Serikat Pekerja Media Tak Sepopuler Organisasi Buruh

91 views

Pekerja media (wartawan/jurnalis) itu buruh juga, namun serikat pekerja media atau organisasi insan pers tak sepopuler serikat buruh. Kenapa?

serikat pekerja media

Reaktor.co.id — Wartawan dan karyawan situs berita viva.co.id resmi mendirikan serikat pekerja dengan nama Solidaritas Pekerja (SPV), Jumat, 12 Juli 2019.

Dilansir viva.co.id, wacana mendirikan serikat pekerja muncul sejak lama. Pergerakan dan perubahan dinamis dalam bisnis media memperlihatkan serikat pekerja telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi karyawan.

Awalnya 11 karyawan viva.co.id bersepakat untuk mendirikan serikat pekerja. Pendirian serikat ini sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak karyawan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, seperti dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Hak pekerja/buruh untuk berserikat juga tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Tidak Populer

Serikat pekerja media tidak sepopuler serikat pekerja/serikat buruh di industri lain.

Berdasarkan penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2010, kesadaran jurnalis dan pekerja media akan pentingnya membuat serikat masih terbilang rendah. Mungkin karena wartawan merasa bukan buruh. Padahal, mereka buruh juga. (Baca: Wartawan Juga Buruh).

Benar, wartawan (jurnalis) adalah pekerjaan profesi. Namun, wartawan yang bekerja di perusahaan media adalah pekerja juga alias buruh yang bekerja di bawah perintah, yakni perintah yang datangnya dari atasannya –editor, pemimpin redaksi, pemimpin umum, bahkan pemilik (owner).

Dibandingkan dengan istilah “serikat pekerja” atau “serikat buruh”, istilah “serikat pekerja media” atau “serikat pekerja pers” kalah populer.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pernah mengungkapkan, pertumbuhan serikat pekerja di sektor media masih tergolong lamban daripada serikat pekerja sektor lain. Hingga September 2009, tercatat baru ada 26 serikat pekerja yang berdiri. Itu pun kita kesulitan menemukan daftar 26 serikat pekerja media itu.

Menurut AJI, hampir semua perusahaan media di Indonesia belum memiliki serikat pekerja. Hal ini sebenarnya merugikan wartawan karena memicu rendahnya posisi tawar mereka ketika terjadi masalah kepegawaian, seperti kontrak kerja, meningkatnya beban kerja, gaji atau upah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kurangnya kesadaran berserikat dinilai menjadi faktor dominan minimnya jumlah serikat pekerja. Bisa juga karena mereka merasa sebagai profesional dan sudah berserikat di organisasi pers, seperti PWI atau AJI.

Data yang dihimpun Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen hingga 2014, hanya 24 media dari total 2.338 perusahaan media Indonesia yang memiliki serikat pekerja. Dari jumlah serikat pekerja yang berdiri, sekitar 11% di antaranya belum tercatat di dinas tenaga kerja setempat sehingga belum memiliki legalitas. Mayoritas serikat pekerja masih terpusat di Jakarta.

Jumlah serikat pekerja tidak sebanding dengan pertumbuhan perusahaan media. Padahal di industri lain, serikat pekerja biasanya berdiri seiring lahirnya perusahaan.

Berdasarkan penelitian Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, hal tersebut karena ketakutan karyawan terhadap perusahaan dan dugaan union busting atau peberangusan serikat pekerja yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pihak SPLM Jakarta dan FSPMI pun mendorong Dewan Pers untuk menjadikan serikat pekerja (media) sebagai syarat utama verifikasi perusahaan media, selain mendesak dinas tenaga kerja atau Kementerian Tenaga Kerja menindaklanjuti pemberangusan serikat pekerja media agar tidak membuat takut pekerja media yang ingin mendirikan serikat.

SPLM Jakarta dan FSPMI juga mengajak perusahaan media untuk tidak alergi terhadap keberadaan serikat pekerja media. (Tirto)

Titik tolak gerakan pendirian serikat pekerja pers di Indonesia bisa dirunut dari Deklarasi Sinargalih pada 1994 silam. Dalam deklarasi tersebut, AJI Indonesia mendapat mandat untuk bisa memperjuangkan kebebasan pers dan kesejahteraan jurnalis.

Ketua Umum AJI Indonesia periode 2002-2005 Ati Nurbaiti menyatakan, mandat memperjuangkan kesejahteraan jurnalis ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi yang dipimpinnya. Tantangannya terletak pada upaya menyesuaikan bentuk kampanye di kalangan pekerja pers dengan tuntutan lingkungan media.

Untuk itulah AJI Indonesia menyuarakan pentingnya kesadaran membangun wadah perkumpulan pekerja pers yang tidak harus berbentuk serikat resmi yang terdaftar di Kemenaker. Wadah ini diperlukan agar aspirasi dan keluhan para pekerja pers ini mendapatkan saluran yang pas dan jelas.

Para pekerja pers juga diarahkan untuk makin jeli terhadap politik hukum perburuhan yang berubah cepat di tengah arus liberalisasi ekonomi. Karenanya, wartawan Indonesia diajak mencari bentuk atau cara-cara paling efektif untuk mengupayakan kesejahteraan bersama.

Upaya para pekerja pers membangun serikat pekerja pers di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa media, keinginan sejumlah wartawan untuk mendirikan serikat pekerja bahkan sudah diberangus saat benihnya mulai tumbuh.  (Jurnal Ultimacomm Vol. 8 No. 2, Des 2016).

Fungsi Serikat Pekerja

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 4 menyebutkan, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi:

  1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial,
  2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya,
  3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya,
  5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Tidak berkembangnya serikat pekerja di perusahaan media Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan.

  1. Dari sisi pekerja media, rendahnya partisipasi, kurangnya kesadaran untuk berserikat, dan tekanan dari perusahaan menjadi tantangan berdirinya serikat pekerja.
  2. Dari sisi perusahaan, serikat pekerja secara tidak langsung mengalami hambatan karena kondisi yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Perusahaan media berusaha untuk melakukan rotasi secara berkala terhadap pekerja media, sehingga di antara pekerja media tidak tercipta solidaritas antara pekerja untuk berserikat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mendorong pekerja media atau wartawan segera berserikat. Menurutnya, keberadaan serikat pekerja media sangat penting untuk memastikan perubahan-perubahan di industri media tidak melanggar hak-hak para pekerja.

“Tentunya ini harus disiasati secara baik oleh pekerja media. Saya mendorong teman-teman wartawan berserikat. Berserikat tentu berbeda dengan paguyuban. Para pekerja media di Indonesia berserikat lah,” kata Hanif dirilis laman resmi Kemnaker.

Hanif menegaskan bahwa pekerja media seharusnya berserikat. Dengan begitu pekerja media dapat mengantisipasi kasus yang menimpa para pekerja industri media di Indonesia. “Kita tidak bisa memakai paguyuban. Instrumennya ya serikat pekerja. Berserikat lah,” tegasnya.*

 

media Organisasi Wartawan Pekerja Media Serikat pekerja Wartawan

Related Post

Leave a reply