Sekarang, Pengantin Perempuan Harus Berusia Minimal 19 Tahun

67 views

RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan DPR RI menjadi UU.  Syarat usia minimal perempuan yang akan menikah, yang sebelumnya 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun.

Pernikahan dini di Bantaeng, Sulsel, laki-laki berusia 13 tahun, yang perempuan 17 tahun

Reaktor.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang, dalam  rapat paripurna ke-8 Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16 September 2019).

Poin penting dalam UU Perkawinan 2019 yang mendapat sorotan luas publik adalah tentang batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan 19 tahun, berubah dari ketentuan dalam UU No. 1/1974 yang mensyaratkan usia minimal 16 tahun.

Perubahan frasa itu merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU XV/2017, yang mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan sekelompok warga negara tentang ketentuan batas usia minimal 16 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974, khususnya untuk perempuan. UU nomor 1 Tahun 1974 mengatur, usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

Pernikahan dini di Takalar, Sulsel, laki-laki dan perempuan masih berusia 13 tahun

MK memutuskan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945. MK juga memerintahkan pembentukan UU dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, sejak putusan tersebut ditetapkan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Totok Daryanto, menjelaskan, DPR sepakat merevisi secara terbatas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Disepakati, batasan usia baik untuk laki-laki maupun perempuan yang dibolehkan melakukan perkawinan sama-sama 19 tahun.

“Dispensasi bisa diberikan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan. Harus disertai alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan,” lanjut Totok.

“RUU Perubahan yang dimaksud merupakan rancangan undang-undang kumulatif terbuka, sebagai akibat dari Putusan MK, yang mengatakan bahwa sepanjang frasa usia 16 tahun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ungkap Totok.

Atas nama pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Yembise menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR RI. Bagi pemerintah, pengesahan RUU tersebut sebagai hal yang sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia sebagai upaya menyelamatkan anak Indonesia atas praktik perkawinan anak.

“Kami sangat bahagia, bangga dan berterima kasih kepada DPR RI, sebagai lembaga legislatif, yang telah besama-sama dengan pemerintah telah membuat sejarah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi 80 juta anak Indonesia, yaitu dengan melakukan terobosan yang progresif dengan melakukan pengesahan ini,” ungkap Yohana. (AF)*

 

mempelai wanita pernikahan dini reaktor UU Perkawinan

Related Post

Leave a reply