Tenaga Kerja Asing: Ditolak Pekerja, Dimanja Pemerintah

148 views

Tolak Tenaga Kerja Asing

Reaktor.co.id — Secara global, saat ini pekerja/buruh terancam kehilangan pekerjaannya akibat kemajuan teknologi, seperti digantikan robot atau aplikasi internet.

Pekerja/buruh di Indonesia bukan saja terancam arus kemajuan teknologi, tapi juga ancaman serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mempersempit kesempatan kerja.

Penolakan TKA pun disuarakan berbagai kalangan, terutama kalangan pekerja. Kehadiran TKA dinilai berdampak pada tidak terserapnya tenaga kerja lokal sehubungan dengan masuknya investasi.

Penolakan terbaru terhadap TKA misalnya disuarakan ratusan buruh dari Sidoarjo dan Gresik saat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (18/7/2019).

Massa pekerja itu bukan saja meminta pemerintah membatalkan rencana revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tapi juga menolak TKA.

Dilansir Tagar News, Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, Khoirul Anam, mengaku mendapat bocoran bahwa dalam revisi tersebut Tenaga Kerja Asing (TKA) diberi kebebasan.

Para buruh yang terdiri dari 24 serikat ini juga menagih hasil kesepakatan antara serikat buruh dengan Pemprov Jawa Timur saat May Day 2019.

Salah satu poinnya adalah TKA yang mencari pekerjaan di Jatim minimal harus berbahasa Indonesia.

Semula, TKA wajib bisa bahasa Indonesia. Namun, aturan itu dihapus dengan alasan menghambar investasi. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri pernah menyampaikan, penghapusan syarat bisa berbahasa bagi TKA supaya investasi tidak terhambat.

Ia beralasan, selama ini banyak perusahaan yang mengeluh mengenai syarat tersebut, sehingga urung berinvestasi di Indonesia. Oleh karenanya, penghapusan syarat kemampuan berbahasa bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu deregulasi aturan yang dikeluarkan.

Tolak TKA

Penggunaan TKA diatur lewat Perpres Nomor 20 tahun 2018 dengan dalih mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tidak menyatakan TKA wajib bisa berbahasa Indonesia, tapi hanya menyatakan “Setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.”

Ditegaskan juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, “tidak ada kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia itu bisa atau mengerti tentang bahasa Indonesia. Yang wajib itu adalah fasilitas pendidikannya dan pelatihannya,” kata Johan Budi dikutip BBC Indonesia.

Hal serupa diutarakan oleh Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), bahwa Perpres itu justru mempermudah pengurusan izin TKA jika dibandingkan Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) sebelumnya.

“Yang membedakan Perpres ini dengan Permenaker jauh sebelumnya adalah Permenaker sebelumnya mengharuskan TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Ini berubah secara substansif lewat Perpres ini, menjadi bukan kewajiban berbahasa Indonesia tetapi untuk melatih TKA agar memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Itu dua hal yang berbeda,” papar Agung Pambudhi.

Proyek infrastruktur yang berasal dari investasi China membutuhkan tenaga kerja masif. Namun, investor negeri Tirai Bambu mengambil pekerja dari negara asalnya. Apakah Revisis UU Ketenagakerjaan akan memberi ruang lebih luas kepada investor sekaligus TKA, khususnya TKA asal China?

Video: TKA China masuk Indonesia

Ketenagakerjaan tenaga kerja Tenaga Kerja Asing TKA

Related Post

Leave a reply