Serikat Pekerja ‘Perang Puputan’ Lawan Manajemen PT Yamaha

1024 views

Akibat tindakan Union Busting atau pemberangusan serikat pekerja oleh pihak manajemen PT Yamaha Indonesia alias Yamaha Indonesia piano terjadi “perang” habis-habisan atau puputan.

SP Yamaha Perang Puputan

Reaktor.co.id – Pemberangusan Serikat Pekerja (SP) sebenarnya bertentangan dengan filosofi dan nilai dasar korporasi Yamaha itu sendiri yang telah digariskan oleh perintis dan pendiri perusahaan berskala global PT Yamaha, yakni Torakusu Yamaha.

Torakusu Yamaha sebenarnya adalah seorang pekerja yang ulet dan sangat humanis serta menjunjung tinggi keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Pada awal usahanya Torakusu Yamaha melakukan pekerjaan reparasi alat musik organ. Inilah yang menginspirasi dia tentang merek dan logo Yamaha.

Tiga buah gambar garputala pada logo Yamaha menggambarkan hubungan kerjasama dalam korporasi. Tiga garputala tersebut melambangkan tiga elemen penting musik yakni : melodi, harmoni, dan irama.

Menyimak filosofi  dan nilai-nilai korporasi diatas mestinya pihak manajemen Yamaha Indonesia menghindari segala bentuk konfrontasi yang kontraproduktif dengan pihak pekerja yang berhimpun dalam serikat pekerja.

Tak kurang dari Profesor Kosuke Mizuno dari Center for Southeast Asian Studies Kyoto University Jepang, menyatakan bahwa tradisi hubungan industrial di Jepang dari dulu hingga kini cenderung menempuh penyelesaian perselisihan secara informal atau jalan perdamaian. Dialog dari hati-kehati demi untuk harmonisasi pekerja dan pengusaha untuk meraih kesejahteraan bersama.

Perlu Win-win Solution

Tindakan pemberangusan serikat pekerja oleh manajemen PT Yamaha Indonesia dalam bentuk pemecatan atau PHK sepihak terhadap Rusli Rahadi Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Yamaha Indonesia dan Bani Putra, Sekretaris PUK PT Yamaha Indonesia, pada Senin 12 Agustus 2019 yang lalu, sebenarnya merupakan keputusan yang emosional dan kurang berpikir dampaknya ke depan.

Padahal, perkara yang dituduhkan untuk keduanya sumir/subyektif. Kedua pengurus SP itu dianggap melakukan “penghasutan” terhadap karyawan agar untuk sementara menolak kerja lembur karena masih ada masalah hak-hak normatif pekerja yang belum dituntaskan oleh manajemen.

Mestinya pihak manajemen berjiwa besar untuk meninjau kembali keputusan itu lalu berdialog kembali secara tulus dengan serikat pekerja. Ketimbang terjadi terus perang puputan, sebaiknya dibuka opsi yang bisa membuahkan win-win solution.

Untuk menyelesaikan kasus union busting seperti  diatas, kita teringat kepada langkah yang pernah ditempuh oleh mendiang Menaker Jacob Nuwa Wea yang sering turun langsung menengahi hal ini. Jacob adalah sosok yang membidani pembentukan UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, punya cara yang efektif.

Langkah dia yang pertama adalah mempekerjakan kembali pengurus SP yang dipecat sepihak oleh manajemen. Langkah kedua adalah melakukan dialog atau negosiasi yang setara antara SP dengan pihak manajemen dalam suatu forum yang langsung dia pimpin sendiri. Cara Jakob seperti diatas ada baiknya juga dilakukan oleh Hanif Dhakiri, Menaker sekarang ini.

Semua pihak akan mengalami kerugian jika perang puputan terjadi terus. Tidak ada yang menang, semua akan menjadi arang.

Dalam rapat koordinasi seluruh tingkat pengurus FSP LEM SPSI kemarin (2/9/2019), Ketua Umum Arif Minardi bertekad bulat untuk melawan kesewenang-wenangan pihak manajemen PT Yamaha Indonesia.

“Kita tidak akan pernah tinggal diam bila ada pengurus dan anggota yang di PHK tanpa presedur yang benar apa lagi ini dalam menjalankan tugas organisasi,” tegas Arif.

Rapat koordinasi diatas diakhiri dengan pembentukan  tim advokasi dan negosiasi serta tim aksi untuk menuntaskan kasus union busting tersebut.

Modus Union Busting

Union busting adalah suatu praktik yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang berupaya untuk menghentikan aktivitas serikat pekerja/serikat buruh di perusahaannya.

Upaya yang dilakukan memiliki bentuk yang bervariasi dengan menggunakan berbagai cara dan alasan.

Pada saat ini union busting cenderung meningkat karena ada pembiaran yang dilakukan oleh pejabat dan atau instansi terkait yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sebagaimana telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang baik itu UUD 1945 maupun UU turunannya seperti UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.

Secara umum union busting memiliki dua modus, yaitu :

1. Perusahaan atau pengusaha berupaya mencegah pekerjanya untuk membangun dan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan.agar perusahaan dapat secara bebas melakukan eksploitasi tanpa adanya kontrol dari SP/SB.

2. Perusahaan atau pengusaha berupaya untuk melemahkan kekuatan SP/SB yang telah ada dengan intimidasi, sanksi bagi pengurus dan anggota dan tindakan diskriminatif lain yang tujuannya untuk melemahkan kekuatan SP/SB.

Kerja Sama Serikat Pekerja Indonesia-Jepang

SP Yamaha Perang Puputan

Kerja sama Japan Council of Metalworkers Union (JCM)

Seiring dengan 61 tahun hubungan Indonesia-Jepang, serikat pekerja kedua negara makin memperkuat hubungan kerja sama dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pengembangan SDM pekerja. Kerja sama dilandasi semboyan “kerja bersama, maju bersama”.

Terkait dengan kerja sama diatas, pengurus DPP FSP LEM SPSI yang dipimpin oleh Arif Minardi baru-baru ini juga diundang datang ke Jepang oleh JCM.

Serikat pekerja Jepang, Japan Council of Metalworkers Union (JCM), sangat intens melakukan kerja sama dengan pekerja Indonesia.

JCM merupakan gabungan dari lima federasi besar di negeri Sakura, yaitu Serikat Pekerja Otomobile/Otomotif (JAW), Serikat Pekerja Elektronik, Elektrik dan Komunikasi ( JIEU ), Serikat Pekerja Mesin Manufacturing (JAM), Serikat Pekerja Basic Industri (JBU), dan Serikat Pekerja Elektrik Wire (JEWU).

Bentuk kerja sama organisasi serikat pekerja Indonesia-Jepang mencakup pengembangan kompetensi, hubungan industrial yang harmonis, solidaritas global, serta berbagai inisiatif terkait gerakan serikat pekerja.

Salah satu bentuk kerja sama adalah penyelenggaraan workshop untuk membangun hubungan industrial yang konstruktif pada PMA Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Peranan pengusaha dan serikat pekerja di Jepang, yang selalu mengedepankan joint consultation, merupakan salah satu hal yang patut dicontoh di Indonesia,terutama terkait hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja, sistem penilaian pegawaian, hingga penciptaan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Arif Minardi menyatakan, selain kerja sama terkait budaya kerja dan pengembangan kompetensi, utamanya terkait dengan disrupsi teknologi dan antisipasi era Industri 4.0. serta sistem penentuan upah buruh di Jepang yang patut dijadikan rujukan di tanah air.

Di Jepang masalah upah merupakan keputusan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja melalui pertemuan nasional. Pihak pemerintah tidak langsung ikut campur. Penentuan upah di Jepang ini dikenal dengan Rengo HQ.

Dalam sistem Human Resources Management, Jepang menerapkan employment patterns,  grading, salary, dan appraisal system bagi para pegawainya.

Cara yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menghambat penurunan tenaga kerja produktif adalah dengan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pegawai di atas 65 tahun juga patut dicontoh.

Terkait dengan pengembangan SDM kedua negara Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Ishii Masafumi selalu memberi perhatian besar.

Selama ini kontribusi Jepang terhadap pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang sangat berarti. Kondisi globalisasi dan persaingan bangsa-bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mengoptimasikan dan memperbarui hubungan internasional, khususnya dengan Jepang.

Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengajak pemerintah dan pengusaha Jepang yang beraktivitas di tanah air untuk terus berdialog hingga menemukan harmonisasi dan sinergi yang lebih baik demi kemajuan bersama.
Kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, pariwisata ristek, hingga ketenagakerjaan perlu dikuatkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman.

Penguatan tersebut tentunya sangat tergantung kepada kesiapan pekerja yang berkompeten dan mampu menghadapi disrupsi teknologi yang tengah melanda dunia.

Arif Minardi dialog dengan Dubes Jepang, Ishii Masafumi (foto TS)

Pada saat ini Dubes Ishii tengah berusaha menjamin keamanan dan kelancaran usaha bagi sekitar 20 ribu warga Jepang yang menetap di seluruh Indonesia,  juga memperlancar aktivitas sekitar 1.800 perusahaan Jepang  yang  beroperasi di Indonesia.

Perusahaan Jepang di Indonesia memiliki kontribusi besar dibidang ketenagakerjaan. Perusahaan tersebut perlu didorong agar menambah investasinya.

Bagi perusahaan Jepang yang terkendala dengan masalah teknis dan ketenagakerjaan perlu dicarikan solusi yang tepat dan cepat. Perlu dialog dari hati kehati antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja demi mengembangkan perusahaan Jepang yang sudah eksis di Indonesia.

Tahun 2019 menjadi warsa yang istimewa karena bertepatan 61 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Dalam rangka itu organisasi serikat pekerja Indonesia memandang perlu menitikberatkan strengthen education and workers partnership Jepang-RI. Disamping strengthen economic partnership dalam berbagai aspek lainnya yang selama ini sudah dilakukan.

Merupakan misi besar bagi Dubes Ishii untuk mewujudkan strengthen partnership Jepang-RI. Terutama dibidang pengembangan ketenagakerjaan dan antisipasi era industri 4.0. Yang mana negara Jepang tentunya sudah sangat siap dan menjadi leader dalam menyongsong era tersebut.

Apalagi pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat meluncurkan kebijakan pengembangan vokasi untuk memenuhi kompetensi SDM atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kalangan  industri.  (Totoksis).*

 

PHK Serikat pekerja union busting Yamaha

Related Post

Leave a reply