SP tetap Bersiap Diri Lakukan Aksi, Apindo Tegaskan Risiko Penundaan Klaster Ketenagakerjaan

319 views

Pengumuman Presiden Jokowi yang menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selama adanya wabah Covid-19 direspon oleh Serikat Pekerja (SP) dengan membatalkan unjuk rasa pada hari H tanggal 30 April 2020.

Namun demikian karena penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja ini hanya sementara sifatnya, maka kepada seluruh anggota SP harus tetap menyiapkan dirinya untuk sewaktu-waktu melakukan aksi unjuk-rasa sesuai dengan perkembangan.

 

 

Unjuk rasa serikat pekerja tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (foto FSP LEM SPSI)

Reaktor.co.id – Surat pembatalan itu diterima oleh Reaktor, antara lain dari pengurus pusat FSP LEM SPSI dan dari Presidium Gekanas.

Dalam surat itu, kepada seluruh pengurus dari seluruh tingkatan agar tetap berkonsentrasi
menghadapi wabah Covid-19 dan khususnya dampak terhadap para pekerja yaitu ancaman PHK dan
permintaan keringanan bahkan pembebasan pembayaran THR.

Seperti dilansir oleh berbagai media, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah, bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah PHK ini.

Presiden mengakui, tantangan menghadapi pandemi ini tidaklah mudah. Harus dihadapi
bersama-sama. “Mengajak kepada para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para
pekerjanya” ungkap Presiden Jokowi.

Demikian pula, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya.

Diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Dibutuhkan kejujuran seluruh pihak untuk menilai perusahaan yang dapat bertahan atau yang tidak dapat bertahan, dan secara hukumpun ada mekanisme tersendiri yang diatur oleh UU tentang perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Disinilah peran negara dalam melindungi para pekerjanya terutama dari pengusaha “nakal” yang memanfaatkan wabah covid 19 ini.

Pemerintah benar-benar diuji kredibilitas dan kreativitasnya dalam mengatasi ancaman PHK dan
pembayaran THR. Akan tetapi, untuk menghindari kemungkinan adanya pengusaha yang memanfaatkan
kesempatan dalam kesempitan, maka seluruh pengurus SP mengawal pelaksanaan hal diatas yang tentunya harus sesuai dengan UU No. 13. Surat SP dan Gekanas selengkapnya termuat dibawah.

Sutrisno Iwantono ( foto istimewa )

Apindo Tegaskan Risikonya

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono sekaligus Peneliti Senior Institute of Developing Entrepreneurship (IDE) menegaskan konsekuensi dari keputusan Presiden Jokowi yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Sutrino menyetakan bahwa setelah pandemi Covid-19 berakhir butuh suatu penggerak baru dalam menata ekonomi. Apalagi ia bilang akibat dari wabah Covid-19 ini nanti akan terjadi ledakan pengangguran yang luar biasa.

“Tentu ini harus disiapkan sejak dini, sebab menggantungkan harapan kepada dunia usaha ke depan setelah Covid-19 berakhir, juga tidak banyak bisa menjanjikan, karena jangankan untuk menampung pertambahan angkatan kerja baru, yang ada saja terjadi PH,” ujarnya dikutip CNBC Indonesia.

Ia bilang untuk membangkitkan kembali ekonomi tidak gampang, apalagi perkirakan durasi pandemi akan cukup panjang. Menurutnya hal ini perlu diantisipasi secara dini agar tidak menimbulkan persoalan sosial yang dampaknya bisa merembet kemana-mana, salah satunya dengan omnibus law ciptaker, dan yang paling krusial justru di kluster ketenagakerjaan.

“Sehingga pembahasan omnibus law harus terkait langsung dengan upaya kita untuk membangkitkan puing-puing ekonomi ini. Jadi mestinya kita tidak bisa melihat hanya kepentingan satu sisi saja, harus mau berkorban untuk kepentingan yang lebih luas,” katanya.

Ia bilang soal RUU omnibus law memang sejak awal menjadi inisiatif pemerintah, dimana pemerintah sudah menyiapkannya untuk waktu yang lama termasuk mengajak dunia usaha. Tujuan utamanya kan mengatasi angkatan kerja kita yang sangat banyak dan perlu lapangan pekerjaan.

“Jadi kalau pemerintah menunda (kluster ketenagaakerjaan di omnibus law) tentu itu hak pemerintah untuk melakukan itu,” katanya.

Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa faktanya jumlah angkatan kerja kerja di Indonesia sekitar 133 juta orang, di antaranya 126 jutaan orang bekerja. Dari jumlah itu pekerja formal sekitar 56 juta dan di sektor informal 70 jutaan orang.

Diantara penduduk yang bekerja itu, ada pekerja paruh waktu 28,5 juta, setengah nganggur 8,14 juta dan pengangguran penuh 7,05 juta sehingga jumlah orang yang tidak bekerja di bawah normal ini sekitar 45 juta orang, belum lagi setiap tahun terjadi pertambahan angkatan kerja baru sekitar 2,3 juta orang.

“Jadi tujuan pemerintah dari awal adalah bagaimana mengangkat derajat sebagian besar penduduk kita yang masih tidak normal dari sisi pekerjaan tersebut. Nah sekarang bagaimana pembahasan omnibus law apa bisa dilanjutkan tanpa klaster tenaga kerja? Kita tunggu dulu kira-kira seperti apa penjelasan pemerintah lebih rinci menyikapi ini,” katanya.

Ia juga memberikan catatan soal masalah penyediaan lapangan kerja ini kan aspeknya banyak, selain persoalan-persoalan hambatan investasi yang menyadi klue utama dalam upaya penciptaan lapangan kerja.

“Persoalan utama investasi adalah aturan yang ruwet, tumpeng tindih, tidak efisien dan mahal. Hal ini yang akan diperbaiki. Tanpa investasi tidak akan terjadi penciptaan lapangan kerja,” katanya

Selain itu, Iwantono bilang hal yang menyangkut karakter dari sektor-sektor yang mampu menyumbangkan lapangan kerja yaitu 70 jutaan angkatan kerja itu adanya di sektor informal Usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil dan menengah.

“Sehingga pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ini menjadi kata kunci juga dalam omnibus law ini. Jika kemudian masalah ketenagakerjaan ditinggalkan apa bisa ya? Kan ini persoalan terkait satu sama lain dan mestinya dijalankan secara komprehensif,” katanya. (*)

 

 

Surat DPP FSP-LEM SPSI selengkapnya :

Kepada Yth,
1. DPD FSP LEM SPSI seluruh Indonesia
2. DPC FSP LEM SPSI seluruh Indonesia

Hal : Pembatalan Unjuk Rasa Dan Pengawalan PHK dan THR

Dengan hormat,
Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melindungi serta menyelamatkan seluruh
jajaran pengurus dan anggota FSP LEM SPSI dari wabah covid 19 ini.

Sehubungan dengan pengumuman Presiden RI yang menghentikan pembahasan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selama adanya wabah virus corona, maka rencana unjuk-rasa
FSP LEM SPSI pada tanggal 30 April 2020 dibatalkan. Akan tetapi, karena penghentian pembahasan
RUU Cipta Kerja ini hanya sementara sifatnya, maka kepada seluruh anggota harus tetap menyiapkan
dirinya untuk sewaktu-waktu melakukan aksi unjuk-rasa sesuai dengan perkembangan.

Walaupun demikian, kepada seluruh pengurus dari seluruh tingkatan agar tetap berkonsentrasi
menghadapi wabah virus corona dan khususnya dampak terhadap para pekerja yaitu ancaman PHK dan
permintaan keringanan bahkan pembebasan pembayaran THR.

Pemerintah telah menyikapi kondisi ini sebagaimana kita ketahui melalui berita-berita media.
Berikut kami kutip pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida
Fauziyah ; pemerintah sejatinya tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah PHK ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, tantangan menghadapi pandemi ini tidaklah mudah. Harus dihadapi
bersama-sama. "Mengajak kepada para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para
pekerjanya," ungkap Jokowi, Kamis (9/4/2020).

Demikian pula, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya. Diantaranya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja,mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk
sementara waktu. (Liputan6.com).

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, dan permintaan Presiden dan Menaker, yang pada prinsipnya agar pengusaha tetap mengutamakan mempertahankan pekerja dan tetap melaksanakan seluruh kewajibannya.

Dibutuhkan kejujuran seluruh pihak untuk menilai perusahaan yang dapat bertahan atau yang tidak dapat bertahan, dan secara hukumpun ada mekanisme tersendiri yang diatur oleh UU tentang perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Disinilah peran negara dalam melindungi para pekerjanya terutama dari pengusaha “nakal” yang memanfaatkan wabah covid 19 ini.

Pemerintah benar-benar diuji kredibilitas dan kreativitasnya dalam mengatasi ancaman PHK dan
pembayaran THR.

Akan tetapi, untuk menghindari kemungkinan adanya pengusaha yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, maka seluruh Pengurus FSP LEM SPSI agar ikut mengawal pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 dan permintaan Presiden dan Menaker tersebut diatas, khususnya yang terkait PHK, dan agar THR dibayarkan tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan
terimakasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Ir. Arif Minardi

Ketua Umum

Ir. Idrus, MM
Sekretaris Jenderal

Apindo Tegaskan Risiko Penundaan Klaster Ketenagakerjaan SP tetap Bersiap Diri Lakukan Aksi

Related Post

Leave a reply