata Henry.

Ketika empat syarat tersebut belum terpenuhi maka keputusan melakukan pelonggaran PSBB akan sangat berbahaya karena berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di masyarakat.

Apalagi, kata Henry, berdasarkan penelitian di luar negeri bahwa sekitar 80% kasus Covid-19 adalah kasus infeksi tanpa gejala.
“Adanya pelonggaran ini saya kira tidak berdasar pada kajian epidemologi dan kesehatan masyarakat karena sampai saat ini laju pertumbuhan kasus di Indonesia belum turun secara konsisten, selain itu jumlah tes harian masih minim, dan penerapan PSBB masih belum maksimal,” kata Henry.

 

 

Protokol WHO tentang “New Normal”

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerbitkan protokol transisi menuju the new normal atau tata kehidupan baru sebelum vaksin Covid-19 belum ditemukan.

“Kompleksitas dan ketidakpastian ada di depan, yang berarti bahwa kita memasuki periode di mana kita mungkin perlu menyesuaikan langkah dengan cepat,” kata Direktur Regional WHO untuk Eropa Henri P. Kluge dikutip dari dokumen resmi di situs WHO, Senin (18/5/2020)

Menurut WHO, sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju ‘the new normal’ diterapkan, pemerintah mesti membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan.

Pelonggaran pembatasan, menurut WHO, harus dilakukan secara bertahap dan otoritas terkait diminta terus mengevaluasi kebijakannya.

Syarat lainnya, lanjutnya, kapasitas sistem kesehatan masyarakat – diantaranya rumah sakit – harus tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19.

Disebutkan pula dalam protokol itu, tata kehidupan baru bisa diterapkan apabila risiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi.

Masing-masing negara juga diharuskan mampu menerapkan langkah pencegahan di tempat kerja, berupa jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan diikuti etika batuk atau bersin.

Protokol WHO juga menyebutkan setiap langkah menuju transisi ‘the new normal’ harus dipantau oleh otoritas kesehatan.
“Akhirnya, perilaku masing-masing warga akan menentukan karakter virus. Ini akan membutuhkan ketekunan dan kesabaran, tidak ada jalur cepat untuk kembali normal,” demikian protokol WHO. (*)

Covid-19 Masih Jadi Ancaman Jangan Keburu Nafsu “New Normal”

Related Post

Leave a reply