Solusi Ketenagakerjaan, Antara Kontraksi Ekonomi dan Great Reset

171 views

Arfi MinardiCatatan Arif Minardi

Sangat tidak masuk akal jika ada pejabat dan anggota DPR yang sangat terburu nafsu untuk menyelesaikan/mengesahkan RUU Cipta Kerja sebelum HUT RI 17 Agustus 2020. RUU Cipta Kerja yang cacat segalanya sejak awal dan langsung ditentang mati-matian oleh segenap serikat pekerja/buruh dalam kondisi saat pandemi sekarang ini sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.

Reaktor.co.id – Jika pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan RUU Cipta Kerja dengan berbagai trik mengelabuhi serikat pekerja, hal itu berpotensi memperburuk perekonomian nasional, bahkan bisa terjadi chaos dunia usaha karena terjadinya mogok nasional secara total. Dan aksi unjuk rasa akan terus terjadi diberbagai kawasan industri dan seluruh penjuru kota.

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar lebih komprehensif si empunya produktivitas dan kompetensi nasional yang tiada lain adalah para pekerja/buruh. Sebagai seorang negarawan Presiden mestinya mendengarkan paparan yang komprehensif terkait dengan solusi ketenagakerjaan secara komprehensif. Presiden mesti bersikap adil dengan cara memberi kesempatan yang sama kepada seluruh federasi serikat pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pemikirannya.

Presiden Jokowi sebaiknya juga napak tilas sejarah kedekatan Presiden pertama RI Soekarno terkait dengan kedekatannya dengan serikat pekerja/buruh sejak awal kemerdekaan.

Bahkan saat merancang industrialiasi negerinya Bung Karno langsung berdiskusi secara intens dan melibatkan langsung tokoh buruh dalam industri terkait. Seperti misalnya saat Presiden Soekarno mulai mendirikan pabrik baja nasional yang pertama di Cilegon (kini PT Krakatau Steel).

 

Bung Karno terinspirasi setelah berkunjung ke Uni Soviet, pada 1956. Ketika itu Bung Karno mengunjungi pabrik baja Uralmasj Sergo Ordjonikidze.

Saat itu Presiden Sukarno sempat berdiskusi secara mendalam dengan para tokoh buruh di pabrik itu, yang dipimpin oleh Yakov Lipin. Tokoh buruh itu bersedia melatih rakyat Indonesia untuk mendirikan pabrik baja sendiri.

Anjuran Lipin disambut baik oleh Bung Karno. Sejak itu Bung Karno termotifasi agar bangsa Indonesia memiliki pabrik baja sendiri dengan volume produksi yang besar sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

 

 

Antara Kontraksi dan Great Reset

Selama ini paparan tentang masalah dan solusi ketenagakerjaan, serta masalah pandangan SP/SB terhadap RUU Cipta Kerja belum sampai ke telinga Presiden Jokowi secara utuh. Para pembantu Presiden cenderung menutup-nutupi serta mengerdilkan pandangan dan solusi yang dikemukakan para pekerja.

Yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam kondisi pandemi sekarang ini adalah, menghentikan segera pembahasan RUU Cipta kerja dan jangan memaksakan pengesahannya . Apalagi eksistensi RUU Cipta kerja sudah tidak relevan lagi dalam kondisi saat ini.

Sangat ironis sikap Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang telah dikutip berbagai media bahwa pihaknya, bersama pengusaha dan Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR) terus mengebut pembahasan tersebut.

Mereka menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau RUU Cipta Kerja selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang jatuh pada 17 Agustus 2020.

Jika aspirasi dan solusi dari pekerja/buruh tidak diindahkan, maka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mengalami kegagalan. Dana yang dikucurkan tidak bisa efektif.

Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sulit memaksimalkan realisasi program PEN jika kondisi ketenagakerjaan terus bergolak akibat RUU Cipta Kerja.

Berdasarkan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini (5/8), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2020 dibandingkan dengan semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen.

Pemerintah seharusnya punya arah dan strategi yang jelas dan tegas terkait penanganan krisis Covid-19. sekaligus juga mengikuti pemikiran dan solusi global untuk menanggulangi pandemi. Dimana solusinya tidak sekedar new normal, namun telah melampau tajuk tersebut dengan cara mereset pranata kehidupan secara besar-besar.

Hal diatas oleh Profesor Klaus Schwab, pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), menjadi narasi global dengan istilah “Great Reset” sebagai jawaban atas krisis multidimensi kali ini.

Prof. Schwab memilioki pengaruh besar dalam khazanah perdebatan pemikiran dan strategi. Salah satu yang pernah dia ajukan adalah Revolusi Industri 4.0 yang kemudian menjadi sangat popular dan dirujuk oleh sangat banyak pemikiran, diskusi, dan program di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Inisiatif “Great Reset” itu diperkirakan akan kembali punya pengaruh besar karena akan menjadi tema dari Pertemuan Tahunan Davos dari WEF awal tahun 2021.

Dalam KBBI istilah reset, disama-artikan dalam Bahasa Indonesia, dengan “atur ulang, atau “memasang kembali”.

Ekonomi harus lebih cerdas (smarter) dengan mendayagunakan teknologi bernilai tambah serta memperhitungkan kemungkinan adanya guncangan besar agar ekonomi menjadi lebih berdaya tahan (resilience). Ekonomi juga juga perlu lebih menyertakan seluruh pelaku mikro, kecil, menengah dan besar (inclusive) secara lebih adil (fairer). Dan jelas perlunya ekonomi menjadi lebih berkelanjutan (sustainable) dalam arti benar-benar diarahkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 

 

 

Solusi Ketenagakerjaan

Untuk mengatasi kebuntuan terkait dengan krisis ketenagakerjaan dan sengketa berkepanjangan terkait RUU Cipta Kerja perlu diurai pasal-pasal krusial yang menjadi perdebatan sengit.

Pasal-pasal yang paling memberatkan pengusaha adalah pasal-pasal tentang PHK dan pesangon, karena kewajiban pesangon di Indonesia dianggap yang tertinggi, sehingga menghambat masuknya investasi.
Akibat pesangon yang dianggap tertinggi tersebut, pengusaha berusaha menghindari pesangon dengan cara merubah status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak atau outsourcing.

Hanya saja untuk merubah status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak tersebut, pengusaha terhambat oleh pasal-pasal tentang Hubungan Kerja didalam UU13/2003, karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti waktu maksimum hanya 3 tahun dan hanya untuk pekerjaan pendukung (supporting). Sedangkan pekerjaan inti (Core Business) harus karyawan tetap.

Oleh karenanya pengusaha berusaha untuk mengganti pasal-pasal tentang penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dengan pasal-pasal yang membebaskan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing. Sehingga pengusaha ketika mem-PHK tinggal memutus kontrak dan tidak perlu membayar pesangon.

Keluhan pengusaha tentang Upah lebih disebabkan karena pasal-pasal tentang Upah Minimum (UM) didalam UU13/2003 dianggap berjenjang seperti ada Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral.

Sesungguhnya pasal-pasal tentang UM tersebut relatif lebih mudah diselesaikan, karena UM adalah kebutuhan minimal pekerja untuk hidup normal, tidak terkait dengan pendidikan maupun keahlian, sehingga membutuhkan analisa dari berbagai sudut keilmuan. Dengan metode ilmu pengetahuan tersebut hasilnya tidak terbantahkan.
Pasal-pasal tentang TKA didalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja persyaratan penggunaan TKA sangat longgar.

Pasal-pasal didalam RUU Cipta Kerja yang membebaskan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing inilah yang ditolak oleh 99% pekerja, demikian pula pasal-pasal tentang PHK/Pesangon, Hubungan Kerja, Upah Minimum dan TKA.

 

Solusi masalah PHK dan Pesangon

1) Selama ini seluruh beban pekerja dibebankan sepenuhnya kepada pengusaha yang telah menanggung berbagai kewajiban jaminan sosial pekerja seperti Tunjangan Pensiun, Hari Tua, Kesehatan, Perumahan, dan lain-lain. Ditambah lagi beban pesangon ketika mem-PHK, untuk menghindari pesangon tersebut, pengusaha berusaha menggunakan karyawan kontrak atau outsourcing.

2) Sebaliknya bagi karyawan kontrak ketika ter-PHK (diputus kontraknya) tidak mendapat pesangon atau dengan kata lain tidak ada keberlangsungan pendapatannya. Sedangkan pesangon secara filosofi adalah keberlangsungan pendapatan pekerja ketika ter-PHK.

3) Hal inilah yang menyebabkan berlarut-larutnya permasalahan ketenagakerjaan sejak tahun 2006. Pada poin berikut ini langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan poin 1 dan 2.

4) Untuk meringankan beban pengusaha atas kewajiban pesangon akan tetapi keberlangsungan pendapatan pekerja tetap terjamin dan terlindungi, maka “negara harus hadir” atau berperan serta atas beban kelangsungan hidup pekerja, sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 28A, 28D, 28H, dan 34. Karena negara mempunyai kewajiban atas rakyatnya (pekerja ter-PHK), maka untuk mengurangi beban yang selama ini sepenuhnya menjadi taggungan pengusaha, pemerintah harus dapat memberikan stimulus pesangon, mengingat pengusaha telah berkontribusi kepada negara melalui pajak.

5) Pemerintah lebih baik memberikan stimulus pesangon dari pada program prakerja, karena program prakerja ditujukan kepada orang yang baru lulus sekolah dan masih dalam tanggungan orang tuanya, sementara orang yang ter-PHK sudah menanggung beban keluarga.

6) Karyawan kontrak, apabila diputus kontraknya maka keberlangsungan pendapatan karyawan tersebut tidak ada. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah mempunyai kewajiban menanggung keberlangsungan pendapatan karyawan tersebut, sebagaimana amanah pasal-pasal didalam UUD 45. Tetapi untuk menanggung beban karyawan tersebut yang jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa, kemungkinan pemerintah akan berat dibandingkan dengan memberikan stimulus pesangon yang jumlah ter-PHK nya hanya ratusan ribu jiwa.

Dari data Kemnaker ternyata PHK yang terbesar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2013-2018) diperoleh estimasi besaran pesangon yang harus dikeluarkan oleh pengusaha sebagai berikut :

1. Pesangon terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 7.768.700.000.000 dengan asumsi estimasi rata-rata besaran pesangon Rp. 100.000.000 perorang.

2. Apabila negara memberikan stimulus sepenuhnya, maka diperlukan dana stimulus kurang dari Rp. 8 Triliun. Apabila perusahaan diikutkan untuk berkontribusi tetapi tidak memberatkan perusahaan, misalkan 10% – 20%.

3. Dana tersebut, jika dimasukkan kedalam asuransi pesangon, yang diatur tersendiri, maka dana tersebut ditambah dengan dana dari perusahaan seperti pada poin 2 diatas akan terakumulasi dana yang cukup untuk membayar pesangon. Dengan cara ini, pengusaha tidak perlu lagi terbebani sehingga tidak perlu lagi merubah status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak.

4. Tradisi di Indonesia status diperusahaan sebagai karyawan tetap merupakan sesuatu yang secara psikologi dan status sosial menjadi kebanggaan didalam bermasyarakat, sehingga tidak mudah merubah kebiasaan tersebut menjadi karyawan kontrak.

Dengan demikian masalah pesangon dapat teratasi dengan adanya stimulus tersebut, maka secara otomatis pasal-pasal tentang hubungan kerja yang krusial yang menyangkut status karyawan tetap atau karyawan kontrak relatif teratasi karena pesangon sebagai penyebab pengusaha menggunakan karyawan kontrak atau outsourcing sudah tidak menjadi momok yang menakutkan, hambatan investasipun dapat teratasi (*)

Great Reset Kontraksi Ekonomi Solusi Ketenagakerjaan

Related Post

Leave a reply