Salah Urus SMK dan Defisit Guru Produktif

142 views

Jargon Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) yang bertajuk “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan” ibarat jauh panggang dari api. Usaha untuk menguatkan pendidikan vokasi atau kejuruan masih terkendala oleh masalah defisit guru produktif.

Guru produktif SMK sedang mengajar ( foto istimewa )

Reaktor.co.id – Kini sekolah kejuruan ibarat pabrik pengangguran di Tanah Air. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari jumlah angkatan kerja 136,18 juta orang paling tinggi  didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Salah urus SMK harus segera diatasi dengan cara yang tepat. Bukan cara yang eksesif dan gegabah dengan menggiring lulusan SMK sekedar menjadi tukang ojek atau kuli kasar untuk proyek infrastrutur.

Ironisnya, lulusan SMK kini juga ada yang terjebak oleh jargon program pemagangan. Padahal dibalik program itu terjadi eksploitasi tenaga kerja dengan upah sangat rendah. Pemagangan lulusan SMK yang dijalankan oleh pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan pengusaha untuk menekan ongkos tenaga kerja. Pemagangan yang terjadi saat ini kurang berorentasi kepada masa depan kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kemajuan zaman.

Keniscayaan, untuk mengatasi krisis SMK, Kemedikbud harus segera menambah jumlah guru produktif dan pengadaan peralatan atau sarana praktik kejuruan yang sesuai dengan kemajuan teknologi.

Untuk mencetak SDM pembangunan nasional yang berdaya saing perlu segera memenuhi kebutuhan guru produktif yang menurut data kemendikbud kini masih kekurangan sekitar seratus ribu guru.

Lomba keahlian Guru Produktif SMK ( foto istimewa )

Kerja Sama Serikat Pekerja

Mewujudkan profesionalitas guru vokasional atau kejuruan merupakan keniscayaan bangsa yang tengah memasuki era industri 4.0. Kebutuhan terhadap guru produktif untuk meneguhkan industrialisasi nasional perlu terobosan.

Guru produktif tidak mesti dilahirkan dari bangku universitas kependidikan. Mereka bisa saja berlatar belakang pekerja senior di pabrik atau industri yang hasil kerjanya sangat mumpuni. Untuk mencetak guru produktif di SMK pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi serikat pekerja di tingkat PUK. Karena pengurus serikat pekerja di tingkat pabrik sudah pasti mengetahui anggotanya yang memiliki prestasi kerja yang luar baisa sehingga bisa ditularkan dalam dunia pendidikan kejuruan.

Hinggga kini, mayoritas sekolah kejuruan di Tanah Air, postur tenaga pengajarnya masih didominasi oleh kategori guru nomatif-adaptif atau guru umum yang mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih prosentasenya masih kecil dibawah 35 persen.

Untuk mencetak guru produktif yang sesuai dengan perkembangan zaman tidak mudah. Perlu terobosan dan program yang masif di seluruh daerah. Desentralisasi pendidikan dan mengalirnya sebagian besar anggaran pendidikan nasional ke daerah menuntut kepala daerah untuk mencetak guru produktif dalam jumlah yang cukup untuk menggerakan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah jangan kepalang tanggung dalam mencetak guru produktif.

Untuk mengejar perkembangan teknologi global, Pemda perlu membuat skema bea siswa ikatan dinas belajar di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan guru produktif setiap tahunya. Universitas di negara maju telah melengkapi program studi hingga mencakup bidang yang sesuai dengan perkembangan industri kreatif dan proses produksi yang sesuai dengan revolusi Industri 4.0. Sementara kondisi universitas di Tanah Air prodinya masih stagnan.

Pemerintah daerah yang telah diguyur anggaran pendidikan nasional dalam jumlah yang besar mestinya bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi defisit guru produktif. Jika kondisi defisit tersebut terlambat diatasi maka Indonesia kehilangan momentum untuk mencetak SDM yang mumpuni penggerak industrialisasi.

Mencetak guru produktif sekaligus bisa membangkitkan SDM di perdesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitakn SDM perdesaan lewat pendidikan.

Seperti yang pernah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, agar mengirim guru SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di Jepang untuk mendalami teknologi budidaya dan proses nilai tambahnya. Terobosan memberikan bea-siswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperluas.

Sertifikasi KKNI Kemdikbud

Menambah Skema Sertifikasi

Mencermati struktur APBN tahun 2019 terlihat bahwa tanggung jawab dan distribusi anggaran pendidikan telah dilimpahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Sayangnya pelimpahan tersebut belum disertai dengan kesiapan daerah dalam mengelola anggaran sehingga tepat sasaran dan bisa mendorong program unggulan.

APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun. Sebanyak 20 % dari anggaran tersebut atau sebesar Rp 492,5 triliun diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62 % ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Kemendikbud terus menambah skema sertifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Tahun 2019 Kemendikbud tealh menetapkan sebanyak 81 kompetensi keahlian bagi guru produktif.

Skema sertifikasi mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Payung hukum ini mencantumkan sertifikasi profesi terdiri dari sertifikat satu hingga sembilan pada jenis profesi. Skema ini berlaku secara nasional dan direncanakan berlaku secara baku bagi lingkup internasional.

Revitalisasi dan reorientasi vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Pemerintahan mendatang perlu langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan atau program vokasional utamanya yang ada di pelosok Tanah Air. Perlu revitalisasi vokasional dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Saatnya bagi pemerintah daerah bersinergi dengan para guru produktif untuk merancang sebaik-baiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan langkah itu daerah bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal. (TS).*

Guru Produktif SMK sertifikasi KKNI

Related Post

Leave a reply