Soroti Pesangon dan Kerja Kontrak, FSP LEM SPSI Jatim Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

75 views

Pengurangan pesangon dan perpanjangan kerja kontrak menjadi alasan utama penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan.

FSP LEM SPSI Jatim

Rapat DPD FSP LEM SPSI Jatim (Ist).

Reaktor.co.id, Surabaya — Penolakan terhadap rencana revisi Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terus disuarakan kalangan pekerja/buruh.

Kali ini penolakan datang dari pekerja yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Timur. Penolakan disampaikan DPD FSP LEM SPSI Jatim usai menggelar rapatĀ  di Surabaya, Jum’at (12/7/2019).

FSP LEM SPSI Jatim menilai revisi UU Ketenagakerjaan akan merugikan pekerja/buruh, terutama soal pesangon dan kerja kontrak.

“Karena dengan dikuranginya pesangon dan diperpanjangnya masa kerja kontrak, ini justru akan lebih menyengsarakan pekerja. Dua poin itu yang menjadi dasar utama kami menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan,” ujar Ketua DPD FSP LEM SPSI Jatim, Ali Muchsin.

“Kami akan melakukan langkah-langkah konkret dalam menyikapi persoalan ini. DPP FSP LEM SPSI juga sudah menyatakan sikap akan menolak keras revisi UU No.13/2003 yang menyesengsarahkan kaum buruh,” tegasnya.

Sikap DPD LEM SPSI Jatim mempertegas penolakan keras dari kalangan buruh, pekerja, dan LSM terhadap wacana revisi UU Ketenagakerjaan yang diminta kalangan pengusaha kepada pemerintah.

Dalam rancangan revisi, ada wacana pengurangan pesangon bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta perpanjangan kerja kontrak yang semula tiga tahun menjadi lima tahun. (R1/FSP LEM SPSI).*

 

FSP LEM SPSI Pekerja Revisi UUK UU Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply