‘Tumplek Blek’ Aksi Tolak Revisi UU 13 di Batam, Walikota dan DPRD Surati Presiden

275 views

Aksi unjuk rasa besar-besaran menolak revisi UU Ketenagakerjaan juga terjadi di Batam. Ribuan pekerja dari berbagai elemen “tumplek blek” karena merasa senasib, seperjuangan, seia sekata, menolak keras revisi yang jelas-jelas akan merugikan hajat hidup dan menyuramkan masa depannya.

Walikota Batam terima aspirasi Serikat Pekerja saat aksi 218 ( foto Haluan Kepri )

Reaktor.co.id – Suasana unjuk rasa di Batam sangat afdol, pasalnya serikat pekerja/buruh di sana sedang berjuang melawan tindakan penyesatan berita atau framing negatif terhadap SP/SB yang dilakukan oleh segelintir pengusaha terkait kondisi kluster industri di Batam yang kini tengah mengalami transformasi industri yang cukup mengguncang.

Bahwa telah terjadi guncangan terhadap kluster industri elektronika dan perkapalan di sana itu karena faktor kandisi perekonomian global dan karena terjadinya transformasi industri yang menyebabkan produk elektronik tertentu telah terdisrupsi atau tergeser oleh teknologi yang lebih baru. Dengan demikian kondisi tersebut bukan akibat seringnya aksi unjuk rasa oleh serikat pekerja/buruh yang selama ini ditudingkan oleh oknum Apindo lewat beberapa media massa.

Aksi unjuk rasa besar-besaran menolak revisi UU 13/2003 di Kota Batam pada 21 Agustus 2019 mendapat simpati publik. Aksi ini menjadi momentum untuk perjuangan serikat pekerja ke depan. Salah satu buah atau hasil dari aksi 218 di Kota Batam adalah Walikota dan DPRD Kota Batam hari ini (22/8) menyurati Presiden RI dan DPR RI untuk tidak melakukan revisi Undang–Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang bakal merugikan buruh.

Aksi unjuk rasa gabungan serikat pekerja/buruh di Kota Batam 21/8 ( foto Haluan Kepri )

Walikota Batam, Muhammad Rudi, dan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mendukung aspirasi serikat pekerja yang saat ini eksis disana. Terkait kondisi obyektif perindustrian di Batam Walikota menyatakan “Semua masyarakat Batam harus menjaga Batam yang kondusif, aman dan ramah investasi sehingga lapangan kerja makin bertambah,” katanya.

Terkait adanya beberapa perusahaan yang tutup di Batam dia masih mengkaji akar persoalan yang sebenarnya dan meminta Komisi IV DPRD Kota Batam untuk memanggil pihak-pihak terkait, yakni mulai dari pengusaha, serikat pekerja, BP Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam.

“Kita cari tahu apa persoalannya, apa masalahnya sehingga perusahaan itu tutup, apakan benar disebabkan seringnya para buruh melakukan demo atau gimana, sebab sejauh ini belum ada kajian dan ini perlu didudukan bersama agar ditemukan permasalahan yang sebenarnya,” ucap Walikota.

Dikutip dari Haluankepri.com, Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI, Saiful Badri menegaskan bahwa revisi UU 13/2003 merupakan bentuk perbuatan yang sangat merugikan pekerja Indonesia. Disela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukannya bersama ribuan pekerja Kota Batam, Rabu (21/8) di depan kantor Walikota Batam Saiful berharap agar para pekerja/buruh semakin solid dan bersatu memperjuangkan kepentingan bersama dalam situasi lokal dan nasional yang tengah terjadi guncangan ketenagakerjaan.

Senada dengan Saiful, Ketua DPD FSP LEM Provinsi Kepri, Edwin Narjono mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini terpadu dengan aksi nasional yang diadakan di Jakarta oleh Gekanas. “Demo yang lakukan dki Batam adalah turukur dan dengan cara-cara yang baik tanpa merusak,” ujar Edwin.

“Kami berpesan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar tidak sewenang-wenang dalam membuat aturan. Kalaupun UU itu direvisi harus melibatkan buruh dan tidak mengurangi kesejahterahaan buruh,” ucap Edwin.

Sementara itu, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kecamatan Batu Ampar Batam, Tengku Afka Nasri mengatakan, demo yang dilakukan ini sangat dilakukan dengan matang dan sopan, dimana berkoordinasi dengan perusahaan terkait dan semua Stakeholder yang ada di Batam.

Kunjungan Menperin Airlangga Hartarto ke kluster industri elektronika Batam ( foto istimewa )

Kondisi Kluster Industri Elektronik di Batam

Tak bisa dimungkiri, pada saat ini kondisi kluster industri elektronik di Pulau Batam sedang mengalami sedikit guncangan dan sempat menyebabkan adanya PHK. Langkah PHK wajar-wajar saja bagi perusahaan asal sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam UU serta dibicarakan dengan pihak Serikat Pekerja.

Ada dua perusahaan yang akhir-akhir ini menjadi soroton publik karena melakukan proses PHK bagi sejumlah karyawannya, yakni PT Foster Electronic Indonesia dan PT Unisem Batam yang berdiri di kawasan industri Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam.

Dalam surat yang ditujukan seluruh karyawan PT Unisem pada 28 Juni 2019 lalu, Presiden Direktur PT Unisem, Mike McKerreghan menjelaskan PT Unisem dan Unisem BHD telah memutuskan untuk menghentikan operational perusahaan.

Walaupun belakangan ini investasi cukup banyak dilakukan, tapi keputusan sulit ini harus diambil sehubungan prospek bisnis sejak kuartal III-2018 terus memburuk dan pendapatan terus menenerus turun.

Aktivitas pekerja industri elektronik Batam ( Foto Istimewa )

“Dengan ketidakpastian kondisi perdagangan dunia, kecil harapan bahwa pendapatan PT Unisem Batam akan cukup membaik di tahun 2019, sehingga menyebabkan keputusan yang sulit ini harus diambil,” bunyi surat Mike McKerreghan yang diterima Reaktor.co.id.

Dikutip dari Kontan.co.id, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Janu Suryanto menjelaskan untuk Unisem saat ini belum tutup. Menurutnya kedua perusahaan yang berada di kawasan industri Batam, dipegang Menko Maritim. Dengan pihak Kemenko, maka Kemenperin aktif bertemu dengan owner atau pemilik Unisem.

Janu mengatakan bidang usaha Unicem meliputi packaging dan testing wafer, untuk kemudian diolah menjadi chip. Menurutnya permintaan mobil turun, jadi chip untuk produk Unisem ikut berimbas. “Untuk Unisem, kita sedang usaha cari investor strategis, cari potensial buyer untuk produk produk Unisem,” kata Janu kepada KONTAN, Senin (19/8). Sedangkan untuk Foster Electronic pihak Kemenperin belum tahu penyebabnya. “Kami akan segera mencari infonya”, pungkasnya.

Menanggapi kejadian ini, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Ali Soebroto mengaku tidak begitu mengetahui informasi serta latar belakang di balik rencana gulung tikar perusahaan PT Unisem. Sebab perusahaan yang bergerak di bidang perakitan semikonduktor serta jasa pengujian dan pengemasan tersebut tidak terdaftar dalam keanggotaan Gabel.

“Saat ini penjualan semikonduktor global tengah mengalami penurunan akibat adanya larangan bagi perusahaan Amerika Serikat untuk memasok produk-produk semikonduktornya ke Huawei,” kata Ali kepada Koran KONTAN, Senin (19/9).

Rafki Rasyid, Ketua APINDO Kota Batam menjelaskan permasalahan utama yang dihadapi perusahaan padat karya seperti PT Foster dan PT Unisem saat ini ada beberapa selain adanya persaingan usaha.

Menurut Rafki juga adanay masalah upah minimum yang sudah semakin tidak kompetitif. Saat ini upah minimum di Batam itu sudah mencapai US$ 270. “Makanya PT Foster memilih merelokasi usahanya ke Myanmar.

Secara teprisah, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar menjelaskan tidak ada analisa secara empiris penyebab dua perusahaan ini tutup. Tapi menurut pengakuan kepada pihak BP Batam bahwa mereka telah merugi selama beberapa tahun belakangan.

Menurut Dendi, di Batam memang ada pergesaran industri ke arah yang lebih tinggi teknologinya. Hal ini mendorong PT Infineon Tecnologies Batam dan Pegatron yang mau berkespansi di Batam.
“Artinya saat ada industri turun maka ada industri baru yang juga mau menanamkan modalnya di Batam”,kata Dendi kepada koran KONTAN, Senin (19/8).

Dendi menambahkan pemerintah pusat telah memberikan banyak insentif perpajakan bagi industri yang mau menanamkan investasinya. Oleh karena itu, saat ini tugas bersama untuk mensosialisikan kepada investor. “Kita juga tak lupa untuk terus mengembangkan sumber daya manusia secara formal dan informal”, pungkasnya.

Menurut catatan Reaktor.co.id, Kementerian Perindustrian mendorong Batam menjadi pusat pengembangan kluster industri elektronik yang bernilai tambah tinggi. Hal ini sebagai upaya mensubtisusi industri kapal yang telah lesu.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan selama ini yang telah berkembang di Batam merupakan industri berbasis perkapalan, yang juga mensuplai marine offshore. Sektor ini terpengaruh dengan siklus harga perminyakan.Dengan merosotnya harga minyak mentah dunia beberapa waktu lalu, pertumbuhan sektor industri galangan kapal di Batam sempat menurun.

Peluang besar memajukan industri elektronik di Batam, diyakini Airlangga, karena di kota tersebut terdapat kawasan industri yang sebanyak 70 % diisi oleh produsen elektronik beserta penghasil beragam komponen pendukungnya. (Totoksis).*

Kluster industri elektronika Kota Batam

Related Post

Leave a reply