Tak Perlu Surat Cinta, Mestinya Ridwan Kamil Optimalkan Peran LKS Tripartit dan Depeprov

141 views

Seluruh elemen serikat pekerja dan buruh Jawa Barat tetap akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (2/12/2019) bertempat di Gedung Sate, Bandung.

Reaktor. co.id – Meskipun sudah ada kabar yang menyatakan bahwa Gubernur telah mencabut Surat Edaran (SE) lalu mengganti dengan Surat Keputusan (SK). Namun unjuk rasa tetap berlangsung untuk memberi pencerahan dan pelajaran kepada Gubernur agar tidak keblinger lagi dalam memutuskan masalah ketenagakerjaan.

Reaktor menerima Siaran Pers dari Federasi Serikat Pekerja Logam Eletronika dan Mesin SPSI (FSP LEM SPSI) terkait dengan dukungan aksi unjuk rasa tersebut. Siaran Pers juga memaparkan tentang filosofi dan dasar hukum tentang UMK.

Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi menekankan, jika memang benar Ridwan Kamil cinta kepada buruh, mengapa tidak diajak berkomunikasi langsung, toh saluran komunikasi itu tersedia didalam Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeprov).

Ridwan Kamil

“Apalagi lembaga tersebut diketuai oleh Gubernur langsung dan beranggotakan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah, seharusnya ketika terjadi permasalahan atau setidaknya untuk mencegah timbulnya permasalahan, sebagai Ketua LKS Tripartit Daerah dan Depeprov, Gubernur memusyawarahkan seluruh kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan di dalam lembaga tersebut, tidak mencari pembenaran melalui instagram atau melalui surat cinta,” kata Arif Minardi.

Lebih lanjut Arif menyatakan selama ini Gubernur Rdwan Kamil kurang memahami fisosofi dari upah minimum. Mestinya yang harus ditetapkan oleh Gubernur adalah Upah Minimum yang berdasarkan KHL masing-masing yaitu UMP, UMK, UMSP, UMSK. Dengan menggunakan ketetapan Gubernur maka pengusaha harus mentaatinya, karena apabila tidak menjalankan ketetapan tersebut akan terkena sanksi.

Siaran Pers Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI

Terkait aksi unjuk rasa besar-besaran seluruh elemen serikat pekerja/serikat buruh se Jawa-Barat pada Senin 2 Desember 2019, Pengurus DPP FSP LEM SPSI mendukung sepenuhnya rangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 dengan Surat Keputusan (SK), bukan berdasarkan dengan Surat Edaran (SE) yang tidak lazim yang dapat merugikan kaum pekerja.

Kami juga mendukung agenda aksi selanjutnya yang lebih luas jika dalam Aksi 2 Desember 2019 ini Gubernur Jabar masih belum memenuhi tuntutan para buruh, maka pada 3 dan 4 Desember dan seterusnya buruh akan melakukan aksi besar-besaran di semua kawasan industri di seluruh Jawa Barat.

DPP FSP LEM SPSI menyatakan bahwa SE bernomor 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Kota Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sangat merugikan pekerja/buruh dan menunjukkan Gubernur Jabar tidak memahami fisosofi dari upah minimum.

Upah Minimum : Mana Yang Menjadi Acuan, UMP Atau UMK

Yang menjadi acuan adalah upah minimum sebagaimana yang diperintahkan oleh UU 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1); “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dipertegas dalam ayat (2); “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh’, dan dinyatakan pada ayat (3) bahwa yang harus ditetapkan adalah upah minimum.

Dalam pasal 89 dijelaskan upah minimum dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMP, UMK)
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSP, UMSK)
Selanjutnya menurut pasal 89 ayat (3), Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Disinilah yang sering terjadi dispute atau penyalahgunaan, atau bahkan rekayasa, karena ada frasa “dapat terdiri atas”, seolah-olah karena kata “dapat” menjadi tidak wajib untuk menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) ataupun upah minimum sektoral (UMSK), seolah-olah cukup hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Padahal yang harus ditetapkan secara prinsip adalah upah minimum yang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Masalahnya adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disetiap daerah berbeda-beda, yang menyebabkan upah minimum disetiap daerah juga berbeda-beda, seperti contoh UMP Prov. Jawa-Barat tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372, sedangkan UMP Prov. Papua mencapai Rp 3.240.900, begitupun UMK Kab. Karawang dan Kota Bekasi yang dipenuhi dengan industri-industri besar mempunyai UMK 2019 sebesar Rp 4.234.010,27 dan Rp 4.229.756,61, akan berbeda jauh dengan daerah Banjar yang sangat sedikit industri besarnya yaitu sebesar Rp 1.688.217,52.

Lalu manakah yang menjadi acuan, UMP atau UMK

UMP biasanya mengikuti upah minimum terendah kota/kabupaten disuatu provinsi dan dapat digunakan untuk kota/kabupaten yang tidak/belum mempunyai UMK, sementara bagi kota/kabupaten yang sudah mempunyai UMK berdasarkan KHL di kota/kabupaten tersebut, apakah harus mengikuti UMK kota/kabupaten lain yang berbeda KHLnya, seperti contoh diatas bagaimana pekerja/buruh di Karawang, Bekasi yang KHLnya telah diatas Rp 4 juta harus mengikuti KHLnya Banjar yang Rp 1,7 juta. Termasuk kenaikan UMK tiap tahunnya yang harus mengikuti kenaikan KHL tiap tahun sesuai daerah masing-masing.

Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang harus ditetapkan oleh Gubernur adalah Upah Minimum yang berdasarkan KHL masing-masing yaitu UMP, UMK, UMSP, UMSK. Dengan menggunakan ketetapan Gubernur maka pengusaha harus mentaatinya, karena apabila tidak menjalankan ketetapan tersebut akan terkena sanksi.

Usaha Padat Karya

Alasan Gubernur Ridwan Kamil terkait penerbitan SE guna melindungi sejumlah sektor industri, karena beberapa perusahaan memilih pindah luar negeri atau ke daerah lain karena tingginya UMK di Jabar terlihat klise. Karena menurut kajian Serikat Pekerja perpindahan tersebut bukan semata karena faktor UMK, justru karena faktor lain yang lebih dominan.

Selama ini Gubernur selalu mengisahkan “hantu di siang bolong” terkait dengan sektor industri padat karya yang kolaps atau pindah entah kemana. Gubernur terkesan menakut-nakuti dengan argumen yang tidak jelas dengan mengandalakan pemberitaan tentang hengkangnya usaha padat karya ke luar negeri atau ke luar daerah seperti yang terlihat dari instagram Gubernur,

“Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps,” ujar Ridwan Kamil akun instagram miliknya yang diunggah Selasa (26/11). Dalam unggahannya di instagram, Ridwan Kamil juga melampirkan sejumlah pemberitaan terkait penutupan pabrik dan PHK karyawan. Unggahan itu mendapatkan tanggapan komentar sebanyak 997 dan disukai netizen sebanyak 29.775 (Katadata.co.id).

Dari cara komunikasi Gubernur melalui instagram, terkesan Gubernur mencari dukungan kepada netizen dan itu cukup berhasil, dimana unggahan tersebut disukai 29.775 netizen. Selain itu Gubernur juga membuat surat yang diberi judul “Surat Cinta Untuk Para Buruh Tercinta”.

Jika memang benar Ridwan Kamil cinta kepada buruh, mengapa tidak diajak berkomunikasi langsung, toh saluran komunikasi itu tersedia didalam Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeprov).

Apalagi lembaga tersebut diketuai oleh Gubernur langsung dan beranggotakan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah, seharusnya ketika terjadi permasalahan atau setidaknya untuk mencegah timbulnya permasalahan, sebagai Ketua LKS Tripartit Daerah dan Depeprov, Gubernur memusyawarahkan seluruh kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan di dalam lembaga tersebut, tidak mencari pembenaran melalui instagram atau melalui surat cinta.

Harusnya lembaga tersebut dimaksimalkan fungsinya mengingat ada 19 juta buruh dan ribuan pengusaha di Jawa Barat, apa kesulitan pengusaha, apa harapan buruh, dimusyawarahkan dan dikaji secara ilmiah sehingga melahirkan kebijakan yang benar-benar bijaksana, adil, dan proporsional, berdasarkan data yang akurat dari BPS misalnya, bukan berdasarkan pemberitaan, karena Gubernur mempunyai wewenang untuk mengakses data yang diperlukan.

Visi kedepan : Mempersiapkan SDM untuk Menyongsong Era Industri 4.0

Organisasi Serikat Pekerja menilai Gubernur Jabar tidak memiliki visi kedepan terkait pengembangan ketenagakerjaan.

Tidak ada terobosan yang berarti untuk mensejahterakan kaum buruh dan keluarganya.
Pada saat ini adalah era dimana para kepala daerah mestinya berebut tenaga kerja yang terampil dan ahli agar bersedia datang kedaerahnya untuk mendongkrak produktivitas dan melakukan transformasi teknologi dan industri.

Para investor selama ini justru enggan memperluas usahanya ke kabupaten karena kesulitan mencari pekerja dengan kualifikasi yang sesuai. Kondisinya semakin parah karena daerah belum mampu menyusun portofolio ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Apalagi pada era ekonomi digital dan Industri 4.0 ada fenomena dimana antar daerah berebut tenaga kerja berbakat untuk bersedia bekerja di daerahnya. Fenomena itu telah terjadi secara sengit di negara yang industrinya maju.

Dengan mengacu kondisi diatas mestinya kepala daerah berusaha keras untuk mengatasi ketimpangan upah antar daerah. Kepala daerah harus cerdas dan berani meningkatkan produktivitas dan memiliki kemampuan memperluas nilai tambah produksi di daerahnya dengan titik berat pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja hanya omong kosong tanpa disertai dengan peningkatan upah yang signifikan.

Generasi milenial yang notabene pekerja bertalenta semakin tidak tertarik untuk bekerja dan berkarya di daerah yang UMK nya rendah. Kini angkatan kerja generasi milenial sangat tertarik kepada daerah yang memiliki struktur pengupahan yang sangat atraktif seperti di Karawang. UMK di sini selama empat tahun terakhir tertinggi di Indonesia.

Ada baiknya Gubernur menyimak pertumbuhan tentang upah secara global yang dikeluarkan Nikkei Asian Review. Ternyata pekerja di Asia mengalami pertumbuhan upah riil tertinggi di dunia pada tahun 2018. Pertumbuhan upah yang tinggi itu berkat perubahan struktur ekonomi regional yang semakin solid serta komitmen yang tinggi untuk mengelola portofolio kompetensi tenaga kerja menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Negara Asia yang mengalami pertumbuhan upah tiga teratas adalah India, Vietnam, dan Thailand. Untuk India, upah riil tumbuh 4,7 %, menjadikan negara ini sebagai yang terbaik pada 2018. Untuk Vietnam dan Thailand tumbuh 4,5 %.

India mengalami pertumbuhan karena program denominasi yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi pada 2016. Pekerja di Vietnam mengalami kenaikan akibat konsumsi swasta semakin besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ekspor manufaktur Vietnam juga menjadi pendorong kenaikan upah yang cukup signifikan. Sedangkan untuk pekerja di Thailand mendapat kenaikan upah yang signifikan, karena Negeri Gajah Putih mendapatkan keuntungan dari posisinya sebagai pusat manufaktur regional di tengah membaiknya ekonomi global

Sedangkan untuk Cina, upah riil tumbuh 4,2 %, naik dari sebelumnya 4,0 %. Menurut Moody’s Economy, kondisi Cina tengah mengalami kelebihan kapasitas di perusahaan milik negara.
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 2 Desember 2019
Ketua Umum FSP LEM SPSI,
Arif Minardi

Unjuk rasa Surat Edaran Gubernur Jabar

Related Post

Leave a reply