Urgensi Crisis Center Ketenagakerjaan, Mesti Libatkan Serikat Pekerja

399 views

Dunia ketenagakerjaan tengah mengalami jalan yang amat sulit bahkan buntu. Perlu crisis center di setiap industri atau pabrik untuk mengendalikan dan merumuskan kondisi A New Normal. Kini pengusaha bingung, bagaimana cara merumahkan karyawan secara manusiawi dan tidak melanggar undang-undang. Begitupun jika langkah PHK ditempuh, mereka tak kuat bayar pesangon sesuai dengan UU.

ilustrasi stimulus ekonomi

Reaktor.co.id – Pengusaha kini lagi getol minta kepada negara agar pemberian stimulus ekonomi dipercepat. Jika ditotal jumlah yang diminta mereka mencapai ribuan triliun rupiah.

Yang namanya komprador jago kandang memang enak benar hidup di negeri ini, jika untung besar, kontribusinya terhadap negara seminim mungkin, jika menghadapi kesulitan besar seperti krisis pada saat ini mereka buru-buru minta stimulus ekonomi dan cenderung melupakan kewajiban ketenagakerjaan.

Semua stimulus itu adalah dana negara, uang rakyat, jangan terulang lagi mega skadal korupsi yang hitam kelam seperti yang lalu, yakni mega korupsi BLBI dan Century. Fakta menunjukkan BLBI diwaktu lalu salah sasaran dan menjadi sarang korupsi karena para komprador yang menikmati BLBI kebanyakan adalah tipe pedagang pemburu rente. Bukan seorang pengusaha tipe industrialis yang mengedepankan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja seoptimal mungkin.

Oleh sebab itu, berbagai skema stimulus yang memakan dana yang besar sebaiknya melibatkan peran aktif serikat pekerja/buruh untuk merumuskan kondisi A New Normal. Yakni realitas atau tatanan baru yang dimasa lalu tidak lazim. Dalam lintasan sejarah kaum buruh atau serikat pekerja memiliki peran penting untuk menghalau krisis atau depresi ekonomi.

ilustrasi great depression 1930

Kita bisa menyimak ketika terjadi great depresi di Amerika Serikat pada era tahun 30-an, bahkan Presiden Franklin Delano Roosevelt mengandalkan pekerja untuk mengatasi krisis. Lewat obrolan radio di depan perapian, Roosevet mecari berbagai solusi yang kemudian di bundel dengan tajuk the New Deal.

Untuk skala Indonesia di masa lalu, kaum buruh juga sangat berperan besar untuk turut mendefinisikan A new Normal. Bahkan awal industrialisasi di tanah air juga mengandalkan peran buruh di dalam negeri hingga luar negeri.

Sejarah mencatat Indonesia memiliki industri logam dasar yang dibangun pada era Presiden Soekarno berkat bantuan buruh. Pendirian pabrik baja di Cilegon karena Bung Karno terinspirasi setelah berkunjung ke Uni Soviet, pada 1956. Ketika itu Bung Karno mengunjungi pabrik baja Uralmasj Sergo Ordjonikidze.

Saat itu Presiden Sukarno sempat berdiskusi dengan para tokoh buruh terkemuka di pabrik itu, yang dipimpin oleh Yakov Lipin. Tokoh buruh itu bersedia melatih rakyat Indonesia untuk mendirikan industri baja sendiri.

Anjuran Lipin disambut baik oleh Bung Karno. Sejak itu Bung Karno termotifasi agar bangsa Indonesia memiliki industri baja sendiri dengan volume produksi yang besar sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Menghadapi krisis, pemerintah, pengusaha dan pekerja tidak boleh egois. Apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pengusaha juga tidak boleh melakukan aji mumpung selama pandemik, yakni mengambil tindakan lock out sepihak dengan alasan Force Majeure dengan dalih sudah ditetapkan dalam Keppres 7/2020 tentang Bencana Alam.

Bahkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Budi Darmono mengatakan, penetapan lewat Perpres yang hanya sedikit halaman itu akan mempengaruhi berbagai hal termasuk kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hal ini termasuk juga di dalamnya terkait dengan kontrak-kontrak bisnis.

“Ini kan Force Majeure, jadi karena darurat nasional itu hukumnya harus mengikuti. Kontrak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya,” ujarnya kepada media.

Namun, kontrak tersebut bisa juga diperkarakan di pengadilan jika seandainya terjadi sengketa. Tapi kembali lagi, kondisi ini adalah di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak bisa dihindari.

“Tapi terkait kontrak ini kalau kedua belah pihak sama-sama tahu bisa dinegosiasi,” tegasnya.

Dilema PHK

Dalam krisis multidimensi seperti ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani angkat bicara terkait dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar pengusaha tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pendapat itu disampaikan Hariyadi kepada CNBC Indonesia, pekan ini.

“Memang kita nggak bisa PHK juga, karena kalau PHK harus kasih pesangon. Sekarang banyak pengusaha menerapkan karyawan dicutikan di luar tanggungan (dirumahkan). Kebanyakan begitu mengikuti cashflow yang ada,” kata Hariyadi.

Opsi tak melakukan PHK karyawan memang menjadi pertimbangan tersendiri lantaran perusahaan harus menyiapkan uang pesangon tak sedikit. Apalagi kepada pekerja yang masa kerjanya sudah lama.

Hingga 16 April 2020 jumlah pekerja sektor formal yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 1.500.156 pekerja. Perinciannya yang terkena PHK sebanyak 229.789 orang dan yang dirumahkan sebanyak 1.270.367 orang atau 84%.

“Kalau ada perusahaan yang melakukan PHK, karena biasanya ada reorganisasi, tapi kebanyakan perusahaan nggak sanggup melakukan PHK, hanya sedikit yang mampu,” ujarnya. “Kalau yang masih sanggup PHK, persiapan sudah jauh, bukan semata-mata karena Covid-19. Ini karena ada Covid-19, sekalian saja,” lanjut Hariyadi.

Sebagai informasi, Rapat Terbatas (Ratas) Rabu (22/4/2020), Presiden Jokowi minta pengusaha tetap bertahan dan tak melakukan PHK. Pemerintah menegaskan sudah punya stimulus bagi sektor rill.

“Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja, dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak PHK,” tegasnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan beberapa hal. Pemerintah tidak ingin wabah Covid-19 justru membuat sektor riil makin terpukul dan berimbas pada sektor ketenagakerjaan.

“Tolong dipisah sektor yang paling parah, yang dampak sedang, dan bertahan justru bisa diambil peluang,” katanya.

Tentang A New Normal

Secara sederhana A New Normal bisa diartikan keadaan dimana terjadi perubahan kondisi, dari yang sebelumnya dianggap aneh, tidak wajar atau tidak normal karena diluar standar yang telah ada sebelumnya, kemudian karena keadaan ‘tidak normal’ tersebut terjadi secara terus menerus dan konsisten maka kemudian kejadian tersebut dianggap sebuah hal yang normal atau menjadi standar baru.

Sederhananya adalah sebuah kebiasaan baru yang menggantikan kebiasaan lama, dimana kebiasaan baru itu tercipta karena berbagai faktor, yang kemudian diikuti oleh banyak pihak, dan mungkin menghadapi berbagai resistensi atau perlawanan, namun karena tetap tidak bisa dikalahkan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama, dan karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya menjadi sebuah hal yang normal, yang wajar.

Lalu bagaimana menghadapi perubahan fase / kuadran atau a new normal itu. Negara harus melakukan perubahan yang adil meskipun penuh kesulitan. “we must to change, we need to adjust to this “new normal” condition”, cetus Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lebih lanjut Ani yang menjadi julukan menkeu itu negara harus melakukan perubahan, “we must to change, we need to adjust to this “new normal” condition,” katanya. Setiap fase kehidupan, membutuhkan sesuatu yang berbeda dari diri kita” dan memang sepertinya sudah menjadi kodrat manusia untuk terus bergerak, menjadi adaptif, menghadapi perubahan -perubahan, dan menyesuaikan diri. People change, everybody’s changing. (*)

crisis center ketenagakerjaan great depression

Related Post

Leave a reply