Setelah Pemerintah Mencla Mencle, MA Ketok Palu Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

322 views

Setelah rakyat kecewa berat dengan sikap pemerintah yang mencla-mencle terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, akhirnya Mahkamah Agung (MA) batakan kenaikan. BPJS Kesehatan yang berharap bisa panen uang dari kantong rakyat, kondisinya semakin tidak menentu. Karena semakin banyak peserta yang eksodus turun kelas dan semakin banyak masyarakat yang gagal bayar karena tidak mampu.

Unjuk rasa tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Reaktor.co.id – Sikap mencla-mencle pemerintah terakhir kalinya ditunjukan oleh penyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar penerima manfaat kelas III mandiri bisa diberikan subsidi.

Tak lama kemudian, pernyataan Menkes tersebut batal, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan bahwa pemerintah sepakat tidak memberikan subsidi. Iuran BPJS besarannya tetap naik sesuai Perpres 75 tahun 2019.
Sampai akhirnya MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (9/3/2020).

Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi :
Pasal 34
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Antrian peserta BPJS Kesehatan sejak pagi-pagi buta

Turun Kelas.

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan naik per 1 Januari 2020. Dampak dari itu, Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), menyatakan sejak 1 Januari setidaknya ada 792.854 orang peserta yang turun ke kelas III.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Per 8 Januari, 792.854 peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) memilih turun ke kelas III. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang posisi sebelumnya dimana jumlah peserta yang turun kelas terctat hanya 372.924 orang

Hal itu berdampak pada kekurangan kebutuhan tempat tidur kelas III. PBPU kelas III yaitu 6,53 % dari seluruh jumlah peserta JKN sebesar 154.646.516 peserta. Dengan adanya perpidahan maka jumlah presentase kebutuhan kelas III melonjak.

Kemenkes lewat Ditjen Pelayanan Kesehatan berjanji untuk menambah tempat tidur kelas III sebanyak 50 % dari jumlah tempat tidur yang sudah ada. Sayangnya janji tinggal janji, tertiup angin lalu. (*)

MA batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Related Post

Leave a reply