Skandal Jiwasraya, Serikat Pekerja Minta Kejaksaan Agung Tidak Ewuh Pakewuh dengan Inner Circle Presiden

336 views

Skandal Jiwasraya adalah moral hazard secara sistematis dan terorganisir, tidak sekadar salah investasi dana nasabah (pemegang polis). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga direksi, komisaris dan semua yang tersangkut mega skandal Jiwasraya harus diusut tuntas.

Reaktor.co.id – Asuransi Jiwasraya dengan 5,5 juta pemegang polis yang dimilikinya, sebenarnya pernah menjadi lokomotif perkembangan industri asuransi nasional. Namun modus fraud atau tindak kecurangan yang terjadi selama bertahun tahun telah menghancurkan reputasi perusahaan.

Permasalahan gagal bayar polis yang terjadi saat ini adalah pelajaran berharga bagi industri asuransi nasional. OJK harus menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi lemahnya kinerja pengawasan mereka.

Kejadian ini juga harus jadi refleksi bagi pemerintah bahwa penempatan sejumlah komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN harus benar-benar menunjukkan kompetensi dan kinerjanya baik.

Sebab mitigasi risiko investasi paling baik adalah dari sistem internal perusahaan sendiri, dan itu bisa optimal dengan komisaris yang bekerja optimal.

Tri Sasono

“Jangan karena Heru Hidayat pembobol triliunan rupiah dana Jiwasraya yang diduga sangat dekat dengan inner circle Presiden yang notabene adalah Kepala KSP Moeldoko, maka pihak Kejaksaan Agung jadi ewuh pakewuh (sungkan) untuk melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Heru Hidayat, Hary Prasetyo dan Hendrisman Rasmin,” kata Tri Sasono, Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, melalui pers release pada Rabu (8/1/2020).

Tri menambahkan, karena kasus pembobolan Jiwasraya ini tidak ada bedanya dengan pembobolan dana pensiun Pertamina yang juga di investasikan melalui saham berkode SUGI yang digoreng dan seakan memiliki kinerja.

“Dengan modus operandinya menaikan nilai saham TRAM dan IIKP milik perusahaan Heru Hidayat secara tidak wajar dalam waktu singkat kemudian Jiwasraya memborong kedua saham tersebut hingga sejumlah diatas 5 persen dan selang berapa bulan kemudian saham tersebut jatuh pada nilai yang sangat rendah,” papar Tri dikutip Swamedium.

“Serta saat saham tersebut harganya naik juga bukan akibat kinerja bisnis perusahan tetapi akibat penggorengan saham,” imbuh Tri.

Dan pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penyebab skandal gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diketahui salah satu penyebabnya adalah pengelolaan investasi, dimana dana diinvestasikan pada saham-saham gorengan seperti saham TRAM dan IIKP.

Berdasarkan laporan kepemilikan efek di atas 5 persen yang dirilis PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jiwasraya mengantongi 5,37 persen saham TRAM dengan total investasi sekitar Rp 760 miliar pada Mei 2013. Harga saham TRAM saat itu masih berkisar Rp 1.300 per lembar. Kemudian, per 7 April 2014, laporan KSEI menyatakan kepemilikan Jiwasraya atas saham TRAM naik menjadi 5,87 persen atau senilai Rp 571,4 miliar.

Saham TRAM pernah berada di posisi tertinggi Rp 1.885 pada Mei 2014. Tapi saat itu sebetulnya perusahaan pelayaran yang dulu bernama PT Trada Maritime tersebut belum terlepas dari utang seusai kebakaran tanker FSO Lentera pada 2011. Peristiwa itu menurunkan aset tetap perusahaan sepanjang 2012-2014.

Tak lama berselang, pada 6 Juni 2014, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham TRAM untuk mencegah transaksi tidak wajar setelah munculnya kabar penyelundupan minyak oleh kapal TRAM.

Tak kurang dari Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akhirnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya.

SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggung jawab.

“Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu,” kata SBY, seperti diungkapkan asisten pribadinya, Ossy Dermawan lewat akun Twitter @OssyDermawan.

SBY mengatakan, mereka yang kala itu menjabat di periode pemerintahannya masih ada.

“Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006,” kata SBY, berdasarkan kicauan Ossy.

Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko akhirnya ‘turun gunung’ dan menemui awak media untuk menjelaskan persoalan yang membelit asuransi jiwa BUMN tersebut. Gagal bayar perusahaan ini atas polis produk JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, Senin (16/12/2019), Hexana juga menjelaskan betapa perusahaan asuransi warisan Belanda ini tak sanggup membayar polis yang jatuh tempo Oktober-Desember 2019 itu.

Ditambah lagi, sepekan ini, ramai di media massa soal pembelian saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA), perusahaan yang didirikan oleh Menteri BUMN saat ini Erick Thohir, oleh Jiwasraya dalam portofolio investasi sahamnya. Benar bahwa saham ABBA dibeli oleh Jiwasraya lewat mekanisme pasar modal, pada 2014, dan sudah dilepas.

Serikat Pekerja Jiwasraya Jangan Tiarap

Publik kecewa sikap serikat pekerja Jiwasraya yang masih diam saja terkait dengan skandal besar yang terjadi di perusahaannya.

Mestinya SP Jiwasraya turut aktif memberikan informasi yang jujur dan obyektif kepada publik dan penegak hukum. Jika terus membisu, SP akan dinilai oleh publik sebagai pihak yang tidak peka terhadap pemberantasan korupsi dan tidak memiliki empati terhadap para nasabah atau peserta Jiwasrayaa yang kini sangat menderita.

Serikat Pekerja Jiwasraya (SP Jiwasraya) merupakan wadah untuk mengayomi dan menyadarkan anggotanya akan arti pentingnya peranan pegawai dalam pengembangan perusahaan, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan dinamis, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai yang selaras dengan prestasi, fungsi dan perannya dalam perusahaan.

Sejak pertama didirikan tahun 1999 SP Jiwasraya telah lima kali menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum selama 3 tahun ke depan.

Sejatinya pengurus SP Jiwasraya hasil Munas ke 5 bertugas dalam periode tahun 2015-2018, namun dengan adanya peralihan jabatan di dalam struktur organisasi Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengakibatkan Ketua Umum dan beberapa jabatan di Kepengurusan SP Jiwasraya Pusat sudah tidak lagi sesuai dengan Anggaran Dasar, maka diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Yogyakarta pada tanggal 6-8 Oktober 2017 dengan agenda utama memilih Ketua Umum SP Jiwasraya Periode 2017-2020. (TS).*

Serikat Pekerja BUMN Bersau skandal Jiwasraya

Related Post

Leave a reply