Ayo Bung, Serikat Pekerja Bersiap Mogok Kerja Nasional

431 views

Segenap elemen pekerja/buruh sepakat melakukan mogok kerja nasional untuk menuntut pembatalan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Kaum buruh Indonesia kini diuji sampai seberapa kadar militansi dan soliditasnya dengan jalan mogok nasional yang dibarengi dengan aksi unjuk rasa secara sporadis untuk membela harkat, martabat dan kesejahteraaan kaum pekerja yang berusaha didegradasikan ke jurang titik nadir oleh rezim pengabdi investor asing.

Ilustrasi buruh bersatu melawan penindasan berkedok omnibus law

Reaktor.co.id – Mogok nasional merupakan pasar solidaritas kaum pekerja/buruh. Mogok kerja massal yang luar biasa pernah terjadi pada era sebelum Indonesia merdeka yakni pada tahun 1923. Mogok kerja buruh dan sepak terjang serikat pada saat itu menjadi inspirasi perlawanan dan alat persatuan bangsa melawan penjajah.

Tak bisa dipungkiri gerakan kaum buruh menjadi inspirasi dan spirit perjuangan bangsa. Serikat buruh dalam sejarah perjuangan bangsa juga memberi pelajaran kepada seluruh partai politik akan arti pergerakan, penggalangan massa dan tentang peta jalan menuju keadilan sosial.

 

Pemogokan massal buruh kereta api pada era kolonial Belanda ( Foto Historia)

Mogok nasional pertama terjadi tahun 1923 dipelopori oleh Serikat Buruh Kereta Api dan Trem, atau dalam bahasa Belanda disebut Vereniging van Spoor‐en Tramwegpersoneel (VSTP).

Tak hanya dari kalangan buruh kereta api, aksi juga diikuti oleh kalangan guru dari Perhimpoenan Goeroe Hindia Belanda (PGHB). Aksi mengusung agenda kenaikan upah buruh. Mereka menolak upah murah yang ditetapkan pemerintah kolonial.

Tokoh buruh Arif Minardi yang pada era rezim orde baru yang sangat represif, namun dia berani melakukan aksi mogok kerja di BUMN beberapa kali, dia menyatakan bahwa aksi mogok nasional adalah sah dan dijamin oleh Undang-Undang.

Untuk itu Arif meminta agar pihak kepolisian urut mengamankan pelaksanaan mogok nasional sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa SP/SB berhak mengorganisir pemogokan dan sesuai dengan UU Nomor. 9 Tahun 1998 untuk menyampaikan pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa secara nasional) maka, serikat pekerja cukup memberitahu saja kepada pihak kepolisian.

 

Gerebek Pabrik

Mogok kerja nasional yang cukup fenomenal setelah Indonesia merdeka terjadi pada 3 Oktober 2012.Dalam aksi ini sekitar 2 juta buruh Indonesia bergabung dalam aksi mogok kerja nasional.

Aksi mogok kerja nasional ini diorganisir oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Aksi mogok kerja berlangsung di 21 kota/kabupaten dan 80 kawasan industri di seluruh tanah air.

Ada 3 tuntutan pokok yang diusung dalam aksi mogok kerja nasional terebut, yakni : penghapusan outsourcing, penolakan terhadap politik upah murah, dan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat. Tiga tuntutan ini sudah lama disuarakan oleh gerakan buruh. Sayang, pemerintah tak pernah mendengarkan suara kaum buruh itu.

Masalah outsourcing sangat sensitif dan menjadi pemicu hebat mogok nasional 2012. Dengan tidak efektifnya mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan pembiaran yang dilakukan oleh rezim pemerintah, maka buruh outsourcing dibantu oleh serikat pekerja bergerak masif turun kejalan hingga melakukan aksi “gerebek pabrik” demi mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang.

Gerebek atau gerudhuk pabrik pada saat itu memiliki efek penggetar bagi rezim penguasa dan membuat pengusaha terbirit-birit.

Ternyata upaya aksi gerebek pabrik yang selama ini dilakukan oleh serikat pekerja ternyata efektif, beberapa buruh yang sudah dikontrak bertahun-tahun akhirnya bisa menjadi karyawan tetap, dan buruh outsourcing mengalami peningkatan dengan status kontrak.

Melihat gelora aksi dan militansi yang ditunjukkan oleh gerakan buruh yang dikoordinir oleh MPBI untuk melaksanakan aksi mogok kerja nasional, pemerintahan SBY akhirnya merespon positif dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar untuk berunding dengan Presidium dan Badan Pekerja MPBI untuk mencari solusi dari tuntutan aksi mogok nasional.

Hasil pertemuan dengan Hatta Rajasa dan Muhaimin Iskandar, pemerintah menyampaikan pandangannya terkait dengan tuntutan MPBI, yakni setuju bahwa outsourcing tenaga kerja hanya terbatas pada 5 jenis pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat dua konsep outsourcing yakni outsourcing pekerjaan dan outsourcing tenaga kerja. Outsourcing pekerjaan yang lebih dikenal dengan pemborongan pekerjaan, tidak dipermasalahkan oleh kaum buruh. Hal yang dipermasalahkan oleh kaum buruh adalah pelaksanaan outsourcing tenaga kerja, yang menurut kaum buruh dianggap sebagai sistem perbudakan zaman modern.

Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya memperbolehkan praktek outsourcing (alih daya tenaga kerja) pada 5 jenis pekerjaan saja, meliputi tenaga kebersihan (cleaning services), tenaga keamanan (security), jasa cathering, driver, dan jasa penunjang di perusahaan pertambangan. Namun dalam prakteknya, outsourcing pekerjaan di praktekan di hampir seluruh jenis pekerjaan.

Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menetapkan jenis pekerjaan core atau non core. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan Pemerintah.

Di sisi lain, praktek di lapangan ternyata sangat mudah bagi sebuah organisasi untuk mendapatkan ijin menjadi agen outsourcing, bahkan ada indikasi bahwa beberapa organisasi yang menjadi agen outsourcing bukan merupakan badan hukum. Permasalahan praktek outsourcing tenaga kerja semakin diperparah dengan adanya permainan antara oknum manajemen, oknum pemerintah, dan juga oknum serikat pekerja, sehingga mengakibatkan praktek outsourcing semakin menjamur.

Terkait dengan permasalahan upah minimum Menko Hatta Rajasa pada saat itu mengungkapkan bahwa prinsipnya sepakat bahwa upah buruh harus naik, namun terkait tuntutan peningkatan jumlah item komponen, harus dikomunikasi bersama dalam forum Tripartit.

Dalam kesempatan itu juga Hatta Rajasa sempat membujuk Presidium MPBI untuk membatalkan rencana aksi Mogok Kerja Nasional yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

Namun demikian untuk menjaga api perjuangan dan menjaga marwah gerakan buruh aksi mogok kerja Nasional tetap dilaksanakan pada 3 Oktober 2012. Terkait rute dan kawasan mogok nasional di kawasan industri dan sekitar pabrik.

Antara lain kawasan Industri pulogadung, Sunter, Cilincing, Marunda, Tanjung Priok, KBN Cakung, Ejip/Hyundai/Deltasilicon/Jababeka Cikarang, Purwakarta, MM2100 Cibitung, Daerah industri Tambun Cibitung, daerah industri Jatake Cikupa Balaraja Tangsel, KIIC karawang, Surya Cipta Karawang, Indo Taisei, Sidoarjo, Waru, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, daerah industri di Semarang, dibeberapa titik Jalur Pantura seperti Subang, Indramayu, Pekalongan, Batang, Demak, dan Semarang, dan lain-lain.

 

Roy Jinto memberi keterangan saat unjuk rasa (Foto istimewa)

 

Bersiap Mogok Kerja Nasioanal pada 6-8 Oktober 2020

Seluruh elemen serikat pekerja/buruh dalam kondisi solid dan telah berkoordinasi secara lintas konfederasi dan federasi untuk menjalankan aksi mogok kerja nasional dan unjuk rasa besar-besaran.

Salah satu tokoh pekerja, yakni Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto menyatakan, aksi tersebut akan dilakukan secara spoadis dan masif berturut turut pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

Roy menegaskan, bahwa mogok nasional adalah damai, tertib dan tidak anarkis. Namun dihawatirkan ada sekelompok orang bayaran dan preman-premasn yang akan melakukan kekeran terhadap buruh dalam mogok nasional tersebut.

“Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tutur Roy dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9).

Roy menerangkan, mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh. Pihak buruh, kata dia, telah melakukan upaya-upaya konsep, lobi-lobi dialog dengan pemerintah dan DPR.

“Tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh, oleh karena itu dengan terpaksa jalan terakhir kami mengambil langkah mogok nasional secara konstitusional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat pekerja, serikat buruh dan kaum buruh,” ucapnya.

Menurutnya, jika RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang Paripurna DPR pada 8 Oktober 2020, nasib kaum buruh akan semakin sengsara dan tambah menderita. Masa depan buruh bisa dirampas oleh RUU Cipta Kerja yang notabene penyebab malapetaka nasional alias RUU Cilaka.

 

Akun Sosmed anggota DPR yang saling ejek dengan buruh terkait omnibus law ( Foto Istimewa )

 

Baleg DPR Panen Kecaman

DPR khususnya Badan Legislasi (Baleg DPR) yang ternyata menjadi tukang stempel pihak pengusaha dan pemerintah dalam menyusun omnibus law kini sedang panen kecaman dan gugatan dari massa pekerja/buruh.

Sosial media para buruh tengah viral mengecam wakil rakyat yang tidak merakyat dan terlalu mengabdi kepentingan asing.

Bahkan sempat terjadi saling ejek antara anggota DPR Fraksi Golkar dengan massa buruh.

Ironisnya, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) Supratman Andi Agtas menepuk dada, dan mengatakan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di tingkat panja telah rampung.

Menurutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

“Dengan demikian, sekali lagi, kebersamaan ini, tahapan pembahasan RUU kita baru masuk di tahap kedua setelah rapat kerja dan panja, kita masih memliki empat tahap. Besok, kita akan masuk di tahap ketiga yakni pembahasan timus dan timsin,” kata Supratman dalam Rapat Panja RUU Omnibus Law Ciptaker yang berlangsung di Hotel Novotel, Serpong, Tangerang Selatan sebagaimana disiarakan melalui akun Youtube, Parlemen Channel, Senin (28/9).

Dia mengingatkan kepada seluruh anggotanya bahwa Panja RUU Omnibus Law Ciptaker akan kembali menggelar rapat untuk membahas hasil dari timus dan timsin nantinya.

Selanjutnya, kata Supratman, pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I terkait RUU Omnibus Law Ciptaker. (*)

Serikat Pekerja Bersiap Mogok Kerja Nasional

Related Post

Leave a reply