Tak Sudi Jadi Tumbal, Saatnya Revolusi Fiskal

184 views

Catatan Arif Minardi

Kabinet Kerja jilid II sebentar lagi terbentuk. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, susunan menteri dalam kabinet pemerintahan 2019-2024 akan disiapkan untuk hadapi resesi ekonomi global.

Seperti dalam rute penerbangan, pilot sudah mengumumkan bahwa kita akan memasuki cuaca buruk dan pesawat siap-siap menghadapi turbulensi. Maka penumpang dianjurkan mengenakan sabuk pengaman dan berdoa khusyuk di tempatnya.

Reaktor.co.id – Disisi lain jika kita melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang semakin menjauh dari keadilan sosial.

Resesi diawali dengan terjadinya turbulensi perekonomian. Sebagai pengurus dan aktivis serikat pekerja untuk hadapi krisis atau resesi ekonomi, saya memandang perlu dilakukan revolusi fiskal. Agar APBN dan kebijakan fiskal betul-betul masih bisa menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Revolusi fiskal terkait dengan tiga aspek, yakni revolusi penerimaan negara, alokasi dan efisiensi belanja secara ketat, serta manajemen pengelolaan APBN yang anti bocor.


Terkait dengan revolusi penerimaan negara, perlunya membongkar kebiasan lama yang buruk. Revolusi fiskal bisa mencegah alokasi belanja yang selama ini habis untuk kepentingan birokrasi (belanja pegawai dan barang), juga untuk sektor-sektor yang kurang terkait dengan hajat hidup rakyat luas.

Dalam situasi penyelenggaraan negara yang kurang efektif dan disana-sini masih terlihat boros seperti sekarang ini. Dibutuhkan rejim fiskal yang pro-rakyat dan sekaligus mampu menciptakan inteligensi keuangan negara.

Pro-rakyat dalam arti memiliki mahzab yang kuat dalam hal pembagian kue pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Hal itu tercermin dalam politik anggaran nasional dan daerah. Selama ini proses penyusunan anggaran kurang menyerap aspirasi rakyat luas. Akibatnya, postur anggaran belum menampakan harapan baru dari sisi kepentingan rakyat luas. Bahkan mencuatkan berbagai kekawatiran sehubungan dengan lemahnya elemen pengendalian dan pengawasan.

Serikat Pekerja di daerah mesti berperan untuk menyehatkan politik anggaran di daerah agar tidak terjadi ketimpangan dan kebocoran. Jika dilihat dari volumenya maka kebanyakan APBD kurang signifikan dibandingkan dengan faktor demografi, geografis serta pertumbuhan IPM.

Para penguasa daerah cenderung memutuskan belanja untuk sektor publik masih dibawah belanja birokrasi. Buruknya proses dan kualitas penyusunan APBD merupakan indikasi bahwa kebijakan keuangan di negeri ini belum pro-rakyat.

Tumbal Pertumbuhan Ekonomi

Nasib buruh sejak berstatus lajang dengan masa kerja nol tahun hingga kepalanya dipenuhi dengan uban tetap saja terpuruk dan menjadi tumbal pertumbuhan ekonomi. Sederet dusta pembangunan sudah sangat akrab dimata dan telinga buruh.

Berbagai program pembangunan yang bersifat populis bahkan jarang sekali menyentuh kaum buruh. Seperti program beras miskin atau raskin. Begitu juga dengan program populis lainnya seperti program keluarga harapan (PKM) dan program kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu juga program-program seperti transportasi massal dan program lain yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).Mestinya pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memunculkan dusta pembangunan terhadap kaum buruh. Pemerintah mestinya berpikir keras untuk meringankan beban kaum buruh agar upah buruh tidak semakin tergerus habis untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, biaya perumahan dan biaya pendididkan.

Selama ini ada dana alokasi khusus sektor perhubungan kepada pemerintah daerah. Namun hal itu peruntukkannya tidak efektif dan salah sasaran. Sebaiknyaa alokasi semacam itu diberikan untuk pelayanan transportasi kaum pekerja.

Oleh karena itu pelayanan angkutan buruh perlu segera dipadukan dengan menyempurnakan pelayanan Sistem Transit dan Bus Rapid Transit (BRT) yang sudah dikembangkan di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 158 ayat 1 UU 22/2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan massal berbasis jalan.

Untuk mewujudkan stimulus transportasi buruh adalah mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk transportasi perkotaan dalam konteks sistem transit untuk melayani kaum buruh.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan.

Selama ini kaum buruh cukup menderita karena tinggal berdesak-desakan dalam kamar kontrakan yang kumuh selepas mereka bekerja keras. Hingga kini mereka sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Melihat kondisi ini perlu pengadaan rumah bagi para pekerja dalam jumlah yang cukup dengan skema pembiayaan yang bisa digapai.

Pemerintah wajib memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk memperoleh permukiman yang layak huni dan berkeadilan sosial. Harapan para pekerja berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah harus segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Antara lain dengan menggenjot Program Sejuta Rumah yang difokuskan untuk kepentingan kaum buruh.

Turbulensi Perekonomian

Susunan menteri-menteri bidang ekonomi dalam kabinet pemerintahan 2019-2024 akan disiapkan untuk hadapi resesi ekonomi global. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu memikirkan berbagai faktor dalam memilih menteri-menterinya, termasuk risiko perlambatan ekonomi dunia yang sudah mulai dirasakan saat ini.

Untuk menghadapi kemungknan resesi ekonomi tidak hanya diperlukan figur menteri semata. Perlu terobosan untuk mengendalikan turbulensi perekonomian yang kini semakin santer.

Ada baiknya menyimak pemikiran Herman Minsky seperti yang tersirat dalam bukunya yang berjudul “Stabilizing The Unstable Economy”. Buku tersebut bisa dijadikan referensi untuk menghadapi turbulensi perekonomian yang mungkin akan mengguncang bangsa Indonesia lagi.

Selama ini para akademisi dan praktisi ekonomi mengenal istilah Minsky Moment untuk menggambarkan ekonomi yang berada dalam kondisi turbulensi. Kini istilah tersebut menjadi relevan kembali setelah sekian lama tertimbun oleh keangkuhan neoliberalisme.

Selama ini pasar telah berjalan di jalur bebas hambatan. Hampir semua rejim pemerintahan di muka bumi ini menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja dengan sempurna, termasuk di antaranya membuat UU yang memuluskan pergerakan barang, jasa, dan keuangan, pembentukan lembaga-lembaga pendukung, serta mencegah segala rupa gangguan yang datang dari individu atau kelompok terhadap bekerjanya mekanisme pasar tersebut.

Intinya, dalam rejim neoliberal, peran negara adalah tut wuri handayani, mendukung dari belakang. Namun, setelah sekian lama apa yang terjadi. Ternyata daya dan upaya diatas justru mengakibatkan turbulensi yang tiada henti-hentinya.

Dengan kondisi diatas, banyak pihak yang merekomendasikan inversi atau membalik situasi yang menyebabkan turbulensi tersebut. Yakni memberlakukan kebijakan dimana sebaiknya pasar tidak lagi dilepas sebebas-bebasnya.

Dibalik rekomendasi tersebut, bekerja model analisis yang melihat krisis yang terjadi selama ini bersifat siklikal yang bersandar pada teori siklus bisnis (bussines cycle), yang populer disebut Minsky Moment. Teori siklus bisnis itu secara sederhana dinyatakan adanya dua periode.

Pada mulanya adalah periode optimisme dalam pasar finansial, yang ditandai oleh tindakan agresif dan ekspansif dari pemberi dan penerima pinjaman karena adanya peluang keuntungan besar di masa depan yang bisa diraih segera.

Akibatnya, dalam periode ini, kehati-hatian dalam pasar diabaikan, praktek spekulasi sangat dominan sehingga menggiring pada periode yang disebut “the death of business cylce”. Lalu muncul periode yang pesimis, yang ditandai oleh hilangnya kepercayaan pada pelaku pasar yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis finansial.

Jika Keyness dikenal dengan rekomendasi untuk mengedepankan kebijakan moneter dibandingkan dengan stimulus fiskal. Dan kebijakan untuk melahirkan surplus budget ketika periode pertumbuhan sehingga ada ruang pergerakan untuk membawa siklus bisnis ke wilayah soft landing jika terjadi ketidak stabilan atau gangguan turbulensi. Maka Minsky mengusulkan cara yang berbeda.

Dia lebih menekankan pada bahaya yang dihadapi oleh suatu bangsa yang mengalami turbulensi ekonomi, yakni apa yang disebutnya dengan fenomena ketidak pastian aliran investasi yang dapat mengganggu aliran dana segar atau cash flow pada saat terjadi turbulensi atau gangguan perekonomian. Gangguan ini melahirkan apa yang disebutnya dengan tajuk volatility of investment.

Dalam bukunya Minsky menjelaskan mengapa ekonomi suatu bangsa bisa rentan jika berhadapan dengan fluktuasi dan bagaimana mungkin kita memiliki instrument untuk memagari perambatan fluktuasi yang terjadi.

Menurutnya proses yang menyebabkan financial fragility bersifat alamiah yang inheren ada sebagai kekuatan tersembunyi yang bekerja dalam sistem ekonomi suatu bangsa.

Minsky lebih mengedepankan peranan inovasi dan daya entrepreneurship untuk mengambil resiko sebagai faktor penggerak utama dari siklus bisnis. Hanya dengan program inovasi yang tepat dan menularkan entreprenuership kepada rakyat luas yang mampu mengatasi turbulensi ekonomi.

Rumah LEM, Jakarta 11 Oktober 2019

Arif Minardi
Ketua Umum FSP LEM SPSI

APBN Catatan Arif Minardi revolusi fiskal

Related Post

Leave a reply