Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2020 Idealnya 20 Persen, Bukan 8,51 Persen

109 views

Aspek Asosiasi Pekerja

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah memastikan Upan Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen.

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, besaran kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen itu jauh dari kata layak.

Pasalnya, kata Mirah, sejak awal serikat pekerja/buruh tidak sepakat dengan aturan PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Formula pengupahan dalam beleid tersebut hanya menghitung dari dua indikator, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pihak serikat pekerja memiliki 84 poin komponen hidup layak (KHL) yang harus dimasukkan dalam formula penghitungan upah minimum.

Mirah mengatakan, menurut perhitungan serikat pekerja, kenaikan UMP 2020 idealnya mencapai 20%.

“Karena gara-gara aturan itu upah tenaga kerja kita semaki menurun, murah. Lalu, dari murahnya upah harusnya dievaluasi PP itu karena melemahkan ekonomi. Apa indikatornya? Begini, ketika PP No.78/2015 yang menghitung UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lalu muncullah angka itu. Padahal, angka riil kehidupan pekerja kan gak segitu. Kita kerja secara riil kan ada item-item yang jadi patokankan gitu,” jelas Mirah dikutip bisnis.com, Kamis (17/10/2019).

Ditamabhaknnya, ketika angka riil kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, maka daya beli masyarakat dikhawatirkan akan turun sehingga memengaruhi hasil produksi perusahaan baik skala kecil, menengah, maupun besar.

“Nah, ketika daya beli turun, barang yang dihasilkan tidak terbeli dengan baik, pada akhirnya perusahaan itu jadi tutup. Ketika tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi massal. Itu akan mengakibatkan persoalan krusial yang bermula dari PP No.78/2015.”

Menurutnya, besaran kenaikan UMP itu menjadi tanda bahwa selama ini meski pemerintah membuka ruang dialog dengan pekerja, usulan-usulan pekerja tidak pernah didengarkan.

“Kami kan perjuangannya upah layak, tetapi malah dapat upah murah, konsisten itu angka 8% setiap tahun. Saya rasa pemerintah itu merem doang, enggak menghitung, tinggal copy paste. Jadi PP No.78/2015 itu bikin pemerintah malas memikirkan kesejahteraan rakyatnya.”

Dia menambahkan, selama ini UMP kerap dijadikan ‘gaji bersih’ di beberapa perusahaan. “Beberapa perusahaan menggunakan UMP itu sebagai take home pay, bukan gaji pokok. Ya meski enggak melanggar juga sih.”

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan merilis surat edaran soal penetapan dan nilai kenaikan UMP 2020. Pada surat edaran tertanggal 15 Oktober 2019, UMP 2020 ditetapkan naik sebesar 8,51% atau lebih tinggi dari kenaikan UMP 2019 yang hanya 8,03%.

Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 terkait Pengupahan, parameter di atas menjadi perhitungan kenaikan UMP tahun berikutnya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam surat edaran tersebut menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional tercatat 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%, yang kemudian diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020.

“Dengan demikian, kenaikan UMP dan atau UMK 2020 berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51%,” jelasnya.*

 

Ketenagakerjaan Upah Buruh upah minimum upah pekerja

Related Post

Leave a reply