Usulan JKP dan JPS tak Layak, Pengusaha dan Pekerja Menolak

197 views

Reaktor.co.id – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengusulkan jaminan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan ditambah lagi dua program. Yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).

Usulan Menaker itu dilontarkan saat seminar nasional, bertema “Kebijakan Sektor Tenaga Kerja untuk mendukung Transformasi Ekonomi” dalam rangka 53 Tahun Kemenko Perekonomian.

Kontan saja kalangan pengusaha dan serikat pekerja keberatan alias menolak usulan Menaker itu. Pasalnya hal itu jelas akan menambah berat beban iuran bulanan yang dipotong dari gaji pekerja dan dari kantong pengusaha.

Sudah banyak potongan dan iuran yang setiap bulan menipiskan dompet pekerja. Beban iuran baru yang sebagian ditanggung oleh pengusaha itu membuat perusahaan kian tidak kompetitif. Melihat sederat skema jamsos itu investor juga enggan menanamkan modalnmya.

Mestinya masalah JKP dan JPS itu diambil dari APBN, bukan dari memeras keringat buruh dan menggerogoti margin pengusaha. Pemerintah sih enak saja, pengin populis dengan cara membuat isu yang seolah-olah hebat, seolah-olah korban PHK dapat uang dan pelatihan, pengangguran akan digaji, ternyata semua itu dananya didapat dari kantong buruh sendiri dan sebagian dari pengusaha.

Sedangkan 5 jaminan sosial yang sudah ada yakni JKN ( BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jkm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) hingga saat ini pelaksanaannya masih amburadul.

Kelima jaminan itu masih sarat masalah dan sebagian perusahaan belum melaksanakan jamsos itu, atau hanya melaksanakan sebagian saja. BPJS Kesehatan kian amburadul karena dilanda defisit anggaran yang berkepanjangan, BPJS Ketenagakerjaan juga belum memuaskan pekerjaa dan jumlah kepesertaan masih belum menggembirakan.Sementara gaji, fasilitas dan bonus para direksi dan pengawas BPJS jumlahnya sangat fantastis.

Masih ada satu lagi program jaminan terkait pekerja yang hingga kini masih mangkrak dan tidak jelas penerapannya. Yakni program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2016. Program Tapera yang baru lahir bagaikan hilang ditelan bumi. Pasalnya pihak pengusaha dan serikat pekerja juga menolak adanya iuran bulanan yang harus dipikul keduanya.

Seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, simpanan atau iuran Tapera akan dibebankan oleh pemberi kerja dan bagi pekerja sendiri. Persentase simpanan Tapera sebesar 3 persen dari gaji, terbagi atas 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja dan 2,5 persen merupakan beban pekerja (swasta/pegawai negeri).

Kenaikan iuran BPJS bisa membuat industri menjadi tidak kompetitif. Pasalnya porsi iuran BPJS baik BPJS Kesehatan mau pun BPJS Ketenagakerjaan cukup besar dari beban perusahaan. Sementara pengelolaannya dinilai belum baik. “Iuran BPJS sekitar 12 % dari beban yang dibayar perusahaan,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Harijanto yang disampaikan kepada Kontan.co.id, Rabu (14/8).

Sementara itu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan segera mengkaji usulan penambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah program pemberian pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja ( PHK) karyawan. “Kami sedang melakukan kajian penambahan program jaminan tersebut,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto baru-baru ini.

Selama ini, kewajiban pemberian pesangon PHK menjadi tanggungan pengusaha. Aturan mainnya tertuang dalam Pasal 156 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Saat ini, Agus mengatakan, Program JPS sudah tahap uji coba. BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Namun, menurut Agus, JPS belum masuk sebagai jaminan sosial baru yang BPJS Ketenagakerjaan berikan. Program ini masih sebagai tambahan kegiatan bagi BPJS Ketenagakerjaan saja.

Menaker Hanif meyakini melalui dua program jaminan sosial itu, maka orang bisa mengalami long life learning dan long life employbility. “Mereka (korban PHK-red) bisa terus belajar, mereka bisa memperbaiki dan mengupgrade skillnya dan bisa bekerja secara terus menerus,” katanya.

Jaminan sosial yang diberikan agar warga memiliki kesempatan menjalani pelatihan baik skilling, upskilling maupun resklling dan diakhiri dengan sertifikasi profesi. “Bagi korban PHK harus dibantu dalam kurun waktu tertentu, agar mereka punya kesempatan beradaptasi dan memperbaiki skillnya untuk mencari pekerjaan yang baru,” kata Hanif

Menaker ingin agar usulannya itu terlebih dulu menjadi diskusi publik baik di kalangan serikat pekerja dan dunia usaha. Sebelum diajukan kepada Presiden. “Jika nanti hasil diskusi publik ternyata tidak setuju, ya tidak apa-apa, ” katanya.


Komoditas Politik

Masalah pelatihan dan sertifikasi profesi nampaknya kini menjadi komoditas politik terkait dengan bargaining dan unjuk gagasan untuk mempengaruhi pemilihan menteri kabinet mendatang .

Tak kurang dari Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, telah mengklaim bahwa Sertifikasi Kompetensi Pekerja merupakan kunci pengurangan kemiskinan. Dengan adanya sertifikasi ini, maka tidak akan ada upah sembarangan. Klaim itu masih jauh panggang dari api.

Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja di berbagai sektor industri perlu ditingkatkan jumlah dan frekuensinya. Hal itu selaras dengan terbitnya PP No. 23/2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Sertifikasi kompetensi memastikan tenaga kerja (pemegang setifikat) kredibilitasnya terjamin dalam melakukan suatu pekerjaan.
Sertifikasi kompetensi akan mempengaruhi dan memberikan jaminan, baik terhadap pemegangnya ataupun pihak lain.

Sertifikasi tersebut selain untuk menghadapi kompetisi global juga untuk menciptakan competitive advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas.

Bobot standarisasi dan sertifikasi bagi TKI sesuai dengan Standar Kompetensi Kewrja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa model penyusunan standar kompetensi:

1. Model Occupational Skills Standard (MOSS) adalah model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan. Model ini kurang sesuai apabila diterapkan di Indonesia karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang sama.
2. Regional Model Competency Standard (RMCS) adalah model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan oleh International Labor Organization (ILO), yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha/industri sejenis.

Yang digunakan dalam penyusunan SKKNI adalah RMCS, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012.

Penyusunan dokumen SKKNI harus mengacu pada format yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tahapan Penyusunan SKKNI :

1. Penyusunan draft (oleh tim perumus), meliputi:
a. Peta Fungsi Kompetensi
b. Uraian unit-unit kompetensi
2. Verifikasi internal (oleh tim verifikasi)
3. Pra Konvensi
4. Verifikasi eksternal (oleh Kemenaker)
5. Konvensi Nasional
6. Penetapan (oleh Kemenaker)

Kegunaan SKKNI :

1. Sebagai acuan pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi.
2. Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi).
3. Sebagai acuan untuk menstrukturkan perusahaan
4. Sebagai acuan penyusunan SOP perusahaan

Agar sertifikasi kompetensi TKI mendapat pengakuan dan kekuatan daya saing terhadap negara lain, pemerintah perlu menegosiasikan kepada negara lain pengguna jasa TKI. Eksistensi BNSP diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan portofolio kompetensi tenaga kerja nasional dan daerah. (Totoksis).*

BPJS Ketenagakerjaan iuran Jaminan sosial

Related Post

Leave a reply