Sumber Pembiayaan JKP Masih Misteri, Ujungnya Dikhawatirkan Menaikkan Iuran Jaminan Sosial

201 views

Tidak seindah yang digembar-gemborkan semula. Ternyata konsep Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai turunan UU Cipta Kerja, para pekerja yang kena PHK ternyata cuma mendapatkan uang tunai sebesar 45 persen dari upah terakhir per bulan selama 3 bulan, dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya.

 

Ilustrasi UU Cipta Kerja ( Koran Sindo )

Reaktor.co.id – Pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan. Aturan turunan ini targetnya bisa rampung pada Februari 2021 sama seperti RPP lainnya.

Pembahasan yang dikebut dan isinya terkesan semaunya sendiri itu terjadi karena pihak serikat pekerja seluruhnya tidak sudi terlibat dalam pembahasan dan pembuatan aturan turunan itu.

Sumber pembiayaan JKP hingga kini masih misteri, bahkan para perancang PP juga tidak bisa menjawab secara pasti. Seperti diketahui, dalam UU Cipta Kerja, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BP Jamsostek.

“Rekomposisi jika boleh dibilang dalam bahasa terangnya adalah menaikkan iuran jaminan sosial dari kantong pekerja dan pengusaha. Dan tipis kemungkinan didapat dari APBN,” tutur seorang aktivis serikat pekerja kepada Reaktor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan sudah ada beberapa hal yang sudah ditetapkan. Salah satunya mengenai besaran manfaat yang akan diterima program ini.

“Beberapa isu sudah kita sepakati, seperti besaran manfaat: uang tunai, pelatihan dan akses informasi kerja yang nanti akan ditanggung di APBN,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dikutip Kontan.

Menurutnya, pihak yang menerima manfaat tersebut adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah, yang diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.

Anwar Sanusi ( Foto Humas Kemenaker )

Tidak Ada Kepastian

Anwar pun menerangkan besaran manfaat yang akan diterima oleh pekerja yang di-PHK nantinya.
“Besaran untuk cash benefit sekitar 45 % dari upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan untuk besaran satuan biaya pelatihan masih dibahas untuk menentukan satuan biaya per peserta untuk reskillingnya,” jelas Anwar.

Meski begitu, Anwar pun menjelaskan, pekerja tidak akan mendapatkan uang tunai sekitar 45% dari upah terakhir setiap bulan selama 6 bulan. Dia mengatakan, konsep yang ditetapkan adalah pekerja mendapatkan uang tunai sebesar 45% dari upah terakhir per bulan selama 3 bulan, dan 25% untuk 3 bulan berikutnya.

Dia mengatakan, penetapan pemberian uang tunai sebesar 45% dari gaji terakhir ini tidak dilakukan selama 6 bulan karena harapannya pekerja tersebut sudah bisa mendapatkan pekerjaan.

Meski sudah ada beberapa isu yang sudah disepakati dalam RPP ini, Anwar pun menyebut isu lain yang masih dibahas berkaitan dengan sanksi juga skema pengawasan untuk JKP.

Sementara itu, sumber pendanaan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan pun masih tidak ada kepastian, khususnya yang berkaitan dengan rekomposisi iuran program jaminan sosial.

Seperti diketahui, dalam UU Cipta Kerja, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BP Jamsostek.

JKP sebenarnya merupakan ide lama, pernah digulirkan sejak Menaker Hanif Dhakiri. Saat itu Serikat Pekerja dan pengusaha menolak mentah-mentah karena ujunh-ujungnya menguras kantong pekerja dan pengusaha.

Searah dengan waktu, ide JKP yang sekilas lalu tampak menarik itu ternyata dicangkokkan lewat UU Cipta Kerja.
Secara teoritis, pada prinsipnya JKP menambah jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek.

Tahun lalu pihak serikat pekerja dan kalangan pengusaha seperti paduan suara, keduanya kompak menolak mentah-mentah konsep JKP. Pasalnya hal itu jelas akan menambah berat beban iuran bulanan yang dipotong dari gaji pekerja dan dari kantong pengusaha.

Sudah banyak potongan dan iuran yang setiap bulan menipiskan dompet pekerja. Beban iuran baru yang sebagian ditanggung oleh pengusaha itu membuat perusahaan kian tidak kompetitif. Melihat sederat skema jamsos itu investor juga enggan menanamkan modalnmya.

Mestinya masalah JKP itu totalitas diambil dari APBN, bukan dari memeras keringat buruh dan menggerogoti margin pengusaha.

Dilain pihak 5 jaminan sosial yang sudah ada saja, yakni JKN ( BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jkm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) hingga saat ini pelaksanaannya masih amburadul.

Kelima jaminan itu masih sarat masalah dan sebagian perusahaan belum melaksanakan jamsos itu, atau hanya melaksanakan sebagian saja. BPJS Kesehatan kian amburadul karena dilanda defisit anggaran yang berkepanjangan.

BPJS Ketenagakerjaan juga belum memuaskan pekerjaa dan jumlah kepesertaan masih belum menggembirakan. Sementara gaji, fasilitas dan bonus para direksi dan pengawas BPJS jumlahnya amat fantastis.

Masih ada satu lagi program jaminan terkait pekerja yang hingga kini masih mangkrak dan tidak jelas penerapannya. Yakni program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2016. Program Tapera yang baru lahir bagaikan hilang ditelan bumi. Pasalnya pihak pengusaha dan serikat pekerja juga menolak adanya iuran bulanan yang harus dipikul keduanya.

Seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, simpanan atau iuran Tapera akan dibebankan oleh pemberi kerja dan bagi pekerja sendiri. Persentase simpanan Tapera sebesar 3 persen dari gaji, terbagi atas 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja dan 2,5 persen merupakan beban pekerja baik swasta maupun ASN. (*)

 

Sumber Pembiayaan JKP Masih Misteri Ujungnya Menaikkan Iuran Jaminan Sosial

Related Post

Leave a reply