Wacana Upah Buruh Per Jam Menguat, Serikat Pekerja Menolak

138 views

Daftar UMP 2020

Reaktor.co.id, Jakarta — Rencana pemerintah untuk memberlakukan upah buruh per jam terus bergulir. Kalangan pengusaha menyambut baik wacana ini. Sebaliknya, kalangan buruh/pekerja menolaknya.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, wacana upah per jam itu muncul karena banyak sektor yang dinilai membutuhkan tenaga kerja dengan skema beberapa jam. Hal itu menjadi fleksibilitas bagi dunia usaha dan pekerja.

Ida Fauziyah menyebutkan, upah per jam hanya diberlakukan untuk karyawan yang bekerja di bawah delapan jam sehari atau 40 jam dalam satu pekan.

“Jam kerja kita 40 jam seminggu. Di bawah 35 jam per minggu itu ada fleksibilitas, nanti di bawah itu hitungannya per jam,” ujar Ida di Istana Bogor, Jumat (27/12/2019).

Ida menegaskan, kebijakan upah per jam ini tidak akan menghapus skema upah bulanan yang sudah ada. “Skema upah bulanan tetap digunakan oleh tenaga kerja dengan waktu kerja 40 jam per minggu,” katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyambut baik wacara upah per jam itu.

Ia berpendapat, sisitem kerja lebih dihitung dari produktivitas dan hasil.

”Artinya jika di hitung per jam, ada sisi keadilan bagi pekerja, terutama pengusaha. Ini jalan tengah yang baik,” terangnya.

Ditambahkannya, skenario pengupahan per jam akan menguntungkan pekerja yang benar-benar memiliki potensi lebih dalam mencapai target dan sasaran.

“Jadi ukurannya jelas. Akan ada kompetensi dalam sisi kerja. Ini baik,” terang Sarman yang juga menjadi anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu.

Ia berharap, skema ini dimatangkan dan dibicarakan secara mendalam oleh stakeholder terkait sehingga nantinya tidak menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan dalam pengupahan.

“Ajak semua komponen diskusi, ramu regulasi secara matang. Harapannya menguntungkan semua sisi,” ungkapnya.

Di pihak lain, upah buruh per jam mendapatkan penolakan dari kalangan pekerja, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono, mengatakan, wacana tersebut justru semakin merugikan kaum buruh. “Kami menolak sistem upah berdasarkan jam kerja,” kata Kahar.

Kahar menyebutkan, sistem pengupahan yang ada saat ini saja terbilang masih rendah. Ia menilai, upah per jam bisa menjadi celah bagi pengusaha untuk mempekerjakan buruh semaunya.

Ia mencontohkan, jika wacana itu terealisasi, bisa saja sebagian pekerja bidang ritel hanya dipekerjakan saat akhir pekan saja. Hal itu karena ritel akan ramai pengunjung pada saat akhir pekan. (Antara/Kontan)

Aliansi Buruh Banten Tolak Omnibus Law Tenagakerja

Upah Buruh upah minimum Upah Per Jam

Related Post

Leave a reply