Unjuk Rasa di Hari Sumpah Pemuda, Buruh Kemukakan Konsep Kesetimbangan

209 views

Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-92 dikalangan rakyat khususnya kaum buruh. Bahwa pemerintah boleh dibilang sedang kehilangan fungsinya sebagai penyelenggara negara yang demokratis dan tidak mampu berdialog dengan rakyatnya dengan bahasa yang efektif, jujur dan tulus ikhlas. Akibatnya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus berlangsung tanpa terjadi permufakatan yang setara.

Reaktor.co.id – Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 digunakan oleh serikat pekerja/buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja dan mengetengahkan inisiatif atau konsep “kesetimbangan” sebagai solusi untuk mengatasi kemelut kebangsaan terkait omnibus law UU Cipta Kerja agar tidak berlarut-larut kearah kondisi zero sum game.

Konsep kesetimbangan itu tercantum dalam siaran pers serikat pekerja FSP LEM SPSI yang pada hari ini (28/10) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka dengan jumlah massa yang besar.

Menurut tokoh buruh nasional Arif Minardi, yang kini juga sebagai Ketum FSP LEM SPSI dan Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) bahwa PR kita semua sebagai bangsa adalah bagaimana dua kepentingan, yaitu pengusaha/investor disatu pihak dengan pihak lain yaitu pekerja/buruh untuk klaster ketenagakerjaan atau pihak yang sesuai dengan klasternya dapat dipertemukan dalam suatu “Konsep Kesetimbangan”. Di dalam konsep tersebut terkandung aspek keadilan dan proporsional.

“Serikat pekerja menawarkan deal yang lebih rasionalitas dan ilmiah seperti yang selama ini dikenal dalam ilmu alam yakni hukum Newton tentang Kesetimbangan,” ujar Bung Arif Minardi. Menurut Insinyur yang pernah puluhan tahun bekerja di Industri pesawat terbang itu, Pemerintah, DPR dan pengusaha/isvestor perlu mendengarkan dengan hati yang tulus dan ikhlas tentang konsep diatas.

Unjuk rasa yang terjadi hari ini memupus pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja oleh buruh, mahasiswa dan elemen rakyat lainnya akan berakhir dan lenyap dengan sendirinya pada 28 Oktober 2020 ternyata meleset.

Serikat pekerja/buruh bersama elemen lainnya justru telah menyusun agenda unjuk rasa secara maraton tanpa batas waktu hingga UU Cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan di cabut atau dbatalkan.

Menurut sumber Reaktor, pihak SP/SB justru pada bulan November telah menyiapkan serangakian aksi unjuk rasa yang lebih besar dan lebih lebih militan lagi. Berbagai varian unjuk rasa sudah dimatangkan antara federasi SP hingga konfedari, baik di pusat maupun daerah.

 

Berikut konten selengkapnya Siaran Pers FSP LEM SPSI dalam rangka unjuk rasa 28 Oktober 2020 yang diterima oleh redaksi Reaktor.

 

SIARAN PERS

FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ), berencana melakukan unjuk rasa Rabu, 28 Oktober 2020, jam 10.00 s/d 16.00, di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa mengusung tema “Dengan Semangat Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928”, Bersatupadu Melawan Dan Mengatasi Resesi Ekonomi Sebagai Dampak Pandemi Covid 19, Dan

Meminta Bapak Presiden Republik Indonesia Menerbitkan PERPPU Pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi covid 19, maka peserta unjuk-rasa diatur melalui perwakilan FSP LEM SPSI Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid 19, yaitu masing-masing peserta unjuk-rasa membawa APD (alat pelindung diri) sesuai standar protokol Covid-19, seperti masker, pelindung wajah (Face Shield), sanitizer untuk cuci tangan, sarung tangan dan jaga jarak (social distancing).

Dan wajib mempunyai pengetahuan yang memadai tentang cara penyebaran covid 19 dan cara menghindarinya. Sehingga ketika berunjuk rasa, seluruh anggota dapat terhindar dari terinfeksi virus corona.

 

 

Bukan Hanya Masalah Sosialisasi

Pemerintah beranggapan bahwa permasalahan utama banyaknya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah karena kelemahan dalam mensosialisasikan UU Cipta Kerja, akibat dari ketidakmampuan para Menteri/Pembantu Presiden berkomunikasi dengan masyarakat.

Anggapan ini ada benarnya, akan tetapi bukan menjadi penyebab utama. Permasalahan utamanya adalah karena sejak awal pembuatan rancangan, tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan filosofi yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945 yaitu “Musyawarah Untuk Mufakat” diabaikan.

Kita sering melihat ketika seseorang diwawancara oleh media TV, karena tidak dapat menjawab sesuai permasalahan, kemudian divonislah bahwa orang tersebut tidak paham dengan apa yang sedang diperjuangkannya. Anggapan ini dapat menyesatkan, karena ketika seseorang ditanya oleh media TV secara psikologis akan gugup apalagi penguasaan materi terbatas, maka jawabannya pasti terkesan tidak tahu topik tersebut, berbeda dengan pengurus organisasi yang memang sudah mempelajari dan memahami apa yang sedang diperjuangkan oleh anggotanya.

Mengapa menyesatkan, karena pengambil keputusan akan dengan sederhana mengatakan, bahwa banyak yang belum mengerti tentang RUU Cipta Kerja ini, maka penyelesaiannya adalah sosialisasi.

Menaker mengatakan baca dulu! Bagaimana mau membaca, dokumennyapun belum beredar, dan berubah-ubah. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa seolah-olah pengurus SP/SB ini belum membaca dan belum memahami. Para pengurus SP/SB sudah membaca dan sangat memahami bahkan membuat sandingannya.

Hanya sayangnya, dan sekali lagi SP/SB tahu setelah draft/rancangannya jadi dan telah diserahkan ke DPR. Itulah masalah besarnya, Menaker mengklaim seolah-olah sudah melibatkan para SP/SB dan sudah mensosialisasikan. Itulah namanya opini. Tentu saja Presiden atau pejabat lain merasa proses dan prosedurnya sudah benar, padahal itu hanya berupa opini.

Jangan menganggap bahwa SP/SB tidak mengerti permasalahan, sangat mungkin Pengurus SP/SB lebih memahami permasalahannya daripada Menaker. Karena bertahun-tahun memang bergelut dengan ketenagakerjaan. Sangat mungkin juga diantara Pengurus SP/SB ada yang mempunyai ide cemerlang yang dapat diterima oleh seluruh pihak, baik untuk kepentingan investasi (pengusaha/investor) maupun untuk kepentingan pekerja/buruh. Akan tetapi karena sudah didasari dengan prejudice (persangkaan) yang salah tentang SP/SB maka SP/SB ini dianggap sebagai penghambat. Hal inilah yang harus diluruskan. Jadi bukan hanya masalah sosialisasi.

Legowo Adalah Langkah Terpuji

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, sementara itu khusus klaster ketenagakerjaan mendapat penolakan dari mayoritas pekerja dari seluruh Indonesia.

Dan secara gamblang masyarakat dapat melihat bagaimana proses pengundangan UU Cipta Kerja ini atau dapat dikatakan bahwa DPR mempertontonkan dengan tanpa rasa malu lagi bagaimana DPR memaksakan dan merekayasa prosedur dalam pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Bukan hanya pekerja dan masyarakat lainnya yang menolak dan meminta untuk dibatalkan melalui Perppu, tetapi yang lebih menarik adalah penolakan dari para Guru Besar dari hampir semua perguruan tinggi. Artinya, memang ada masalah dengan UU Cipta Kerja ini, baik dari prosedur dan proses pengundangannya maupun substansi isinya.

Pandangan para guru besar tersebut tidak dapat diremehkan begitu saja, pertama karena dengan keilmuannya mereka mengetahui dengan jelas bahwa pengundangan UU Cipta Kerja ini cacat hukum. Seyogyanyalah pemerintah bersikap bijaksana dan legowo untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Mengakui sesuatu yang memang jelas ada cacat hukum, bukanlah sesuatu yang buruk atau hina, malahan pengakuan tersebut akan menjadikan pemerintah menjadi lebih mulia dan terhormat. bahkan rakyat akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah.

Sehingga seluruh elemen masyarakat dipimpin oleh pemerintah dapat bahu-membahu berkonsentrasi dalam penanganan dan mengatasi pandemi covid 19 ini termasuk mengatasi krisis/resesi ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pandemi covid 19. Pada kondisi pandemi ini, apakah mungkin investor datang ke Indonesia, sementara di negaranya sendiri saja sedang terjadi krisis ekonomi, dan lagi pengusaha akan mempertahankan uang cashnya sampai pandemi ini dapat teratasi.

Toh saat ini sudah jelas terlihat oleh seluruh rakyat bagaimana setelah disahkanpun, disinyalir masih diubah disana-sini, dan hal ini diakui oleh Ketua Baleg Bapak Supratman Agni Agtas, walaupun pengakuan tersebut hanya 1 (satu) pasal tapi hal tersebut membuktikan bahwa meskipun telah diketuk palu, tapi nyatanya masih ada perubahan, dan hal ini jelas-jelas masuk kategori kriminal, walaupun perubahan tersebut bermaksud untuk perbaikan. Karena setelah diketuk palu oleh DPR, konten UU tersebut tidak dapat lagi dirubah, bahkan titik komapun dilarang dihapus atau ditambah (dapat menyebabkan perubahan makna).

Kesalahan yang mendasar ini dilakukan oleh pembantu Presiden, karena tidak mungkin Presiden memerintahkan pengundangan UU Cipta Kerja ini dengan melanggar hukum, pastilah Presiden memerintahkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang penanggung-jawabnya adalah Presiden, sebagai pemimpin yang baik, maka Presiden harus melindungi “anak buahnya” (Menteri & Birokrat), bahwa kemudian anak buahnya dimarahin didalam ruangan lain, itu biasa. Dan Presiden melakukan evaluasi terhadap apa yang dikerjakan “anak buahnya” dan melakukan reshufle, itu juga biasa, dan memang demikianlah etika-etika dalam berorganisasi, apalagi ini organisasi negara.

Pembatalan UU Cipta Kerja Melalui PERPPU

Sekali lagi, harapan kami para pekerja, Presiden dapat legowo dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh para pembantunya sebagaimana juga telah disuarakan para Guru Besar. Dan polemik UU Cipta kerja ini harus segera diakhiri dengan diterbitkannya PERPPU oleh Presiden.

Selanjutnya pemerintah dapat memulai lagi pembahasan tentang bagaimana investor pada berdatangan ke Indonesia dengan seluruh stake-holder dan terutama melibatkan para Guru Besar tersebut, dengan suasana yang lebih sejuk, sehingga seluruh permasalahan bangsa ini dapat diatasi secara bersama-sama yaitu dengan melibatkan praktisi, guru besar, pakar, tokoh, serta elemen masyarakat yang terkait langsung dengan klasternya, dan dipimpin oleh pemerintah.

Dimulai dari perencanaan, pembuatan draft/rancangan, sampai dengan pengesahan, jika perlu tim DPR sudah terlibat sejak awal. sehingga ketika masuk ke DPR, tinggal mengetuk palu saja.
Pembahasan tentang substansi UU Cipta Kerja ini belum dapat kami bahas, karena hingga saat ini dokumen resminya belum kami dapatkan.

Konsep Kesetimbangan

PR kita semua adalah bagaimana dua kepentingan yaitu pengusaha/investor disatu pihak dengan pihak lain yaitu pekerja/buruh untuk klaster ketenagakerjaan atau pihak yang sesuai dengan klasternya dapat dipertemukan dalam suatu “Konsep Kesetimbangan”, yang berarti ada keadilan dan proporsional. Serikat pekerja menawarkan deal yang lebih rasionalitas dan ilmiah seperti yang selama ini dikenal dalam ilmu alam yakni hukum Newton tentang Kesetimbangan

Apakah itu mungkin? Jawabannya adalah sangat mungkin, dengan syarat semuanya fokus mencari kesetimbangan dengan mengedapankan musyawarah untuk mufakat.

Newton mengatakan aksi = reaksi, reaksi akan tergantung dari aksi, jika aksi dilakukan dengan benar maka reaksinyapun akan berupa dukungan dan menjadi harmonis, begitu pula sebaliknya, reaksinya akan berupa penolakan yang keras.

Sekaranglah saatnya untuk kita semua memeras otak untuk bagaimana kesetimbangan itu dapat diwujudkan dengan melepas ego masing-masing demi perbaikan bangsa ke depan. Dan tanggung-jawab pemerintah sebagai ruler (pembuat dan penegak hukum) memimpin demi terwujudnya kesetimbangan tersebut.
Demikian kami sampaikan siaran pers ini, atas dukungannya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Jakarta, 28 Oktober 2020
Arif Minardi/Ketua Umum FSP LEM SPSI

Buruh Kemukakan Konsep Kesetimbangan Unjuk Rasa di Hari Sumpah Pemuda

Related Post

Leave a reply