Undang Investor Asing, Jangan Lacurkan Anak Negeri!

128 views

*Penulis adalah Staf Litbang DPP FSP LEM SPSI

BEBERAPA bulan terakhir, viral pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan narasi yang dapat ditangkap dengan jelas oleh rakyat walaupun bapak presiden menggunakan bahasa Inggris “I am very happy, I invite you to invest in my country”.

Pernyataan sederhana itu kemudian disusul penegasan bahwa pemerintah menginginkan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) rampung pada akhir tahun 2019. Dalam perspektif pemerintah, revisi UU Ketenagakerjaan dapat menstimulasi laju pertumbuhan investasi.  Sudut pandang pemerintah ini diamini dan didukung oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dengan menyiapkan draf atau rancangan revisi UU Ketenagakerjaan yang belakangan banyak berseliweran di jagat medsos Indonesia.

Dari perspektif saya sebagai seorang buruh, pernyataan Presiden Jokowi yang viral tersebut telah menohok ambang batas psikologis dan sosiologis kalangan buruh Indonesia.

Pernyataan Presiden, “I am very happy, I invite you to invest in my country”, secara tata bahasa Inggris harus kita berikan aplaus karena Presiden relatif sempurna menggunakan pola present tense dalam menyampaikan narasi, meskipun sebagian tokoh dan publik mengkerdilkan pernyataan itu dari perspektif narasi diplomasi tingkat global.

Sejatinya, pernyataan presiden itu menyiratkan juga kebahagian bagi kaum buruh karena laju investasi berbading lurus dengan peningkatan peluang dan kesempatan kerja, serta kesejahteraan para buruh dan keluargannya. Dalam hal ini presiden sangat menyadari amanah Konstitusi yang harus dilaksanakan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta memenuhi pekerjaan yang layak untuk anak cucu negeri.

Kendati demikian, ketika Presiden menargetkan percepatan revisi UU Ketenagakerjaan untuk merangsang laju investasi, dengan mengadopsi draf yang diajukan oleh Apindo, saat itulah Presiden mensubordinasi harkat dan martabat buruh sebagai anasir tak terpisahkan dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Betapa tidak, draf revisi UU Ketenagakerjaan itu secara terang benderang memangkas butir-butir perlindungan pada penghidupan buruh seperti pemberian pesangon kepada para purna tugas dan pembatasan tenaga kerja asing.

Karena resah dengan wacana revisi atas UU Ketenagakerjaan itu yang jelas-jelas bakal menyengsarakan nasibnya, kaum buruh Indonesia mencoba mengingatkan Presiden Jokowi bahwa langkah revisi seperti itu bertolak belakang dengan amanah Konstitusi.

Demonstrasi puluhan ribu massa buruh yang diinisiasi GEKANAS di seberang Istana Merdeka, pada Rabu (21 Agustus 2019) lalu, adalah bentuk penolakan tegas kaum buruh pada wacana revisi UU Ketenagakerjaan. Bukannya alergi dengan revisi, tapi buruh akan proaktif pada upaya revisi UU Ketenagakerjaan yang memang menambah aspek perlindungan pada buruh. Bukannya revisi yang justru mengurangi dan bahkan mengeliminasi pasal-pasal tentang perlindungan pada buruh.

BACA JUGA: Demo Buruh di Depan Istana Perjuangkan Nasib 51 Juta Pekerja 

Seandainya pun revisi UU Ketenagakerjaan memang harus dilakukan, maka revisi itu harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan bersama kaum buruh dan pengusaha, karena 4 faktor usaha yang lazim dikenal dengan ‘4M’ tidak boleh dilihat secara parsial, terpisah satu dengan yang lain, yaitu, modal (money), material, mesin, dan Man (buruh).

Modal yang besar, mesin berteknologi tinggi, dan material berkualitas mumpuni tidak akan bernilai apa-apa ketika faktor “Man” terabaikan dalam pengelolaannya. Draf revisi dari Apindo cenderung abai pada faktor “Man” sehingga menjadi domain pemerintah sebagai regulator mendudukan semua stakeholders untuk patuh pada amanah Konstitusi, termasuk setiap calon investor.

Mengundang investor tak harus melacurkan anak negeri karena local wisdom adalah hal yang sama dipertimbangkan oleh setiap negara manapun. Sebagai benchmark, China dan India tidak menutup diri terhadap investasi asing namun kepentingan local content (Man) tetap menjadi faktor prioritas dalam menumbuh-kembangkan perekonomiannya.

Presiden akan selalu sejalan dengan rakyat (buruh) karena sama-sama menginginkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan pembagunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja, yang mengarah pada tujuan yang sama: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Singkat kata, revisi UU Ketenagakerjaan pasti bakal ditolak keras jika hanya bertujuan memangkas aspek perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh.

218 (21 Agustus) bakal menjadi titik awal revolusi kesejahteraan buruh (starting point of labour welfare revolution) apabila  pemerintah dan asosiasi pengusaha melihat faktor ‘man’ hanya secara partial, bukan bagian integral, dari faktor-faktor usaha lainnya seperti modal, mesin, dan material.

Indonesia Jaya, Rakyat Sejahtera. (AF)*

 

apindo invesor investor asing reaktor Revisi UU Ketenagakerjaan Tolak Revisi UU 13 2003

Related Post

Leave a reply