Sinkronisasi Batas Usia Pensiun Pekerja, Supaya Saat Lansia Tak Sengsara

361 views

Dalam hubungan kerja masih terjadi simpang siur batas usia pensiun pekerja. Padahal pemerintah melalui Menteri Sosial berencana menaikkan batas usia lansia menjadi 65 tahun. Sementara dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta.

Reaktor.co.id – Implikasi batas usia pensiun sangat penting bagi pekerja lansia sehingga perlu dikaji oleh serikat pekerja agar dalam pembuatan perjanjian kerja tidak berakibat merugikan pekerja saat lansia.
Batas usia pensiun diperpanjang, para pekerja perlu mensikronkan perjanjian kerja dan meninjau kembali beberapa hal terkait ketentuan kepesertaan yang diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apakah sudah menguntungkan bagi pekerja, atau malah justru merugikan pada saat hari tuanya.

Pemerintah melalui Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar batasan usia lanjut usia (lansia) tidak lagi 60 tahun melainkan diubah menjadi 65 tahun. Batasan usia lansia 60 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Mensos melihat banyak alasan bisa dikemukakan untuk revisi batasan usia lansia.

“Banyak mereka yang berusia 60 tahun namun masih produktif, aktif dan banyak gagasan. Orangtua saya sendiri kan sudah 78 tahun tapi masih aktif dan produktif, ” kata Mensos, dalam sambutannya pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2019, di Bandung, Rabu (10/7/2019).

Dilain sisi, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menentukan Batas Usia Pensiun. Padahal para pekerja tentunya harus memikirkan rencana masa depan dikala memasuki masa/usia pensiun.

Dalam UU No.13/2003 tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta. Dalam pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun. Akan tetapi tidak diatur secara jelas dan tegas pada usia berapa batas usia pensiun berlaku.

Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan masa pensiun menurut Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan.

Penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, atau berpedoman pada beberapa UU yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun.

ilustrasi program pekerja lansia BPJS Ketenagakerjaan

Perlu Program Win-Win Solution

Penyesuaian batasan usia pensiun dinilai kalangan serikat pekerja hanya menguntungkan BPJS Ketenagakerjaan. Perpanjangan batas usia pensiun memperkuat pendanaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu perlu dipikirkan agar hal diatas sekaligus juga bisa juga menguntungkan pihak pekerja. Perlu program win-win solution dan sinkronisasi batas usia pensiun pekerja.

Penyesuaian batasan usia pensiun memperkuat pendanaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Penyesuaian diatur Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang Jaminan Pensiun. Regulasi tersebut merupakan turunan Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu menetapkan usia pensiun untuk pertama kali adalah 56 tahun.

Pasal 15 regulasi itu, juga menyebutkan batasan itu menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019 dan terus bertambah 1 tahun setiap rentang tiga tahun hingga mencapai batas 65 tahun, demikian tertulis pada Pasal 15 UU tersebut.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga menyatakan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara masa iur dengan masa menerima manfaat pensiun. Pasalnya, usia harapan hidup Indonesia sudah mencapai di atas 70 tahun.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku sudah mensosialisasikan hal tersebut dengan menggunakan kanal-kanal resmi. Namun hingga saat ini pihak pekerja masih banyak yang belum paham. Sekedar catatan, ketentuan penyesuaian batas usia tersebut hanya berlaku untuk klaim program Jaminan Pensiun (JP), sedangkan peserta tetap dapat melakukan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) saat memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja lagi.

Dengan kata lain, aturan Klaim JHT tidak sama dengan aturan klaim JP yang diatur sesuai dengan masa usia pensiun. Jika pekerja dinyatakan telah berhenti, maka dana JHT yang dimiliki dapat dicairkan tanpa harus menunggu usia pensiun.

Lansia pekerja industri ( foto istimewa )

Pekerja Lansia Menyedihkan

Demi keadilan sosial angkatan kerja yang sudah purna atau buruh lansia yang pensiun juga membutuhkan program jaminan sosial yang layak. Pemerintah yang akhir-akhir ini jor-joran memberikan aneka kartu, mestinya juga membuat kartu multiguna untuk pekerja lansia.

Karena kondisi buruh lansia saat ini sangat memprihatinkan akibat sistem pensiun atau tunjangan hari tua yang hingga kini kurang manusiawi.Padahal diberbagai negara, lansia mendapatkan berbagai macam kemudahan bahkan potongan harga hingga 50 persen.

Pemerintah mendatang mesti memiliki komitmen dan solusi yang bagus terkait kondisi buruh lansia. Kondisi masa tua para pejuang produktivitas bangsa sangat memprihatinkan. Pemerintah bersama legislatif dan organisasi serikat pekerja perlu memikirkan penanganan kaum lanjut usia (lansia) yang berlatar belakang pekerja/buruh. Semakin banyak buruh lansia kondisinya sangat mengenaskan karena tidak punya skema pembiayaan hari tua yang layak.

Diperlukan program terpadu terkait dengan kesejahteraan buruh lansia. Perlu menengok pembiayaan lansia di negara maju yang juga pernah mengalami masalah pelik. Khususnya terkait dengan skema pembiayaan. Di Indonesia hanya sebagian kecil saja lansia yang telah menyiapkan dirinya dengan pembiayaan lewat asuransi. Namun sebagian besar lansia tidak memiliki skema apapun termasuk buruh lansia.

Bahkan, skema jaminan hari tua yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sangat kecil dan masih jauh dari kebutuhan pembiayaan lansia. Jumlah iuran jaminan hari tua (JHT) yang ditetapkan 5,7 % dari upah. Perusahaan menanggung 3,7 %, dan sisanya 2% dibayar oleh karyawan melalui pemotongan gaji.

Di negara maju, minimal dana yang mesti diinvestasikan untuk asuransi buruh lansia adalah sekitar 10 % – 30 % dari gaji. Besaran JHT dari BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya masih jauh dari cukup untuk pembiayaan ketika buruh yang bersangkutan menginjak lansia. Oleh sebab pemerintah mendatang sebaiknya memberikan kartu buruh lansia untuk menambah tunjangan hari tua.

Sudah saatnya menata skema pembiayaan terhadap kaum lansia. Penataan itu berangkat dari realitas bahwa pada usia tertentu, seseorang berangsur-angsur akan kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal dasar, seperti berjalan dan mandi.

Ilustrasi the long-term care insurance system

Oleh karenanya, para perencana keuangan global menyarankan perlu memasukkan biaya perawatan di usia lansia dalam daftar kebutuhan dana pensiun. Skema pembiayaan lansia standar global contohnya adalah the long term care insurance (LTC) system. Skema ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan akan perawatan dan penjagaan bagi seseorang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal dasar seperti para lansia.

Kaum lansia adalah segmen masyarakat yang paling rentan dan kurang berdaya menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Perlu memperbaiki fasilitas sosial bagi kaum lansia yang kini jumlahnya semakin besar dalam struktur demografi di negeri ini.

Sudah saatnya program jejaring pengamanan sosial diarahkan kepada sasaran yang lebih esensial dan sistemik sesuai dengan tren dunia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan etika, mestinya kita harus menempatkan penanganan lansia diatas ketentuan ekonomi. Tak bisa dimungkiri lagi bahwa penduduk usia tua adalah permasalahan pelik.

Ada baiknya kita menengok Jepang yang merupakan salah satu negara dengan penduduk usia tua yang jumlahnya sangat besar. Hampir seperempat dari 135 juta penduduknya berusia di atas 60 tahun. Angka tersebut diperkirakan akan naik hingga 40 % untuk beberapa tahun kedepan. Pada saat bersamaan, jumlah pekerja muda menyusut drastis. Celakanya, pemerintah Jepang tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi sistem jaminan sosial. Sehingga beberapa tahun terakhir ini dilanda masalah berat terkait pembiayaan jaminan sosial terhadap kaum lansia.

Kini jumlah lansia di Indonesia sekitar 10 % jumlah penduduk. Setiap tahun, jumlah lansia bertambah rata-rata 450 ribu orang. Dari aspek sebaran, 80 % lansia berada di pedesaan.

Diperlukan strategi kependudukan yang bisa mengantisipasi dan memberikan solusi tentang pergeseran struktur penduduk ke arah aging population. Ada agenda global yang terkait dengan lansia dan patut untuk diadopsi. Salah satunya adalah The Gerontological Society of America yang memiliki fokus untuk memperbaiki kualitas kehidupan lansia. Antara lain usaha perbaikan prasarana khususnya hunian bagi lansia.

Hingga kini dukungan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduk lansia masih jauh dari memadai. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dibanding dengan jumlah lansia yang membutuhkannya.

Ironisnya, bangunan panti lansia di negeri ini sebagian besar kurang layak karena memang sejak awalnya tidak didesain untuk hunian lansia. Perlu program untuk membangun panti lansia yang mampu memenuhi kebutuhan sosialisasi lansia. Desain panti lansia juga harus bisa mendukung peningkatan kognitif lansia.

Panti sedapat mungkin memperhatikan faktor kemunduran fungsi tubuh dan berkurangnya peran di masyarakat bagi para lansia. Hal itu menyebabkan emosi yang labil, mudah tersinggung, dan kecewa berlarut-larut. Lansia dengan problem diatas menjadi rentan terhadap gangguan psikiatrik seperti depresi, ansietas (kecemasan), hingga psikosis (kegilaan).

Problem diatas muncul dikarenakan rendahnya tingkat  subjective well being pada diri lansia. Tingkat subjective well being  sangat penting bagi lansia karena dengan itu dapat membantu lansia menghadapi masalah dirinya dan menumbuhkan sikap positif.

Diperlukan sistem perlindungan sosial lansia yang lebih layak, baik melalui skema formal oleh negara maupun dengan cara menumbuhkan kearifan lokal perlindungan sosial yang telah ada. Perlu program untuk menangani para lansia yang tidak masuk dalam jaminan pensiun. Program itu sebaiknya terpola dengan baik hingga mereka meninggal dunia. Seperti mendapatkan pelatihan serta pemberian ketrampilan untuk mengisi hari akhir mereka. Semua program kegiatan tersebut dilakukan untuk mengisi sisa usia mereka agar tetap produktif.  (Totoksis).*

 

jaminan sosial pekerja lansia usia pensiun

Related Post

Leave a reply