Serikat Pekerja PLN Minta Dirut yang Pahami Proses Bisnis

273 views

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi trending topik dunia terkait dengan kasus padamnya listrik secara luas di Pulau Jawa hari Minggu (4/8/2019) kemarin. Sayangnya trending topik itu merupakan tone negatif sehingga semakin merugikan ruputasi perusahaan. Kondisinya semakin menyedihkan karena hingga kini PLN belum memiliki Dirut definitif setelah Sofyan Basir dicokok KPK karena kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1.

Munaslub 2019 Serikat Pekerja PLN ( Foto SP PLN )

Reaktor.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan Direktur Utama PLN yang baru. Ketua Umum DPP SP PLN M. Abrar Ali mengatakan, penetapan direktur utama untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi PLN.

“DPP SP PLN bermohon kepada Bapak Presiden untuk segara menunjuk Direktur Utama PLN yang baru (defenitif) pada kesempatan pertama,” kata Abrar Ali, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, sebagai BUMN terbesar dan asset strategis bangsa, PLN membutuhkan nahkoda baru dengan kriteria antara lain, memahami proses bisnis PLN dari hulu sampai hilir sebagai aset strategis bangsa.

Kemudian memahami persoalan krusial yang tengah dihadapi PLN, mampu mencarikan solusi yang tepat dan akurat dalam mengatasi persoalan, dapat bersinergi dengan baik bersama SP PLN dalam memajukan perusahaan. Muda, enerjik serta mempunyai visi yang jelas dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Musyawarah Serikat Pekerja PLN ( Foto SP PLN )

Serikat Pekerja PLN sangat berharap sosok dirut PLN defenitif tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tetapi juga mampu bersinergi dengan SP PLN dalam ngimplementasikan Hubungan Industrial yang harmonis sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai lex specialis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Sinergi dalam konteks hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan PLN dengan SP PLN tidak hanya mampu menjaga kondusifitas perusahaan, akan tetapi juga mampu meningkatkan kinerja/kemajuan perusahaan PLN,” kata Abrar.

Dengan kompleksnya proses bisnis PLN, Serikat Pekerja juga memandang pentingnya PLN mempunyai nahkoda yang benar-benar memahami permasalahan yang ada. Idealnya pimpinan berasal dari internal PLN. Terkait dengan sementara pihak yang mengusulkan agar Direksi BUMN bisa saja di impor dari luar negeri, hal ini tidak tepat bagi PT PLN.

Unjuk rasa terkait korupsi di tubuh PT PLN ( Foto Istimewa )

Korupsi dan Kerugian PLN Harus Diakhiri

Anatomi korupsi proyek ketenagalistrikan terjadi sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Anatomi seperti itu menyebabkan kerugian negara yang berlipat ganda. Tidak hanya kerugian keuangan saja, tetapi juga kerugian dipihak kontraktor dalam negeri yang dikalahkan dalam tender.

Juga kerugian terhadap SDM lokal yang kehilangan kesempatan kerja. Kerugian bangsa lainnya adalah proyekinfrastruktur seperti ini sudah pasti secara teknis bermutu rendah sehingga umurnya menjadi lebih pendek.

Sekedar catatan dalam kasus korupsi yang menjerat mantan dirutnya, pihak PLN tanpa prinsip kehati-hatian dan kajian teknis yang matang langssung membuat Purchase Power Agreement (PPA) untuk PT BNR dan China Huadian Engineering Compa¬ny Ltd (CHEC).

Korupsi proyek ketenagalistrikan menyebabkan program efisiensi PLN selalu gagal. Inefisiensi menyebabkan kerugian perusahaan dalam jumlah yang besar. Kerugian itu menjadikan nilai tukar rupiah sebagai kambing hitam. Padahal sudah jelas di BUMN ini terjadi salah urus dan maraknya modus korupsi.

Sekedar catatan Pada kuartal III 2018, PLN merugi hingga Rp 18,46 triliun dengan alasan klise akibat peningkatan beban operasi, terutama selisih nilai tukar. Saat itu Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengklaim arus kas perseroan masih kuat kendati meskipun merugi Rp 18 triliun pada kuartal III 2018. Ironisnya, dirut mengeklaim bahwa kerugian itu hanyalah masalah pembukuan, bukan secara operasional.

Pemerintahan yang akan datang harus membuat kebijakan ketenagalistrikan yang bebas korupsi dan bisa lebih terpadu antara pusat dan daerah. Juga perlunya terobosan untuk membangun dan berinovasi terkait dengan infrastruktur pembangkit listrik yang melibatkan sebanyak-banyaknya kontraktor dan komponen lokal.

Presiden nantinya mesti tegas membebaskan pengelola BUMN dari kepentingan politik. Sosok direksi BUMN harus profesional yang mampu mempertahankan hakekat jati diri kaum profesional. Sosok profesional murni semacam itu tidak tunduk dalam teritori politis. Karena kekayaan atau aset utama seorang profesional adalah kredibilitas. Dimana segala tindakan dan keputusan yang diambil benar-benar auditabel.

Selama ini Direksi BUMN sektor energi terus dilanda dilematika terkait dengan masalah operasional perusahaan yang selalu beririsan dengan persoalan hukum. Setiap waktu direksi BUMN energi dan jajaranya bisa terjerat oleh perkara hukum. Inilah yang menyebabkan direksi PLN selalu cemas dan gelisah karena para engineer di PLN sering terancam persoalan hukum.

Pada beberapa aktivitas pembangunan pembangkit, engineer PLN cenderung dinilai bersalah oleh penegak hukum. Salah satu contohnya adalah proses pergantian mesin pembangkit yang menurut engineer di PLN harus diganti, namun dipersoalkan oleh penegak hukum. (Totoksis).*

Korupsi ketenagalistrikan Serikat Pekerja PLN

Related Post

  1. author
    ant74 months agoReply

    nyimaks…..nunggu kabar baik..profit…

Leave a reply