Upah Minimum Pekerja: UMR Tidak Berlaku Lagi

207 views

Upah Minimum

ISTILAH Upah Minimum Regional (UMR) sudah tidak berlaku lagi. Istilah UMR sudah diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Sektoral (UMSP/UMSK).

Istilah UMR tidak diberlakukan lagi sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang upah minimum. Istilah yang digunakan bukan lagi UMR, melainkan UMP dan UMK.

Pengertian UMP & UMK

Dalam Peraturan Menakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dijelaskan:

  • Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
  • Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
  • Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan UMP & UMK

Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Pasal 89 UU Ketenagakerjaan, upah minimum dapat terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMP) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMK).

UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota. UMP diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Di Indonesia, penetapan upah minimum berbeda-beda karena kebutuhan hidup layak tiap provinsi juga berbeda-beda pula.

UMP tertinggi 2019 adalah DKI Jakarta  yakni sebesar Rp3.940.973 dan UMP terendah DI Yogyakarta yakni sebesar Rp1.570.922.

Lihat: Daftar Upah Minimum Indonesia 2019

UMP menjadi acuan atau tolok ukur bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan UMK.

Jika di sebuah kabupaten atau kota di sebuah provinsi belum ada UMK, maka UMP berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Jadi, UMP digunakan oleh kota atau kabupaten yang belum bisa menetapkan standar UMK atau belum ada dewan upah, sehingga UMP menjadi acuan untuk pemberian upah kepada karyawan.

Jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

Upah Sektoral UMSP & UMSK

Selain UMP & UMK, ada juga yang disebut upah sektoral, yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

UMSP adalah  upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota, misalnya UMSK Karawang.

Dalam Peraturan Menakertrans No. 7/2013 dijelaskan:

  • Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
  • Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.
  • Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
  • Besaran UMSP atau UMSK ini bisa ditetapkan oleh gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

Besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Pelanggaran Upah Minimum

Pengusaha dilarang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum. Jika ada perselisihan terkait upah maka dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum adalah penjara minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

Bagaimana jika ada pengusaha membayar upah pekerja/buruh di bawah UMP/UMK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dengan buruh/pekerja yang bersangkutan?

Dijelaskan laman Hukum Online, UU Ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kesepakatan (konsensus) para pihak kausa-nya harus halal. Sehingga, memperjanjikan upah di bawah upah minimum antara pengusaha dengan pekerja adalah null and void atau batal demi hukum. 

Demikian ulasan tentang Upah Minimum, mulai UMR hingga UMP, UMK, UMSP, UMSK, hingga pelanggaran pidana akibat upah di bawah standar. Diolah dari berbagai sumber. (R1).*

 

Ketenagakerjaan Upah Buruh upah minimum upah pekerja

Related Post

Leave a reply