Uji Materi UU Cipta Kerja : Hakim Konstitusi Diharap Pertimbangkan Kertas Kerja FH UGM

160 views

Prof. Maria SW Sumardjono guru besar FH UGM menyebutkan UU Cipta Kerja merupakan hukum elitis, ortodoks dan otoriter berdasarkan disertasi Mahfud MD.”

Dalam persidangan pekan ini, Hakim Konstitusi menyarankan serikat pekerja memperjelas argumen terhadap pasal-pasal UU Cita Kerja yang diujikan. Sebailknya aspirasi pihak serikat pekerja juga memohon agar para Hakim Konstitusi membaca dan mempertimbangkan kertas kerja yang telah dirumuskan oleh sejumlah guru besar Fakutas Hukum (FH) UGM.

Hakim Konstitusi dalam persidangan Uji Materi UU Cipta Kerja (Foto Istimewa)

 

Reaktor.co.id – Dalam persidangan yang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi, (24/11/2020). Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membedakan kerugian hak konstitusional dengan alasan mempersoalkan konstitusionalitas norma yang diujikan.

Saldi menyampaikan hal itu saat menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI).

Saldi menyarankan pemohon untuk menjelaskan lebih rinci mengapa pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi tolong nanti diperiksa betul, kalau dia menjelaskan bertentangan dengan UUD harus dijelaskan masing-masing norma itu ke pasal apa dalam UUD yang dijadikan dasar permohonan,” tutur Saldi.
“Mengapa norma yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan dalam UUD,” lanjut dia.

Sebagai catatan, saat Sidang MK, phk KSPI dan KSPSI merasa mengalami kerugian konstitusional akibat penerapan UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut Saldi menjelaskan, bahwa bangunan argumentasi kerugian hak konstitusional dengan argumen bertentangan dengan UUD 1945 berbeda. Sehingga, ia menyarankan, agar pemohon memperhatikan kembali bagian-bagian dalam permohonannya.

“Makanya di situ acap kali digunakan pendapat ahli misalnya, kutipan-kutipan apa misalnya. Ada perjanjian internasional, ada konvesi internasional, ada putusan-putusan MK,” ujarnya. “Sehingga pada akhirnya dibuktikan kepada kami di mahkamah dengan berlakunya norma ini, ini bertentangan dengan pasal ini di UUD 45,” ucap dia.

Adapun KSPI dan KSPSI mengajukan permohonan uji materill terkait UU Cipta Kerja. Pasal yang dipermasalahkan yakni Pasal 81 angka 1 tentang lembaga pelatihan kerja, kemudian Pasal 81 angka 3 tentang pelaksana penempatan tenaga kerja.

Selanjutnya Pasal 81 angka 4 tentang tenaga kerja asing, Pasal 81 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16 dan angka 17 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Lalu Pasal 81 angka 18, angka 19 dan angka 20 tentang pekerja alih daya atau outsourcing, Pasal 81 angka 21 dan angka 22 tentang waktu kerja. Pasal 81 angka 23 tentang cuti, pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 angka 31, angka 32, angka 33, angka 35 dan angka 36 tentang upah dan upah minimum.

Kemudian Pasa 81 angka 37, angka 38 dan angka 42 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 81 angka 44, angka 45, angka 46, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 5 6 angka 58 dan angka dan 61 tentang uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja.

Serta Pasal 41 angka 62, 63 dan 65 dan 66 tentang penghapusan sanksi pidana dan Pasal 82 angka 1 dan angka 2 serta 83 angka 1 dan angka 2 tentang jaminan sosial.

 

Kertas Kerja UU Cipta Kerja FH UGM

Kertas kebijakan catatan kritis terhadap UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Pengesahan DPR 5 Oktober 2020 ) Edisi 2/6 November 2020. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020.

Dengan tim penyusun yang terdiri dari : Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H., MCL, MPA. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. Dahliana Hasan (S.H., M.Tax., Ph.D.) Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M, Ph.D Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H, M.Hum, LL.M Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. Adrianto Dwi Nugroho S.H., Adv.LL.M., Ph.D Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. Editor: Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LLM (H.R), Ph.D.

 

Ringkasan Terkait Bab Ketenagakerjaan

Pada bulan Maret 2020 Fakultas Hukum UGM menyusun catatan kritis edisi pertama terhadap RUU Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Pemerintah RI sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI pada 13 Februari 2020.

Dalam catatan kritis tersebut Fakultas Hukum UGM menyimpulkan bahwa; pertama, RUU Cipta Kerja memiliki permasalahanpermasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan.

Kedua, menyadari ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan tim berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Ketiga, persoalan over-regulated dan over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated yang kompleks.

Keempat, proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Oleh karena itu tim merekomendasikan bahwa RUU Cipta Kerja perlu disusun ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mensahkan UU Cipta Kerja. Pengesahan UU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

Pada tanggal 2 November 2020 Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Dalam merespon proses dan substansi pengesahan UU tersebut Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyusun kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji sejauhmana ada perubahan dari draft RUU Cipta Kerja Pemerintah (versi Februari 2020) yang cenderung problematik dengan draft yang disahkan oleh DPR.

Ada pun pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan Kertas posisi sebelumnya yaitu pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana visi misi UGM sebagai institusi pendidikan yang mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa.

Kertas Kerja ini membahas bidang-bidang: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (persyaratan Investasi, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup), ketenagakerjaan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan, dukungan riset dan inovasi dan penerapan Sanksi (sanksi pidana).

Kajian atas Bidang-Bidang Kebijakan Setelah melakukan pengkajian atas Naskah Akademik dan UU Cipta Kerja versi pengesahan DPR RI per 5 Oktober, maka tim menemukan bahwa secara substansi masih ditemukan berbagai persoalan.

Walaupun ada perubahan-perubahan substansi pengaturan beberapa 4 bidang terdapat moderasi pasal yang terlihat maju, namun pada bidang-bidang tertentu masih sangat problematik.

Masalah Krusial

Pertama, hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kedua, dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas.

Ketiga, dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing).

Keempat, pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan.

Kelima, RUU Cipta Kerja juga sangat mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja, karena banyaknya hal yang dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak, seperti soal batas waktu PKWT dan hak istirahat panjang yang bisa disepakati dalam perjanjian kerja.
Secara sosiologis-empiris, pengaturan seperti ini sangat merugikan pekerja karena ketimpangan antara pekerja dan pengusaha membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam melakukan perundingan dua arah secara berkeadilan.

Keenam, UU Cipta Kerja tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. UU ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja yang kemudian dengan mudah diPHK.

Pengaturan ini kontraproduktif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, RUU Cipta Kerja juga tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang memang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar, dan banyak lagi catatan kekurangan lainnya.

Revisi parsial yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah masalah baru yang berdampak buruk terhadap perlindungan pekerja.

Unjuk rasa buruh menentang UU Cipta Kerja (foto istimewa)

RUU Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya peran dan kehadiran negara sehingga telah melenceng dari konsepsi hubungan industrial Pancasila. (Kesimpulan Kertas Kerja FH UGM)

Dalam penutup Kertas Kerja, tim FH UGM menyatakan bahwa setelah menganalisis problem krusial di dalam substansi UU Cipta Kerja, khususnya di bidang-bidang yang berdampak pada aspek sosial dan lingkungan maka tim memberikan rekomendasikan adanya perbaikan substansi.

Perbaikan substansi dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak secara bertahap, pertama oleh Presiden (executive review) dan selanjutnya DPR (legislative review) sebagai wujud tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara substansi. Selain itu tentunya keterlibatan publik yang lebih luas untuk mewacanakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi maupun MK dalam porsinya masingmasing melalui judicial review. (*)

 

Hakim Konstitusi Diharap Pertimbangkan Kertas Kerja FH UGM Uji Materi UU Cipta Kerja

Related Post

Leave a reply