Serikat Pekerja Layangkan Surat untuk Presiden Jokowi, Atasi Darurat Komunikasi

66 views

Serikat Pekerja menyerahkan surat langsung untuk Presiden Joko Widodo dalam kesempatan aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini (22/10/2020). Surat tersebut sekaligus untuk mengatasi terjadinya darurat komunikasi antara rakyat dengan pihak kementerian dan DPR. Perlu mewujudkan komunikasi yang tulus antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama kaum buruh.

Presiden Joko Widodo diharapkan berdialog langsung dengan buruh dan membaca sendiri surat dari Serikat Pekerja/buruh ( Foto Istimewa )

Reaktor.co.id – Darurat atau kemacetan komunikasi disebabkan pihak serikat pekerja/buruh merasa dikelabuhi dengan berbagai trik dan aspirasi serta konsepnya tentang UU Cipta Kerja selama ini “dibuang” begitu saja oleh pihak DPR dan kementerian terkait.

Kemacetan komunikasi menyebabkan aksi buruh dan rakyat semakin radikal dan berkepanjangan. Oleh sebab itu, sebaiknya Presiden Jokowi turun langsung menembus kemacetan diatas dan bersedia membaca sendiri surat dari serikat pekerja/buruh. Lebih elok lagi jika Presiden Jokowi bersedia berdialog langsung dengan berbagai elemen buruh yang selama ini belum pernah ditemui.

Gelombang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja ( Foto Istimewa )

 

Komunikasi yang Tulus

Menurut pakar komunikasi Dr.Harliantara dari Universitas dr.Soetomo Surabaya, pemerintah dan buruh perlu berkomunikasi secara tulus.

Menurat Harliantara, sejak Omnibus Law RUU Cipta Kerja digulirkan hingga disahkan sering terjadi miskomunikasi antara pihak pemerintah dan DPR terhadap rakyat. Penyusunan hingga pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai dengan darurat komunikasi sehingga menimbulkan gelombang unjuk rasa yang luar biasa di berbagai kota.

Menurut Doktor ilmu komunikasi Unpad itu, Pihak DPR telah gagal berkomunikasi dengan konstituennya. Bahkan para menteri yang terkait dengan penyusunan UU Cipta Kerja kurang mampu menerapkan kaidah komunikasi publik.

Ironisnya penjelasan para menteri dan pembantunya oleh pihak serikat pekerja/buruh dianggap atau ibarat seperti orang yang sedang kumur-kumur. Menurut pihak SP/SB karena gaya komunikasi para pejabat itu substansinya tidak lugas, minus ketulusan, sarat akal-akalan dan isinya sulit dipegang.

“Seandainya sebelumnya penyusunan, UU tersebut dikomunikasikan secara tuntas dengan masyarakat bisa terjadi sambung rasa. Perlu dicatat, jika penyusunan peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja juga gagal dikomunikasikan secara tulus dan jujur, maka akan terus terjadi gelombang unjuk rasa yang lebih dahsyat lagi ketimbang gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 6 hingga 8 Oktober 2020,” jelas Harliantara.

Lebih lanjut Harli menyatakan bahwa ajakan pemerintah kepada serikat pekerja/buruh untuk ikut merumuskan peratuan turunan UU Cipta Kerja bisa jadi ditolak dan mendapat sambutan sinis dari massa buruh yang diwakili SP/SB.

Hal ini karena hingga kini masih terjadi kemacetan komunikasi. Maklum saja buruh sudah kapok dengan tipu daya penerbitan peraturan pemerintah yang isinya justru sangat merugikan buruh. Seperti PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang terbit secara diam-diam dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV.

 

Surat FSP LEM SPSI Kepada Presiden Jokowi

 

Jakarta, 22 Oktober 2020

Nomor : …/BO/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020
Lamp : 1 berkas
Hal : Permohonan Pembatalan UU Cipta Kerja Melalui PERPPU

Kepada yth,
Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
Di Istana Negara
Jakarta

Dengan hormat,

Do’a kami kaum buruh, semoga Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia senantiasa selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara yang mulia ini.

Kami DPP FSP LEM SPSI (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), meng-apresiasi usaha Bapak Presiden dalam usaha untuk menggairahkan investasi di Indonesia dan kami juga sangat berharap bahwa usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga perekonomian Indonesia dapat maju dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu usaha pemerintah untuk menarik investasi tersebut adalah melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.

Namun demikian, kami memandang bahwa UU Cipta Kerja tersebut khususnya klaster ketenagakerjaan terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja. Selain dari itu DPR RI dalam pengesahannya terkesan dipaksakan dan belum dikaji secara mendalam, seperti lazimnya pembuatan sebuah Undang-Undang, sebelum disahkan, melalui kelengkapan DPR yaitu Panja/Pansus/Komisi/Baleg DPR melakukan kunjungan-kunjungan resmi kepada pihak-pihak yang terkait (stake holder) dan para pakar, akademisi, organisasi-organisasi, LSM, dan lain sebagainya dan bahkan mengundang pihak-pihak tersebut ke DPR dalam bentuk RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), dan semua proses tersebut terekam dan teradministrasi dengan baik.

Memang benar ada pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pejabat Pemerintahan dan DPR RI tetapi semuanya terkesan hanya untuk formalitas. Terlebih lagi dalam pembuatan draftnyapun kami para pekerja/buruh sama sekali tidak dilibatkan, padahal Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana dalam UUD 1945 di-ejawantah-kan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanahkan musyawarah untuk mufakat, dan hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai dampak dari tidak berjalannya proses pembuatan UU Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan, hasilnya UU Cipta Kerja tersebut merugikan kami para pekerja/buruh.

Kami tidak anti dengan perubahan ataupun revisi suatu Undang-Undang, tetapi kami berharap perubahan/revisi tersebut dilakukan dengan proses yang benar sesuai dengan semangat musyawarah untuk mufakat sebagaimana amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terimakasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Ir. Arif Minardi                            Ir. Idrus, MM
Ketua Umum                                Sekretaris Jenderal

 

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan RI
3. Menteri Tenaga Kerja RI
4. Arsip

 

 

 

ALASAN PERMOHONAN PENERBITAN PERPPU

PROSEDUR DAN PROSES PENGUNDANGAN UU CIPTA KERJA
YANG TIDAK MENCERMINKAN SEMANGAT
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Oleh
FSP LEM SPSI

Kronologi UU Cipta Kerja

Kronologis singkat sampai dengan disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, sebagai berikut :

1. UU No. 13 Tahun 2003 disahkan pada 25 Maret 2003 oleh Presiden RI Ibu Megawati Soekarnoputri.

2. Tahun 2006, mau di revisi, tetapi gagal karena adanya penolakan dan unjuk-rasa besar-besaran, sampai merobohkan pagar DPR RI.

3. Setelah tahun 2006, setiap tahun selalu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, tetapi tidak pernah dibahas.

4. Tahun 2019, Bapak Presiden menyatakan dalam pertemuan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kamis, 13 Juni 2019, bahwa UU No. 13 Tahun 2003 akan di revisi, bahkan beliau menyatakan bila perlu pemerintah menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

5. Kembali pekerja/ buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) melakukan unjuk-rasa penolakan.

6. Awal tahun 2020, Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tersebut masuk kedalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (ketika itu namanya RUU Cipta Lapangan Kerja yang sering disingkat “RUU Cilaka”, sehingga dirubah menjadi RUU Cipta Kerja)

7. Penyusunan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tidak melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan tentu saja tidak melibatkan SP/SB. Dan dari info yang didapatkan malahan justru pengusaha terlibat sejak awal.

8. Karena banyaknya protes dan unjuk-rasa yang dilakukan oleh SP/SB, pemerintah melalui Kemnaker mulai mengundang SP/SB 2 X (dua kali) melalui WA/SMS yaitu tanggal 13 Januari 2020 dan 29 Januari 2020. Tetapi pertemuan tersebut dibatalkan sendiri oleh Kemnaker/Kemenko Perekonomian. Terlihat tidak profesionalnya.

9. Pada tanggal 7 Februari 2020, Menko Perekonomian membentuk tim berdasarkan SKEP No. 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-uncang Cipta Kerja, yang diketuai oleh Sesmenko Perekonomian, wakil ketua Sekjen Kemnaker,
9.1. Anggota lainnya dari unsur pemerintah adalah Kemkumham, Sekneg, Seskab.
9.2. Anggota dari unsur SP/SB adalah pemimpin dari 14 konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, baik itu presiden konfederasi atau ketua umum. Keempat belas serikat yang tertera yakni KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Yorrys Raweyai, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja BUMN; Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin; Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara; dan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO.
9.3. Anggota dari unsur pengusaha, yaitu perwakilan Kamar Dagang dan Industri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Perwakilan Kadin adalah Shinta Kamdani, Anton J. Supit, Harjanto Tjokrosetio, Bob Azam, dan Suryani Motik. Adapun perwakilan Apindo adalah Hariyadi Sukamdani, Suryadi Sasmita, Suprayitno, Adi Mahfudz, Dani Handajani, Aloysius Budi Santoso, dan Matheus Dwi Sekardianto.
9.4. Tim bertugas untuk melakukan pembahasan substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, melaksanakan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, melakukan penyiapan dan penyusunan peraturan pelaksanaan substansi ketenagakerjaan terkait rencana pelaksanaan UU Cipta Kerja, dan melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menko Perekonomian dan/atau Menteri Ketenagakerjaan, dan bertanggung-jawab kepada Kemenko Perekonomian.

10. Tim SKEP 121/2020 tersebut tidak berjalan karena mendapat penolakan dari sebagian besar pimpinan SP/SB, dengan menyatakan mundur dari keanggotaan tim, dengan alasan tim tersebut hanya sekedar mencari legitimasi (formalitas legalitas) karena draftnya telah jadi dan telah siap/diserahkan kepada DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2020. Jadi SKEP tanggal 7 Februari 2020 dibuat setelah Surpres (Surat Presiden) tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditandatangani sebelum tanggal 6 Februari 2020. Sedangkan dari info yang kami dapatkan RUU Cipta Kerja tersebut telah disusun oleh pemerintah bersama dengan pengusaha sejak bulan Oktober/November 2019. Undangan rapat pertama tim 13 Februari 2020, di Hotel Puri Denpasar. Dari sini terlihat jelas bahwa SKEP No. 121/2020 tersebut hanyalah untuk mencari legitimasi.

11. SP/SB memilih untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan berunjuk-rasa, baik di Gedung DPR maupun Istana Negara, tetapi rencana unjuk-rasa tersebut terkendala oleh adanya pandemi covid 19.
12. Rabu, 22 April 2020, Bapak Joko Widodo, Presiden RI, mengundang 3 Ketua Konfederasi (Presiden KSPSI Bung Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Bung Said Iqbal, Ketua Umum KSBSI Bu Elly Rosita) ke Istana Negara. Hasil pertemuan tersebut adalah Presiden menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan sampai dengan pandemi covid 19 teratasi.

13. Ada perbedaan penafsiran dari hasil pertemuan tersebut, yaitu DPR menafsirkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dibahas paling akhir. Sementara itu SP/SB menafsirkan pembahasan klaster ketenagakerjaan ditunda sampai dengan pandemi covid 19 teratasi.

14. Dalam kondisi pandemi Covid-19, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang jelas-jelas kontroversial seharusnya dihindarkan hingga pandemi Covid-19 teratasi, agar tidak membuat gaduh suasana. Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat lebih sensitif melihat beban yang sedang dipikul oleh para pekerja/buruh dimasa pandemi covid-19 dengan banyaknya yang di PHK dan dirumahkan, dan krisis ekonomi yang sudah terjadi dapat segera ditangani dengan cepat dan cermat, termasuk mempersiapkan antisipasi kondisi terburuk yang bakal menimpa bangsa ini dengan lebih memfokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19. Dari kondisi ini, maka logikanya, penafsiran yang benar dari pengumuman Presiden tersebut adalah pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda sampai dengan teratasinya pendemi covid 19.
15. Oleh karena itu, SP/SB membatalkan seluruh rencana unjuk-rasa sehubungan dengan adanya pengumuman penundaan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo setelah bertemu dengan pimpinan 3 konfederasi tersebut.

16. Tgl 3 Juli 2020 pertemuan di Kemnaker dipimpin oleh Menaker, dihadiri oleh;
1) Unsur Pemerintah sebanyak 25 Org (lintas departemen).
2) Unsur KADIN/APINDO sebanyak 16 Orang.
3) Unsur SP sebanyak 16 Orang; terdiri dari KSPSI AGN 3 Orang; KSPI 3 Orang; KSBSI 3 Orang; KSPSI Yoris 3 Orang; KSPN 1 Orang; Kahutindo 1 orang, Sarbumusi 1 Orang; SPBUN 1 Orang.
4) Hasilnya, pembentukan tim yang terdiri dari unsur diatas.

17. Tanggal 8 Juli 2020, Pertemuan I (pertama) di Hotel Royal Kuningan, kesimpulan pertemuan sebagai berikut:
• Belum membahas substansi materi RUU, hanya membahas teknis pertemuan.

18. Jum’at, 10 Juli 2020, Pertemuan II di Royal Hotel Kuningan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
• Unsur SP/SB meminta kepastian mengenai kedudukan pembahasan RUU Cipta Kerja, apakah hanya memberikan masukan atas RUU atau berunding secara musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya sebagai rekomendasi dalam proses politik (pembahasan RUU) di DPR RI;
• Unsur SP/SB dengan tegas meminta proses pembahasan di Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai proses musyawarah untuk mufakat sehingga pembahasan oleh Tim ini bukan hanya sebagai legitimasi.
• Unsur KADIN/APINDO menolak pembahasan RUU sebagai perundingan atau musyawarah untuk mufakat;
• Unsur Pemerintah menyampaikan bahwa pembahasan untuk menampung masukan SP/SB dan KADIN/APINDO untuk dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan selanjutnya diputuskan oleh Pimpinan, dan direkomendasikan ke proses pembahasan di DPR RI;
• Oleh karena pembahasan Tim hanya untuk menampung masukan atas RUU CK, maka KSPSI AGN, KSPI, 1 orang KSPSI YR menyatakan mengundurkan diri dari Tim Pembahasan dan tidak bertanggung-jawab atas apapun hasil pembahasan tim.
19. Tim meneruskan pembahasan dengan SP/SB yang tersisa yaitu 9 orang dari KSPSI YR 2 orang, KSBSI 3 orang, KSPN 1 orang, Sarbumusi 1 orang, SP BUN 1 orang, Kahutindo 1 orang.
20. Kemenaker meng-klaim bahwa Tim Pembahasan masih legitimate karena mayoritas masih bertahan di Tim.
21. Di fasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco Ahmad, dibentuk tim yang diberi nama Tim Perumus terdiri dari KSPI, KSPSI AGN, Aliansi Gekanas, yang melakukan pertemuan tanggal 20 – 21 Agustus 2020 di Hotel Mulia.
• Prinsipnya bagi SP/SB adalah tidak ada perubahan yang signifikan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
• Pembahasan dititik-beratkan pada argumen mengapa UU 13/2003 tersebut harus dipertahankan.
• Sebenarnya pertemuan tersebut tujuan utama dari SP/SB adalah dalam rangka lobi, agar DPR mencabut klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
22. Pertemuan-pertemuan lainnya baik dengan Fraksi-Fraksi di DPR maupun Anggota DPR orang perorang. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa pertemuan-pertemuan tersebut dalam rangka melobi DPR agar mencabut klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
23. Begitupun pertemuan-pertemuan dengan pemerintahan seperti dengan Kemnaker, KSP (Kantor Staf Presiden), dan lain-lain, kesemua pertemuan tersebut dalam rangka lobi dan memberikan argumen/masukan agar pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
24. Sebagai catatan, bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan lebih karena pertemanan dan/atau sebagai akibat unjuk-rasa yang kemudian diterima oleh DPR maupun Pemerintah.
25. Jumat, 25 September 2020 jam 19.00 malam, Panja Baleg DPR RI mulai pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
26. Keesokan harinya Sabtu, 26 September 2020, pembahasan dilanjutkan di hotel Horison Bandara Sutta Tangerang.
27. Bahkan Minggupun, 27 September 2020 Panja meneruskan pembahasan di Hotel Swiss Bell Tangerang.
28. Kemudian dilanjutkan Senin, 28 September 2020 di Hotel Novotel.
29. Infonya, RUU tersebut akan disahkan 8 Oktober 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI. Sehingga kami 2 Konfederasi dan Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang terdiri dari 32 Federasi organisasi pekerja/buruh merencanakan Mogok Nasional dan Unjuk Rasa sesuai UU No. 9 Tahun 1998, pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020.

30. Pertemuan 2 orang pimpinan konfederasi yaitu Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal dengan Presiden RI pada tanggal 5 Oktober 2020, tidak sedikitpun diperhatikan oleh DPR RI termasuk rencana Mogok Nasional 6, 7, 8 Oktober 2020, malahan mungkin makin mempercepat pengesahan dari tanggal 8 Oktober 2020 menjadi tanggal 5 Oktober 2020.

31. Tetapi ternyata dengan tiba-tiba DPR RI memajukan Rapat Paripurna menjadi tanggal 5 Oktober 2020, dan salah satu agendanya adalah pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
32. Pada kenyataannya, setelah UU Cipta Kerja tersebut disahkan, dokumennya masih bermasalah dan terkesan berubah-ubah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Anggota DPR yang menyatakan bahwa pada saat pengesahan, belum menerima rancangan yang mau disahkannya.
33. Pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia yang terus melonjak dan menyebabkan banyak korban jiwa maupun dampaknya pada ekonomi yaitu banyak pekerja/buruh yang ter-PHK maupun dirumahkan, tidak menggoyahkan DPR untuk sekedar menunda pembahasan. Toh, setelah disahkan apakah ada investor yang mau inves dalam kondisi pandemi covid 19/resesi ekonomi, bahkan mungkin investor akan mengamankan dana cashnya selama resesi belum pulih.

Prosedur Dan Dasar Pembuatan Suatu Undang-Undang 

1. Harus sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanahkan musyawarah untuk mufakat.

2. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:
2.1. Pasal 5 huruf g, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas keterbukaan” mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.2. Pasal 6 huruf a, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2.3. Pasal 6 huruf b, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
2.4. Pasal 6 huruf c, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.5. Pasal 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
2.6. Pasal 6 huruf g , menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
2.7. Pasal 6 huruf i, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2.8. Pasal 6 huruf j, menyatakan bahwa dalam pembuatan UU harus mengikuti “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meng-ejawantah-kan “musyawarah untuk mufakat” dalam pasal 1 ayat (19) yang menyatakan ; “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,”

4. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja, diantaranya :
4.1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.
2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.
4.2. Pasal 25 ayat (1), dan (2) yang berbunyi :
1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.3. Pasal 27 yang berbunyi; Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :
a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Analisa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kronologis diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Permasalahan pembentukan UU baru apalagi me-revisi UU yang berkaitan dan berdampak kepada masyarakat luas seperti Revisi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (sekarang melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah menjadi UU Cipta Kerja).

Bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah akan terdampak langsung terhadap masa depan mereka, belum lagi para orang tua mereka yang mengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak dengan kepastian pekerjaan sampai dengan pensiun/masa tuanya, yang menyangkut kepada nasib 90 % rakyat Indonesia.

2. Oleh karena itu, permasalahannya bukan sekedar argumen tentang perlunya revisi atau tidak revisi atau penolakan revisi UU 13/2003. Semua pihak yang meminta revisi maupun yang menolak pasti mempunyai alasan yang argumentatif dan rasional, masing-masing tentu saja akan mempertahankan argumennya, dan kedua argumentasi tersebut belum pernah bertemu dalam satu forum, malahan akhirnya berujung unjuk-rasa besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 2006, dimana dalam peristiwa tersebut pagar Gedung DPR/MPR roboh, dan beberapa kali rencana revisi UU 13 Tahun 2003 berakhir dengan kegagalan.

Apakah pengalaman masa lalu akan terulang lagi, apakah tidak ada terobosan dalam mencari solusi dari permasalahan yang selalu berulang, mengapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, berapa biaya dan sumber daya yang terkuras hanya untuk peristiwa yang sama dan berulang-ulang tersebut, pengusaha kehilangan jam kerja, puluhan ribu sampai dengan jutaan pekerja mengeluarkan biaya untuk unjuk-rasa, apakah memang harus begitu – harus dengan cara kuat-kuatan, kita ini bangsa beradab, negara hukum, menjunjung tinggi falsafah sila ke 4 Pancasila yaitu musyawarah. Padahal kita mempunyai Lembaga Kerja SamaTripartit (LKS Tripartit) yang anggotanya adalah seluruh pemangku kepentingan atau stake-holder di wilayah dunia usaha dan dunia ketenaga-kerjaan/perburuhan, dan lembaga ini diketuai langsung oleh Menteri sebagaimana dalam PP Nomor 5 Tahun 2005.

3. Lembaga Kerja Sama (LKS) Triprtit sebagai wadah untuk komunikasi, konsultasi, musyawarah antara wakil pekerja dengan wakil pengusaha, yang dipimpin oleh pemerintah (Menaker) dan disahkan melalui Surat Keputusan Presiden RI.

Didalam lembaga inilah seluruh permasalahan dunia usaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan, kemudian didiskusikan, di kaji, di analisa, di kupas-tuntas, dan dicarikan win-win solusinya, sebagaimana tujuan dibentuknya LKS Tripartit ini yaitu sebagai peng-ejawantah-an Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, mulai dari perencanaannya tidak melibatkan LKS Tripartit artinya proses komunikasi, konsultasi, musyawarah tidak terjadi.

Didalam lembaga inilah seharusnya apabila pengusaha atau dunia usaha mempunyai masalah dan sebesar apapun masalahnya seperti misalnya pengusaha mengeluhkan pasal-pasal didalam UU 13/2003 maka pasal-pasal yang bermasalah itu diinventarisir, didetilkan, ditampilkan data-data pendukungnya, kemudian dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan dimusyawarahkan melalui pengkajian, analisa, bahkan bila diperlukan melibatkan akademisi, praktisi, pakar, dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi win-win solution dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Sedangkan sampai saat ini tidak ada dokumen resmi dari pemerintah maupun LKS Tripartit yang menjadi dasar mengapa UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu di revisi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mana dokumen tersebut haruslah berisi seluruh argumen, kajian, data-data yang digunakan, analisa dan parameter ekonomi yang digunakan secara nasional, perbandingan dengan negara-negara tetangga/negara maju/negara berkembang, analisa dari akademisi, praktisi, pakar.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, UU Cipta Kerja ini mulai dari perencanaannya tidak mengedapankan semangat musyawarah untuk mufakat sesuai Pancasila dan UUD 1945.

7. Bahwa UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 4 ayat (1) & (2), pasal 25 ayat (1) & (2), pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili pekerja/buruh dalam LKS Tripartit. Tetapi pada UU Cipta Kerja ini, SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja yang sangat penting yang menyangkut nasib 51 juta pekerja formal beserta keluarganya yang mencapai 70 % rakyat Indonesia. Sehingga amanah konstitusi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, jadi jelas bahwa UU 21/2000 memerintahkan agar SP/SB untuk selalu terlibat dan diajak musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pekerja/buruh.

8. UU Cipta Kerja ini mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga sebagai pihak yang terdampak langsung dengan UU 13/2003 ini yaitu pekerja/buruh tidak dapat memberikan masukan dalam tahap perencanaan pembuatan draft/rancangan UU Cipta Kerja ini, sebagaimana Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. UU Cipta Kerja ini mengabaikan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Saat ini UU Cipta Kerja dianggap kurang memberikan perlindungan yang akibatnya pekerja/buruh merasakan masa depannya kurang jelas. Hal ini tentu saja menyebabkan pekerja/buruh kurang/tidak tenteram hidupnya.

10. UU Cipta Kerja ini mengabaikan “asas kekeluargaan” sebagaimana pasal 6 huruf (d) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini terbukti bahwa SP/SB sebagai perwakilan pekerja/buruh di LKS Tripartit tidak dilibatkan dalam perencanaan pembuatan draft/rancangan UU Cipta Kerja.

11. UU Cipta Kerja ini mengabaikan “asas ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana pasal 6 huruf (i) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dari draft/rancangan UU Cipta Kerja ada beberapa pasal tentang hubungan kerja yang menyangkut ketidak-jelasan dalam kepastian hukum seperti status kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).

Kesimpulan

1. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat.
2. Prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (19) sebagai ejawantah dari Pancasila dan UUD 1945, yang berbunyi : “Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.” Artinya lembaga ini tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja, padahal disinilah seluruh permasalahan dunia usaha yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dapat dicari win-win solution melalui musyawarah untuk mufakat. LKS Tripartit ini dipimpin langsung oleh Menteri dan anggotanya diangkat melalui Keputusan Presiden. Sehingga apabila pengusaha merasa ada permasalahan pada pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, dapat dikomunikasikan, dikonsultasikan dan dimusyawarahkan di dalam LKS Triparti ini, dengan di dukung oleh data-data yang otentik.

3. Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.

4. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini. Hal ini jelas ada korelasinya dengan UU ketenagakerjaan khususnya tentang hubungan industrial melalui LKS Tripartit. Sehingga dalam penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja sejak awal wajib dilibatkan, dan inipun sesuai dengan amanah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Tim yang dibentuk atau pertemuan-pertemuan yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hanyalah sebagai formalitas saja, atau hanya untuk legitimasi, tidak mencerminkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan tidak mengikuti amanah atau perintah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya tim-tim tersebut dibentuk setelah draft/rancangan UU Cipta Kerja resmi diserahkan kepada DPR, padahal undang-undang memerintahkan seharunya SP/SB dilibatkan sejak perencanaan penyusunan draft/rancangan UU Cipta Kerja.

6. Kami tidak/belum dapat membahas tentang substansi UU Cipta Kerja, karena hingga saat ini dokumen resminya belum kami dapatkan. Dan para pejabat/birokrat ketika menjelaskan substansi UU Cipta Kerja seharusnya setelah dokumen resminya ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Saran

Memohon kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Para Pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945. Karena UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah akan terdampak langsung terhadap masa depan mereka, belum lagi para orang tua mereka yang mengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak dengan kepastian pekerjaan sampai dengan pensiun/masa tuanya, yang menyangkut kepada nasib 90 % rakyat Indonesia.

Penutup
Memohon kepada Bapak Presiden RI untuk menerbitka PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Arif Minardi-Ketua Umum

Idrus-Sekretaris Jenderal

 

Atasi Darurat Komunikasi Serikat Pekerja Layangkan Surat untuk Presiden Jokowi

Related Post

Leave a reply