Totalitas Perjuangkan Upah Sektoral

354 views

Bagi para pekerja, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) merupakan gantungan masa depan yang harus diperjuangkan secara total. UMSK menjadi barometer ekosistem industrial suatu daerah.

Demo Pekerja Karawang

Reaktor.co.id – Massa pekerja yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019). Koalisi dimotori oleh Agus Jaenal, yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kabupaten Karawang.

Agus Jaenal ( foto istimewa )

Agus Jaenal ( foto istimewa )

Menurut Agus, koalisi berjuang secara total menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera merekomendasikan Kenaikan Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) Tahun 2019 kepada Gubernur untuk segera disahkan. “Hanya Karawang yang belum ada kenaikan UMSK untuk tahun 2019,” ujar Agus.

Aksi berlangsung hingga larut malam. Pihak KBPP terus berupaya untuk mendesak pihak terkait agar rekomendasi segera ditandatangani oleh Bupati Karawang. Sempat beberapa kali dilakukan audiensi hingga akhirnya Kasat Intel Polres Karawang membantu menyampaikan langsung kepada Bupati. Akhirnya menghasilkan agenda pertemuan dengan Bupati Karawang dengan perwakilan KBPP pada hari Kamis, 04 Juli 2019.

Upah Sektoral sebagai Barometer

Salah satu barometer sekaligus referensi kaum pekerja adalah besaran upah sektoral di Kabupaten Karawang. Menurut catatan Reaktor.co.id pada tahun 2018 UMSK seluruh sektor industri di Karawang yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat bisa diterima dengan baik oleh pekerja.

Sekedar catatan, UMSK 2018 tertinggi di Karawang adalah untuk sektor industri kendaraan roda empat atau lebih dengan besaran upah sektoral Rp 4. 547. 852 ,- perbulan. Namun penetapan UMSK karawang pada 2019 justru berlarut-larut. Sepertinya ada faktor x yang mesti diatasi oleh serikat pekerja dan harus dikupas dalam pertemuan dengan Bupati hari Kamis besok.

Unjuk rasa terkait upah sektoral (foto istimewa)

Unjuk rasa terkait upah sektoral (foto istimewa)

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan selama ini telah membiaskan bahkan bisa mengaburkan penentuan struktur upah minimumsektoral kabupaten/kota (UMSK).

Bagi pekerja yang sudah memiliki masa kerja yang cukup serta jenis pekerjaan yang sudah establish maka upah sektoral merupakan faktor yang sangat penting. Karena terkait dengan struktur upah dan skala upah (SUSU).

Solusi sementara untuk mengurangi sengketa antara SP dengan pemerintah dan pengusaha adalah menempatkan UMK menjadi hak preogratif Gubernur, yang rumusannya mengacu PP 78. Sedangkan UMSK mesti dibahas oleh Dewan Pengupahan dan itu menjadi rekomendasi bupati/walikota untuk selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan untuk pekerja sektor unggulan disepakati oleh dewan pengupahan setelah melakukan kajian dengan melibatkan akademisi dan pakar.

Tolok Ukur Upah Sektoral

Bagi kaum pekerja ada yang lebih substansial terkait upah. Yakni upah sektoral yang disandang oleh mayoritas buruh di negeri ini. Upah sektoral sebenarnya eksistensinya lebih krusial dan perlu kesepakatan yang lebih ilmiah dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Dalam menetapkan upah sektoral hendaknya tidak hanya melihat kondisi komoditas tertentu. Kajian dari serikat pekerja yang dibantu kalangan akademisi bisa menjadi tolok ukur, apakah sektor tertentu masih menjadi sektor unggulan atau tidak. Sebab, bidang usaha yang menetapkan upah sektoral tidak sembarangan. Pasti memenuhi sejumlah kriteria seperti jumlah karyawan, homogenitas, dan nilai tambah usaha.

Di dalam UU Nomor.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (1) huruf b diatur mengenai upah minimum berdasarkan sektor, atau dikenal sebagai upah sektoral maupun upah kelompok usaha.

Dalam Permenakertrans nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum pasal 1 dijelaskan sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).

Di pasal 11 ayat (1) Upah minimum sektoral propinsi (UMSP) dan/atau upah minimum sektoralkabupaten/kota (UMSK) ditetapkan oleh Gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (3) ditentukan bahwa UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Di dalam pasal 18 ayat (1) ditentukan jika perusahaan mencakup lebih dari satu sektor maka upah minimum yang berlaku adalah UMSP atau UMSK. Dan selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) jika dalam perusahaan tersebut ada sektor yang belum ada dalam UMSP atau UMSK maka upah pada sektor tersebut dirundingkan secara bipartit.

Jika para pekerja merasa tidak puas dengan besaran upah, maka dimungkinkan untuk memperjuangkan masuknya jenis usaha yang terkait ke dalam upah kelompok usaha (sektoral) atau menciptakan upah sektoral baru. (Totoksis).*

 

KLBI Pekerja UMSK

Related Post

Leave a reply