UMP 2020 Dipaksakan dengan PP 78/2015, Diwarnai Ketimpangan Upah di Daerah

203 views

Penyesuaian yang hanya 8,51 % tentunya mengecewakan para pekerja/buruh. Apalagi biaya kebutuhan hidup sehari-hari semakin meroket. Pekerja/buruh semakin sulit menggapai kesejahteraan keluarganya. Kondisi makin memprihatinkan karena penentuan upah sektoral hingga kini sangat alot dan penuh masalah.

Unjuk rasa serikat pekerja menolak PP No.78/2015

Reaktor.co.id – Seperti mendapat komando, media massa arus utama ramai-ramai memberitakan penetapan UMP 2020 berdasarkan PP N0.78 Tahun 2015. Media massa terlalu mengobral istilah “kenaikan” padahal esensinya adalah penetapan yang dipaksakan.

Karena hampir seluruh organisasi serikat pekerja/buruh hingga kini masih menolak keras PP No.78/2015 tentang Pengupahan yang dijadikan dasar penetapan UMP. Pihak SP/SB masih menunggu konsistensi dan janji Presiden Jokowi seusai kampanye pemilu yang katanya akan meninjau atau mencabut PP tersebut.

Serikat Pekerja menyambut dingin keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 dengan penambahan/kenaikan yang hanya sebesar 8,51%. Penetapan UMP 2020 berlaku untuk seluruh provinsi yang berjumlah 34.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menolak angka yang ditetapkan pemerintah terkait penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dipatok/dipaksakan 8,51%.

Pihak Aspek Indonesia memiliki hitungan sendiri. Mereka meminta UMP 2020 harusnya naik hingga 20%.

Uneg-uneg kaum pekerja

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha menaikan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

“Situasi saat ini bisa dibilang ekonomi tengah kontraksi, sehingga kalau UMP naik, harga produk kita akan lebih tinggi, akibatnya daya saing bisa turun,” ujarnya dikutip detikcom.

Untuk menghindari efek samping itu, Tauhid menyarankan agar kenaikan UMP tidak diterapkan ke seluruh sektor industri. Sebab saat ini ada beberapa sektor industri yang tengah mengalami pelemahan.

“Kan beberapa industri juga lagi tertekan, seperti tekstil, besi dan baja, perlu dipahami. Cari win-win solution,” tambahnya.

Besaran UMP di 34 provinsi pada tahun depan dengan mengacu UMP 2019 yang ditambah 8,51%.Namun perlu dicatat, ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Раpua Barat, Maluku, Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020. Jadi bisa saja 7 provinsi itu kenaikan upahnya bukan 8,51%.

Ketimpangan Upah Antar Daerah

Terkait dengan penetapan UMP 2020 oleh Menaker, Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi menyatakan bahwa itu kurang berarti untuk mendongkrak kesejahteraan kaum pekerja.

“Apalagi bahan-bahan kebutuhan pokok, sewa rumah, dan kebutuhan lainnya tentunya akan bergerak naik. Kondisinya semakin parah dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pengetatan pengguna gas elpji ‘melon’, tarif listrik, PDAM,” ujar Arif.

Arif Minardi

Arif menekankan bahwa ketimpangan upah di berbagai daerah justru dilanggengkan oleh penguasa. Arif memberikan contoh misalnya ketimpangan upah di Jawa Barat terlihat dalam tabel UMK 2019, dimana Kabupaten Karawang meraih angka tertinggi dengan angka Rp 4,2 juta. Sementara, Kota Banjar jadi daerah dengan UMK terendah yang hanya mencapai Rp 1,6 juta. Mestinya UMK Kota Banjar dan daerah sejenis didongkrak agar tidak telalu timpang dengan kota lain.

Kondisi ini telah memicu migrasi atau urbanisasi angkatan kerja baru secara besar besaran menuju Karawang, Bekasi, Depok dan Bogor. Dari tahun ketahun migrasi semakin meningkat dan menjadi problem pembangunan yang semakin kompleks.

Ketimpangan upah antar daerah semakin tahun berubah menjadi ketimpangan pembangunan dan mencederai keadilan sosial. Saat ini Di Jawa Barat ada 6 kabupaten’kota yang menjadi kartu mati bagi pekerja yang memiliki ketrampilan dan keahlian karena besaran UMK kurang dari 2 juta rupiah. Kemudian ada 13 kabupaten/kota yang tidak diminati bagi pekerja karena besaran upah di daerah itu kurang dari 3 juta rupiah.

Generasi milenial yang notabene pekerja bertalenta semakin tidak tertarik untuk bekerja dan berkarya di daerah yang UMK nya rendah. Kini angkatan kerja generasi milenial sangat tertarik kepada daerah yang memiliki struktur pengupahan yang sangat atraktif seperti di Karawang. UMK di sini selama empat tahun terakhir tertinggi di Indonesia. (TS).*

Perkiraan Besaran UMP 2020 di 34 Provinsi :

1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp 3.165.030
2. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
3. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111
5. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683 jadi Rp 3.005.383
7. Jambi dari Rp 2.423.889 jadi Rp 2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp Rp 2.976.705 jadi Rp 3.230.022
9. Bengkulu dari Rp 2.040.000 jadi Rp 2.213.604
10. Lampung dari Rp 2.240.646 jadi Rp 2.431.324
11. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 jadi Rp 4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp 2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777
16. DIY dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607
17. Bali dari Rp 2.297.967 jadi Rp 2.493.523
18. NTB: dari Rp 2.012.610 jadi Rp 2.183.883
19. NTT dari Rp 1.793.293 jadi Rp 1.945.902
20. Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447
21. Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378
22. Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500 jadi Rp 2.399.698
23. Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093
24. Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803
25. Sulawesi Selatan dari Rp 2.860.382 jadi Rp 3.103.800
26. Sulawesi Utara dari Rp 3.051.076 jadi Rp 3.310.722
27. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 jadi Rp 2.552.014
28. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 jadi Rp 2.303.710
29. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 jadi Rp 2.571.328
30. Gorontalo dari Rp 2.384.020 jadi Rp 2.586.900
31. Maluku dari Rp 2.400.664 jadi Rp 2.604.960
32. Maluku Utara dari Rp 2.508.092 jadi Rp 2.721.530
33. Papua dari Rp 3.240.900 jadi Rp 3.516.700
34. Papua Barat dari Rp 2.934.500 jadi Rp 3.184.225

Arif Minardi ketimpangan upah Upah Minimum Provinsi (UMP)

Related Post

Leave a reply