Tidak Solid, Kalangan Pekerja Diklaim Tak Minati Partai Buruh

7 views

demo-buruh

Reaktor.co.id, Jakarta — Partai Buruh dianggap tidak menarik para pekerja khususunay kerah biru lantaran tak merepresentasikan kaum pekerja yang masih disibukkan dengan masalah kesejahteraan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono, mengklaim ada beberapa hal yang membuat buruh di Jawa Tengah tidak berminat dengan deklarasi Partai Buruh.

“Kalau kita di Jawa Tengah melihatnya dua hal. Satu, sosok personal yang memimpin Partai, dimana kita melihatnya sampai sekarang belum ada sosok yang dianggap mewakili buruh,” ujarnya.

“Kedua, para buruh di Jawa Tengah memang tidak tertarik untuk diajak ditarik ke partai politik karena urusan kesejahteraan mereka masih belum terselesaikan”, lanjut Nanang.

Pihaknya pun menganggap deklarasi Partai Buruh sebagai sebuah dagelan. Pasalnya, tak mudah mendirikan parpol tanpa modal besar.

Jika pun yang dilirik atau dibidik Partai Buruh adalah Ketua Serikat Pekerja, Nanang melihatnya sia-sia karena serikat pekerja berada di bawah perusahaan.

“Kalau kita di Jawa Tengah ini melihatnya simpel, karena kalau kita bicara Partai, pasti proses mendirikannya tidaklah mudah. Syarat utama adalah harus punya modal finansial yang tak sedikit,” ujarnya.

“Kemudian, melihat kondisi pimpinan atau ketua Serikat-Serikat pekerja yang selama ini tak lebih dari orang yang ada atau terikat dengan perusahaan, bukan pejabat perusahaan,” terang Nanang.

Takut Manis di Awal

Sejumlah buruh masih menyimpan kekhawatiran atas pendirian Partai Buruh. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku partai buruh belum, bahkan ada pula yang menjawab tidak dibutuhkan.

Riski (24) misalnya, buruh pabrik otomotif di kawasan Pulogadung itu menyebut belum adanya urgensi pendirian partai buruh. Ia menilai, partai buruh akan sama seperti partai-partai lain yang mengobral janji di awal.

“Perlu enggak perlu sih itu. Masih belum butuh sih. Saya takutnya omongan di awalnya yang manis. Enggak tau nanti faktanya gimana,” katanya.

Senada dengan Riski, buruh pabrik interior mobil di Bekasi, Abdul Wahab juga merasa acuh tak acuh atas kehadiran partai yang mengatasnamakan kelas pekerja seperti dirinya. Ia khawatir, pendirian partai itu hanya akan menguntungkan segelintir pihak.

Di satu sisi, Riski lebih percaya kepda serikat yang memang berkomitmen memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Saat ini, Abdul juga tergabung sebagai anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di bawah pimpinan Nining Elitos.

“Sekarang kebanyakan, partai aja banyak yang ngomongnya manis-manis. Gitu kan. Manis-manis, kalau udah jadi ya enggak tau. Kadang gitu loh. Saya serikat mandiri aja,” kata Abdul.

Selalu Gagal

Selama ini Partai Buruh di Indonesia selalu gagal. Setelah Orde Baru runtuh pada 1998, lahir beberapa partai buruh. Salah satunya Partai Buruh Nasional (PBN).

Saat itu, PBN diketuai oleh Mochtar Pakpahan dan Sekretaris Jenderal Sonny Pudjisasono. Sayangnya, pada pemilu 1999, PBN tidak berhasil mendapat kursi di parlemen. PBN hanya berhasil mendapat 111.629 suara.

Lima tahun kemudian pada 2004, PBN berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan menjadi satu-satunya partai buruh yang berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PBSD juga gagal mendapat kursi dalam pemilu nasional dengan capaian suara hanya sebesar 0.56 persen atau 636.397 suara.

Sebelum bisa mengikuti pemilu berikutnya, PBSD tidak lulus verifikasi yang dilakukan KPU. Namun, bersama tiga partai lainnya, mereka mengajukan gugatan kepada Majelis Konstitusi agar bisa mengikuti pemilu.

Kemerosotan suara terjadi pada pemilu 2009, saat PBSD berubah nama menjadi Partai Buruh dengan nomor urut 44. Capaian suara Partai Buruh hanya sebesar 265.203, berbanding terbalik dengan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang dibangun oleh pengusaha Daniel Hutapea. PPPI mendapat 745.625 suara.

Setelahnya, Partai Buruh tidak lagi mengikuti pemilu 2014 karena persyaratan pembentukan partai politik yang cukup berat berdasar UU Nomor 2 Tahun 2011. Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu adalah menjadi badan hukum dan mensyaratkan partai memiliki kepengurusan minimal 100 persen dari jumlah provinsi, 75 persen dari jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen dari jumlah kecamatan di tiap kabupaten/kota bersangkutan.

Selama dua periode partai buruh absen pemilu 2014 dan 2019.

Gerakan buruh di Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi kekuatan yang besar tersebut belum terorganisir menjadi satu kekuatan yang terpadu secara politis, akhirnya gerakan buruh kerap menjadi sub-ordinat bagi kepentingan-kepentingan elite.

Gerakan yang bertopang pada basis massa ini terkonversi menjadi ihwal kuantitatif bagi kepentingan elite. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, gerakan buruh telah menjadi penyangga bagi partai-partai politik tertentu.

Problem mendasar mengapa gerakan buruh kerap mengalami kegagalan adalah fragmentasi dan konflik internal dalam gerakan buruh itu sendiri.

Fragmentasi dalam tubuh gerakan buruh mengakibatkan kooptasi oleh partai-partai politik besar. Kooptasi ini bisa kembali menciptakan kondisi politik “penitipan aspirasi” buruh kepada partai-partai yang ada, yang selama ini jelas tidak pernah efektif.

Karena elite politik oligarki tidak pernah peduli dengan persoalan buruh, bahkan para elite justru malah merampas dan menunggangi gerakan buruh untuk kepentingan jangka pendek mereka. (CNN/Academia)

Buruh Partai Buruh Pekerja

Related Post

Leave a Reply