Serikat Pekerja Usulkan UMP Yogyakarta 2020 Rp2,6 juta

89 views

Gaji DPR

Reaktor.co.id, Yogyakarta — Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta merupakan terkecil di Indonesia. UMP 2019 sebesar Rp 1.570.922 per bulan.

Untuk UMP 2020, Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) minta UMP Yogyakarta berkisar Rp2,2 hingga Rp2,6 juta.

Berdasarkan ketetapan pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020 diprediksi tidak lebih dari Rp2juta.

Pemprov DI Yogyakarta akan mengumumkan UMP dan UMK 2020 pada 1 November 2019, sebagaimana provinsi lain di Indonesia.

Sekjen ABY Kirnadi menegaskan, penetapan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 soal pengupahan sangat merugikan buruh. Pasalnya, jika mengacu aturan tersebut, UMK 2020 DIY di bawah survei kebutuhan hidup layak (KLH) versi buruh.

“Kalau Upah ditentukan sama PP, masih belum layak untuk buruh. Buruh malah rugi. Buruh enggak bisa menabung untuk masa depan, untuk beli rumah atau kendaraan,” tegas Kirnadi, Jumat (25/10/2019).

Dia menjelaskan, hasil survei KHL pada 64 item papan sandang pangan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebaliknya hasil survey itu perlu diperbaiki.

“Contoh harga sewa tempat tinggal Rp100 ribu sampai Rp200 ribu. Realnya harga sewa indekos jauh lebih tinggi dari harga itu. harusnya pemerintah mengambil harga rata-rata atau tengah-tengah dari harga tertinggi hingga terendah,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta, Irsyad Ade Irawan, juga menolak penetapan UMP dan UMK 2020 dengan menggunakan PP No 78 tahun 2015.

Dia mengatakan buruh kerap mengalami defisit keuangan akibat penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami minta Pemda tetapkan UMK dan UMp berdasarkan survey KHL versi kami, yakni 2,2 juta sampai 2,6 juta,” katanya.

Hal senada dikemukakan juru bicara Masyarakat Jogja Darurat Upah Layak (Mas Jadul), Ardy Syihab. Ia menilai penggunaan PP 78/2015 tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah pada buruh.

“Upah minimum Yogyakarta selama ini mengabaikan faktor kebutuhan hidup layak kaum buruh,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (25/10/2019), dikutip laman Jogja Inside.

Menurut Mas Jadul, penghitungan upah seharusnya mengacu pada UU 13/2003 yang memasukkan instrumen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk menghitung UMP. Dengan menggunakan skema ini jumlah UMP dapat meningkat hingga 20 persen lebih.*

 

UMP UMP Yogyakarta upah minimum

Related Post

Leave a reply