Tak Punya Empati dan Tabrak Hukum, Jokowi Permainkan Iuran BPJS

322 views

Selain tidak hormati Putusan MA, Jokowi juga memberi pelajaran ke masyarakat bahwa putusan pengadilan tidak harus dihormati. 

Presiden Jokowi (foto istimewa)

BPJS Kesehatan

 

Reaktor.co.id – Tega nian Presiden Jokowi terhadap rakyat. Mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada saat rakyat kondisinya sedang megap-megap terkena dampak pandemi Covid-19 dan saat daya beli masyarakat yang terus terpuruk.

Ironis, salah urus dan kebobrokan yang selama ini terjadi di tubuh BPJS Kesehatan, solusinya justru dengan jalan mencekik rakyat. Padahal Mahkamah Agung dalam putusannya yang lalu telah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Pertimbangannya antara lain karena masih buruknya pelayanan akibat salah urus dan masih rendahnya daya beli masyarakat.

Rakyat menilai Jokowi telah mempermainkan iuran BPJS yang mestinya hal itu adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Tak kurang dari tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyataan bahwa kebijakan Jokowi tersebut menunjukkan nihilnya empati pemerintah kepada masyarakat, dikutip Harian Pikiran Rakyat.

“Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” kata Saleh.

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan mestinya DPR berani menegur Presiden Jokowi atas sikapnya membangkang putusan MA, dikutip koran PR.

Tidak Hormati Hukum

Keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah sikap yang tidak menghormati putusan hukum pengadilan.

“Putusan Mahkamah Agung (membatalkan kenaikan BPJS) adalah sesuatu yang harus dihormati, itu tidak diperlihatkan oleh presiden (dengan tetap menaikkan iuran),” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimaksud Ray Rangkuti adalah putusan atas perkara 7 P/HUM/2020 yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres 72/2019, tentang kenaikan BPJS Kesehatan.

Terdapat dua poin pokok di dalam putusan MA ini. Di mana poin pertama menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres 75/2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya.

Antara lain UUD 1945, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Sementara di poin keduanya disebutkan, MA menyatakan pasal di atas tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat,” demikian putusan tersebut.

Dari bunyi poin pokok putusan MA itu, Ray Rangkuti menilai Perpres 64/2020 yang baru-baru ini dikeluarkan Jokowi tidak jauh berbeda substansinya dengan Perpres 75/2019.

Selain tidak hormati Putusan MA, Jokowi juga memberi pelajaran ke masyarakat kita bahwa putusan pengadilan tidak harus dihormati. Cari saja celahnya, nanti dimainkan lagi. Itu enggak bagus,” tuturnya. “Sebagai presiden harusnya dia memberikan pelajaran ke masyarakat, bahwa semua orang harus taat dan patuh kepada putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung meskipun putusan itu tidak menguntungkan dia,” tutupnya.

 

Timboel Siregar (foto istimewa)

 

Mestiya Bisa Surplus dan Tidak Harus Dinaikkan

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar kepada Reaktor.co.id menyatakan bahwa Putusan Hakim MA yang menurunkan iuran JKN peserta mandiri memaparkan dua pertimbangan hukum yaitu daya beli masyarakat masih rendah, dan kedua pelayanan BPJS kesehatan belum membaik.

Timboel menyatakan bahwa dengan dua pertimbangan hukum ini maka Hakim MA membatalkan iuran peserta mandiri yang kelas I awalnya 160 ribu rupiah diturunkan menjadi 80 ribu rupiah, kelas II yang awalnya 110 ribu rupiah diturunkan jadi 51 ribu rupiah dan kelas III dari 42 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah.

Dengan pertimbangan hukum ini seharusnya Pemerintah berusaha bagaimana agar daya beli masyarakat ditingkatkan dan pelayanan BPJS Kesehatan juga ditingkatkan, baru lakukan kenaikan iuran JKN.

Dalam kondisi pandemi seperti ini kan sudah sangat jelas dan kasat mata kalau daya beli masyarakat termasuk peserta mandiri yang didominasi pekerja informal sangat jatuh. Pekerja informal sulit bekerja seperti biasa karena Covid-19 ini.

“Lalu kalau bicara pelayanan BPJS, di era covid-19 ini justru pelayanan BPJS malah cenderung menurun. Sebagai contoh yg banyak terjadi dan menjadi persoalan saat ini, seorang pasien JKN ketika harus dirawat inap harus melakukan test covid-19, dan pasien diminta bayar 750 ribu untuk test Covid-19 tersebut, padahal dengan sangat jelas di pasal 86 Perpres 82 tahun 2018 pasien JKN tidak boleh diminta biaya lagi. Ada pasien JKN karena tidak mampu bayar 750 ribu jadi pulang, yang seharusnya dirawat di RS. Si pasien meninggal di rumah. Masih banyak kasus lainnya yang tdk bisa saya utarakan di sini,” ungkap Timboel Siregar.

“Ok, saya akan paparkan RKAT BPJS Kesehatan di 2020. Pos Penerimaan ditargetkan 137 Triliun, karena adanya putusan MA maka direvisi sehingga jadi 132 Triliun. Pemerintah sudah tambah 3 triliun (bagian dari 75 triliun rupiah yang dialokasikan APBN untuk covid19). Penerimaan jadi 135 Triliun. Ini masih ditambah pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai 5 triliun rupiah lebih kalau pemda membayar pajak rokok ke BPJS Kesehatan sesuai Pasal 99 dan 100 Perpres No. 82 tahun 2018,” papar Timboel.

“Sekarang kita analisa beban biaya. Tahun lalu beban biaya 108 Triliun. Kalau pun naik 10% di 2020 maka beban biaya jadi 118.8 Triliun. Ditambah utang BPJS ke RS RS di 2019 yaitu 15 Triliun. Jadi total 133,3 triliun rupiah. Ini ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar 5 triliun rupiah. Dari analisa biaya ini saja seharusnya BPJS bisa surplus di 2020 sebesar  1,7 triliun rupiah.
Itu pun surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di RS, dan mengawasi puskesmas dan klinik yg suka merujuk pasien ke RS sehingga biaya muncul di RS,” ungkap koordinator BPJS Watch.

Belum lagi kalau BPJS mampu menagih utang iuran dari peserta yang satu bulan nilainya 3,4 triliun rupiah. Bila Pemerintah menerapkan PP 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik maka utang iuran bisa didapat lebih besar sehingga menjadi pendapatan riil BPJS Kesehatah. Belum lagi kalau Menkeu tegas ke pemda yang tidak mau nyetorin pajak rokoknya ke BPJS Kesehatan.

“Saya kira kalau itu dijalankan tahun ini DJS JKN bisa surplus dan tidak harus dinaikkan iurannya. Lalu kalau kita sandingkan isi perpres 64 ini dengan UU SJSN maka sangat kasat mata perpres ini bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS,” ujar Timboel.

UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan pemerintah hanya bayar iuran rakyat miskin, tapi di Perpres 64 ini peserta mandiri kelas III yang juga mampu disubsudi oleh pemerintah. Kelas III mandiri itu juga dihuni oleh orang mampu. Orang mampu di klas 2 dan klas 1 sudah banyak yang turun kelas ke kelas III ketika Pepres 75 tahun 2019 dirilis.

Seharusnya langkah yang diambil adalah lakukan cleansing data PBI dan bila memang penghuni kelas III mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI, sementara yang mampu bayar sendiri tanpa subsidi. Mestinya UU SJSN dan UU BPJS tidak boleh dilanggar oleh Pepres No. 64 ini. Kalau Pemerintah mau seperti Perpres 64 ini ya lakukan saja Perppu terhadap UU SJSN dan UU BPJS untuk memuluskan Perpres 64 tersebut.

Di tengah pandemi ini pekerja informal yang sangat sulit ekonominya malah dinaikkan iurannya per 1 juli 2020 nanti untuk kelas I dan II, yang nilainya dekat-dekat dengan iuran yang sudah dibatalkan MA. Per 1 juli 2020 ini klas 1 naik lagi jadi 150 ribu rupiah per orang per bulan. Kelas II jadi 100 ribu. Kelas III di subsidi 16.500 dan di 1 januari 2021 naik jadi 35.000 sehingga pemerintah hanya subsidi 7.000 rupiah.

Rakyat sudah susah malah disusahin lagi. Rakyat yang tidak mampu bayar 150 ribu dan 100 ribu di juli 2020 nanti akan jadi non aktif. Tunggakan iuran akan meningkat lagi. Kalau non aktif tidak bisa dijamin. Terus hak konstitusional rakyat mendapatkan jaminan kesehatannya dimana?

Memang Perpres 82 tahun 2018 mengamanatkan iuran ditinjau paling lama 2 tahun, tapi pasal ini juga harus melihat kondisi riil daya beli masyarakat seperti yang “diamanatkan” Hakim MA dalam pertimbangan hukumnya. Jangan juga Pemerintah aji mumpung pakai pasal itu untuk memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid ini.

“Masih banyak cara mengatasi defisit, bukan dengan menaikkan iuran apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini. Presiden harus melakukan evaluasi kepada seluruh anak buahnya yang terkait JKN, terutama evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan,” tegas Timboel Siregar. (*)

Jokowi Permainkan Iuran BPJS Tak Punya Empati dan Tabrak Hukum

Related Post

Leave a reply