Vaksinasi Covid-19 untuk Pekerja : Pengusaha dan Serikat Pekerja Minta Dipercepat, WHO Nyatakan 2021 Kondisi Lebih Sulit

395 views

BP Jamsostek dituntut untuk memberikan data pekerja yang akan divaksin secara valid, adil dan seluas-luasnya agar tidak ada diskriminasi bagi pekerja yang tidak terdaftar sebagai anggota BP Jamsostek. Apalagi International Labour Organization (ILO)  menyatakan pandemi Covid-19 telah memusnahkan 81 juta pekerja di seluruh Asia Pasifik. 

Foto Ilustrasi Vaksinasi

Reaktor.co.id – Vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai. Vaksinasi perdana dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Kalangan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar vaksinasi pekerja secara keseluruhan bisa dipercepat tanpa biaya atau free bisa segera dilakukan.

Pemerintah telah meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek ) untuk mengatur mekanisme vaksinasi bagi pekerja.

Menurut Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi, pihak BP Jamsostek dituntut untuk memberikan data pekerja yang akan divaksin secara valid, adil dan seluas-luasnya agar tidak ada diskriminasi bagi pekerja yang tidak terdaftar sebagai anggota BP Jamsostek.

“Persyaratan vaksinasi untuk pekerja mestinya tidak berdasarkan keanggotaan BP Jamsostek, kerena masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya. Selain itu juga masih banyak pekerja mandiri yang tidak berurusan dengan BP Jamsostek,” ujar tokoh buruh nasional itu.

Foto ilustrasi pekerja yang membutuhkan segera vaksinasi

Terkait vaksinasi pekerja pihak BP Jamsostek tengah menyiapkan data peserta pekerja untuk vaksinasi. Data yang akan digunakan adalah data anggota yang masih aktif dalam periode tertentu.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya mendapat perlindungan jaminan sosial. Nantinya, mereka juga akan terdaftar sebagai peserta program vaksinasi pemerintah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona. WHO menilai mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terkait vaksin Covid-19.

“Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi vaksin,” kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O’Brien dalam jumpa pers virtual.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berpendapat meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi daripada mewajibkannya.

Vokalis DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning membuat sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

Ribka tegas menolak untuk divaksin covid-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19.

Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin covid-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

“Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu,” imbuhnya.

Hariyadi Sukamdani (Foto istimewa)

Pengusaha Ingin Vaksinasi Sendiri Karyawannya

Indonesia resmi menjalankan vaksinasi mulai hari ini, Rabu (13/1/21). Kalangan pelaku usaha menyambut baik proses berjalannya vaksinasi bisa terus berlangsung dan terjadi di masyarakat. Namun, di sisi lain pengusaha tidak bisa menyembunyikan keinginan untuk segera mendapatkan vaksin di awal.

Dikutip CNBC, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai program vaksinasi tetap harus berjalan, namun sebaiknya ada opsi agar pelaku usaha yang mampu secara finansial bisa mendapatkan akses vaksin lebih awal. Bila ini dilakukan maka proses vaksinasi bisa lebih cepat dan pemulihan ekonomi lebih cepat pulih.

“Apabila disediakan pemerintah, ini jalan keluar. Jadi pelaku usaha bisa akses keberadaan vaksin itu. Semoga pemerintah bisa merespons untuk permintaan yang khusus di samping kebutuhan di awal, dimana vaksin harus diberi menyeluruh ke seluruh masyarakat. Tapi kalau memang kelompok usaha yang mereka mau bayar, saya pikir itu opsi yang bisa diberikan,” katanya Rabu (13/1/21).

Namun, Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap vaksinasi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan tanpa biaya atau free. Hariyadi mengaku sejauh ini memang belum ada pengajuan resmi, namun usulan itu baru sebatas pembicaraan di antara rekan-rekan kalangan pengusaha.

“Saya rasa boleh-boleh saja sepanjang opsional karena kami berpandangan seluruh rakyat Indonesia perlu dapat vaksin atas beban negara, kecuali ada orang yang mau lebih dulu mau akses, langsung dibuka saja opsi itu tanpa menghilangkan tanggung jawab negara memberi vaksin ke seluruh masyarakat,” sebut Hariyadi.

Ilustrasi vaksinasi

Influencer Dapat Jatah Duluan

Para influencer dan selebriti yang dekat dengan penguasa bakal dapat jatah vaksin Covid-19 duluan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mencari masyarakat yang bersedia untuk mengkampanyekan vaksin massal secara gratis ini.

Langkah ini didasari keputusan direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Ironisnya belum ada kriteria seperti apa influencer yang mendapat keistimewaan diatas. influencer berasal dari kata influence yang berarti mempengaruhi. Artinya seorang influencer dapat memberikan pengaruh, khususnya mampu menggiring opini audiens. Berbeda dengan buzzer, seorang influencer perlu mendapatkan kepercayaan dan memiliki skill khusus untuk bisa meyakinkan pengikutnya.

 

Ilustrasi logo WHO

 

Tahun Kedua Lebih Sulit

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan tahun kedua pandemi Covid-19 mungkin lebih sulit daripada yang pertama. Perbedaan bagaimana virus corona baru menyebar, terutama saat munculnya varian yang lebih menular, menjadi salah satu alasannya.

“Kami akan memasuki tahun kedua ini, bahkan bisa lebih sulit mengingat dinamika transmisi dan beberapa masalah yang kami lihat,” kata Mike Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, pada Rabu (13/1/2021), dikutip dari Reuters.

Dalam pembaruan epidemiologi terbaru yang dikeluarkan, WHO mengatakan setelah dua minggu lebih ada sedikit kasus yang dilaporkan, sekitar lima juta kasus baru dilaporkan minggu lalu, kemungkinan akibat dari lemahnya pertahanan selama musim liburan.

“Pastinya di belahan bumi utara, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, kami telah melihat badai musim yang sempurna seperti itu, dingin, orang-orang masuk ke dalam, percampuran sosial yang meningkat dan kombinasi faktor-faktor yang telah mendorong peningkatan penularan di banyak, banyak negara,” ujar Ryan.

 

Ilustrasi bendera ILO

 

81 Juta Pekerjaan Hilang Akibat Covid-19

International Labour Organization (ILO) memperkirakan badai ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah memusnahkan 81 juta pekerja di seluruh Asia Pasifik, terutama bagi wanita dan anak muda.

“Covid-19 telah memberikan pukulan telak pada pasar kerja di kawasan tersebut. Rendahnya cakupan jaminan social dan terbatasnya kapasitas institusi di banyak negara di Asia Pasifik mempersulit perusahaan dan para pekerja untuk bangkit lagi,” kata Direktur Asia Pasifik ILO Chihiko Asada, dikutip dari Bloomberg.

Laporan ILO menunjukkan pekerjaan di Asia Pasifik turun 4,2 persen dibandingkan tren sebelum krisis, dengan kesenjangan untuk perempuan sebesar 4,6 persen dan untuk laki-laki 4 persen.

Anak muda menjadi kalangan yang paling terdampak dari sisi pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan. Anak muda yang kehilangan pekerjaan 3 hingga 18 kali lebih besar daripada kontribusi mereka dari total pekerjaan.

Tak hanya itu, dengan semakin sedikitnya jam kerja maka rata-rata pendapatan pun turun. Secara umum, pendapatan pekerja turun 9,9 persen pada kuartal awal tahun ini atau setara dengan penurunan 3,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Masih dari laporan yang sama, kesenjangan pekerjaan terbesar berada di Asia Selatan, dimana tingkat pekerjaan pada tahun ini hampir menyentuh 50 juta pekerjaan atau di bawah baseline prakrisis.

Kesenjangan pekerjaan di Asia Timur diperkirakan mencapai 16 juta pekerjaan, diikuti Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik dengan nilai masing-masing 14 juta dan 500.000 pekerjaan.

“Terlalu banyak pekerja yang masuk ke jurang kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, pekerja, dan perusahaan kesulitan untuk kembali bangkit dari krisis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan kawasan ini,” demikian ditulis dalam laporan ILO ini. (*)

 

Vaksinasi Covid-19 untuk Pekerja WHO Nyatakan 2021 Kondisi Lebih Sulit

Related Post

Leave a reply