UMK Jawa Barat 2020 Resmi Ditetapan, Karawang Masih Tertinggi

77 views

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Reaktor.co.id, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengesahkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020, Kamis (21/11/2019) malam. UMK Karawang masih tertinggi yakni Rp 4,59 Juta dan terendah UMK Banjar Rp 1,83 Juta.

UMK di Ibu Kota Jabar, Kota Bandung, ditetapkan sebesar Rp 3.623.778,91 atau naik 8,51 persen dari UMK 2019 sebesar  Rp 3.339.580,61.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Jabar, Ade Afriandi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sudah menyetujuinya.

Besaran UMK 2020 secara keseluruhan naik 8,51 persen dibandingkan UMK Jabar 2019, disesuaikan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Besaran UMK 2020 ini juga sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota di 27 daerah kepada gubernur.

“Iya, semua tetap mengacu (kenaikan) 8,51 persen sesuai usulan bupati/wali kota. Gubernur (Jabar) sudah menyetujui,” kata Ade kepada detik.com, Kamis (21/11/2019) malam.

Menurut Ade, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan buruh mengenai penetapan UMK 2020 ini. Perwakilan buruh yang hadir, kata Ade, setuju.

“Forum dengan Pak Wagub, mereka sudah menerima. Kalau nanti ada pemahaman berbeda, kan ada forum lain. Karena tidak semua kebijakan memuaskan semua pihak,” ucap Ade.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar yang berlaku mulai 1 Januari mendatang sebesar Rp 1.810.351,36. UMP Jabar 2020 ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018.

Ridwan Kamil sempat mengatakan dirinya menimbang opsi untuk tidak menetapkan UMK 2020, setelah menerima surat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Keputusan upah ini setiap tahun selalu menimbulkan dinamika sosial yang tidak mudah. Tapi seorang pemimpin harus ambil keputusan,” katanya.

Apindo menyarankan upah di Jabar cukup sampai UMP 2020, yaitu sekitar Rp 1,8 juta per bulan, dengan alasan kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi tahun depan.

Pihak pengusaha berdalih, penetapan UMK –yang artinya memutuskan kenaikan upah– dikhawatirkan memukul industri padat karya di Jabar. Apalagi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan pada seluruh gubernur menyebutkan klausul UMK tidak wajib ditetapkan gubernur.

Ketua Apindo Jawa Barat, Deddy Wijaya, membenarkan organisasinya mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar tidak menetapkan UMK 2020.*

 

UMK UMK 2020 UMK Jabar 2020 upah minimum

Related Post

Leave a reply