Sudut Pandang Serikat Pekerja Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

428 views
Muhammad Sidarta

Muhammad Sidarta

Sudut Pandang Serikat Pekerja Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan

Oleh : Ir. Muhamad Sidarta

  • Disampaikan dalam Rapimnas FSP LEM SPSI di Karawang (17 Februari 2020). Juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diselenggarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

 

Pendahuluan :

Indonesia menganut negara hukum, kesejahteraan dan demokrasi : 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat), dan prinsip pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak tak terbatas). 

Indonesia adalah merupakan Negara yang menganut sistem hukum Civil Law/ Eropa Kontinental.

Sistem Civil Law mempunyai karakteristik yaitu :

  1. Adanya kodifikasi ( hukum tertulis );
  2. Undang-Undang menjadi sumber hukum yang utama;
  3. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat;
  4. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal;

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya.

Sudut Pandang Serikat Pekerja Terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Klaster Ketenagakerjaan

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem civil law. Indonesia adalah Negara hukum materiil yang juga disebut Negara Hukum Modern atau Negara Kesejahteraan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila. 

Konsep Hukum Negara Kesejahteraan disebut juga sebagai Negara Hukum Modern (idealistis) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
  2. Negara ikut terlibat dalam semua aspek kehidupan masyarakat
  3. Kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara dan tanggung jawab masyarakat terhadap orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. 
  4. Tugas dari suatu welfare state adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum 
  5. Tugas Negara adalah menjaga keamanan dalam arti luas yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyaarakat

Kesejahteraan sosial adalah bagian tidak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui pasal 27 dan 34 UUD 1945 terlihat bahwa Indonesia menganut prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sosial.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.   

(2) Tiap-tiap  warga negara berhak  atas pekerjaan dan penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan.  

(3)  Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.  

Pasal 34

(1)  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.  

(2) Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial bagi seluruh  rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat  kemanusiaan.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa bedasarkan Pancasila yang tercermin pada inti pembukaan UUD 1945.

Omnibus Law :

Definisi  Omnibus Law : Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Isitilah ini lazim digunakan oleh negara yang menggunakan sistem Common Law. Yaitu menyederhanakan instrumen hukum yang awalnya terdiri dari beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang.

Omnibus Law sebuah konsep yang berasal dan diterapkan di Negara-Negara yang menganut sistem hukum Common Law ( Anglo Saxon ) antara lain America, Inggris, Irlandia dll, sedangkan Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum Civil Law ( Eropa Kontinental ).

OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA :

Jumlah pasal dalam Undang – Undang yang akan di revisi atau dicabut oleh Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 11 ( sebelas ) Klaster yatitu :

    1. Penyederhanaan Perizinan: 52 UU dengan 1034 pasal;
    2. Persyaratan Investasi: 14 UU dengan 22 pasal; 

 

  • Ketenagakerjaan: 4 UU dengan 57 pasal; ( UUK No 13/ 2003, UU PPHI, UU SP/SB, UU SJSN)

 

  1. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M: 4 UU dengan 4 pasal;
  2. Kemudahan Berusaha: 8 UU dengan 18 pasal;
  3. Dukungan Riset dan Inovasi: 2 UU dengan 2 pasal; 
  4. Administrasi Pemerintahan: 2 UU dengan 13 pasal; 
  5. Pengenaan Sanksi: 49 UU dengan 291 pasal;
  6. Pengadaan Lahan: 5 UU dengan 18 pasal
  7. Investasi dan Proyek Pemerintah: Norma Baru; dan 
  8. Kawasan Ekonomi: 4 UU dengan 40 pasal.

Jumlah UU dan Pasal dapat berubah sesuai hasil pembahasan.

Sudut Pandang Serikat Pekerja :

  1. Bahwa OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA lebih berpihak kepada kepentingan kepentingan pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik OMNIBUS LAW, dimana SATGAS yang dibentuk Pemerintah di Ketuai oleh Ketua Umum KADIN dan tidak ada satu pun anggota SATGAS dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  2. Bahwa tidak dilibatkannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh termasuk LKS Tripartit sebagai partisipasi publik dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang OMNIBUS LAW khusus nya Klaster Ketenagakerjaan yang secara langsung berdampak terhadap anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sehingga dalam pembuatan RUU OMNIBUS LAW tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dapat mengakses draff RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA yang dibuat pemerintah terkesan pembuatan RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA sembunyi-sembunyi, hal tersebut bertentangan dengan pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturam Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa materi dan muatan Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA sebagaimana yang disampaikan Pemerintah melalui para Menteri dalam berbagai media sangat merugikan pekerja/buruh dengan mendegradasi hak-hak pekerja/buruh yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini;

5.Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh MENOLAK pernyataan UU Ketenakerjaan di anggap menghambat investasi masuk ke Indonesia. 

6.Bahwa yang menghambat INVESTASI berdasarkan hasil survei Word Ekonomi Forum terhadap pelaku bisnis ada 16 (enam belas) faktor antara lain yang tertinggi adalah Korupsi 13,8%, Inefesiensi Birokrasi 11,1%, Akses ke Pembiayaan 9,2%, Infrastruktur tidak memadai 8,8%, Kebijakan tidak stabil 8,6%, Instabilitas pemerintah 6,5%, Tarif pajak 6,4% dll, sedangkan masalah peraturan ketenagakerjaan hanya diperingkat ke 13 yang presentase nya sangat kecil 4 %;

Issue-issue Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA yang didapat dari berbagai sumber adalah sebagai berikut :

  1. Upah akan diberlakukan upah tunggal (UMP) dan upah/jam. Industri Padat Karya  dapat diberikan insetif berupa perhitungan upah minimum tersendiri.
  2. Jam Kerja : Penambahan jam kerja menjadi 48 jam/minggu dan jam kerja fleksibel terkait dengan upah/jam.
  3. Hububungan Kerja : PKWT dan Outsourcing untuk semua jenis pekerjan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
  4. Pesangon nilainya akan dikurangi
  5. PHK  proses dan mekanismenya akan dipermudah.
  6. Penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar normatif
  7. Jaminan Sosial ; Pengurangan manfaat dan penambahan iuran
  8. Kemudahan untuk melakukan rekrutmen Tenaga Kerja Asing hingga unskil. Bahkan sekarang telah keluar Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Hingga saat ini Draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja belum keluar (materi ini dibuat saat RUU Omnibus Law Cilaka belum diserahkan ke DPR). Jika isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 serta mendegrasi hak dan kepentingan (kesejahteraan) kaum pekerja/buruh yang selama ini telah didapat atas perlindungan negara berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dipastikan serikat pekerja/serikat buruh beserta anggotanya menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu pemerintah harus melindungi dan adil terhadap pekerja dan pengusaha.

Referensi :

  1. UUD 1945.
  2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.
  5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Jakarta 29 Januari 2020. 
  6. Djokosoetono Research Center, Menyikapi Omnibus Law Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, 06 Februari 2020.
  7. Wikipedia Bahasa Indonesia.
  8. Berbagai Sumber Lainnya.

M.Sidarta Sudut Pandang Serikat Pekerja Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply