RUU Cipta Kerja Terkatung-katung Bagai Biduk Patah Kemudi

249 views

Pembahasan RUU Cipta Kerja merupakan kontraproduktif bangsa yang tiada taranya. Energi dan emosi bangsa terkuras habis untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan amanah konstitusi dasar dan cita-cita para pendiri bangsa.

Ilustrasi Unjuk Rasa Penolakan RUU Cipta Kerja

Reaktor.co.id – Lewat paparan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun serikat pekerja/buruh segenap bangsa semakin paham bahwa RUU Cipta Kerja mesti dicabut alias ditarik.

Dilain pihak para pengusaha yang notabene adalah elit politik lewat Kemenko Perekonomian mengeklaim bahwa pihak DPR telah sepakat dan menunggu waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU itu.

Meskipun pihak DPR dan pemerintah berdalih bahwa pembahasan RUU Cipta kerja terus berjalan, namun publik melihat bahwa RUU Cipta Kerja esensinya terkatung-katung bagai biduk patah kemudi. Karena pada hakekatnya klaster ketenagakerjaan merupakan “driven” bagi klaster lainnya. Kepentingan utama pengusaha justru ada pada klaster ketenagakerjaan.

Daripada terjebak dalam situasi kontraproduktif dan potensi gejolak bangsa yang dahsyat, sebaiknya RUU Cipta Kerja ditarik atau klaster ketenagakerjaan di drop (dibatalkan) segera.

Menunur Koordinator Presidium GEKANAS R Abdullah, RUU Cipta Kerja karena terbukti proses pembentukannya melanggar prosedur, substansi pengaturan bermasalah, dan pembahasan di tengah status darurat kesehatan masyarakat serta bencana nasional, maka demi masa depan dan kemaslahatan bangsa maka RUU Cipta Kerja terlebih khusus Klaster Ketenagakerjaan, mesti ditarik atau dicabut. Dan lebih elok jika DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Cita-cita Bangsa Indonesia adalah membangun Negara yang berdaulat dari Sabang sampai dengan Merauke demi tegaknya masyarakat adil dan makmur tanpa Exploitation de lhome par lhome hingga menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa untuk membangun tatanan dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera tanpa Exploitation nation par nation sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, Proklamator dan Pendiri Bangsa Indonesia,” papar Abdullah.

Saat ini mayoritas organisasi serikat pekerja/buruh telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah RUU Cipta Kerja yang hasilnya semakin menguatkan argumen penolakan RUU Cipta Kerja. DIM yang cukup komprehensif telah disusun oleh GEKANAS.

Merupakan organisasi independen (bukan underbow parpol) yang terbentuk pada tanggal 23 Juni 2015 dan terdiri dari 12 federasi serikat pekerja/serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang perburuhan, dan para pemerhati perburuhan.

DIM RUU Cipta yang dibuat oleh serikat pekerja/buruh dan para akademi dan pakar ketenagakerjaan setelah dikaji secara ilmiah dan praktik dalam relasi ketenagakerjaan dengan acuan pada prisip-prinsip konstitusional mengkerucut pada kesimpulan bahwa perlunya menarik kembali RUU Cipta Kerja terlebih khusus Klaster Ketenagakerjaan, dan mendesak DPR RI menghentikan pembahasan RUU.

Airlangga Hartarto

Klaim Airlangga

Pengusaha mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang tengah berada di DPR bisa segera dirampungkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, RUU Cipta kerja yang merupakan aturan sapu jagat atau juga dikenal dengan omnibus law ini pada prinsipnya bertujuan untuk memudahkan perizinan dan kemudahan berusaha. Alhasil, pembahasan poin ini semestinya menjadi prioritas di DPR.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa secara harfiah, maksud dan ketentuan di Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja sudah disepakati oleh parlemen. Cuma tinggal beberapa klaster saja yang masih perlu pengkajian lebih mendalam lagi, terutama soal keteganakerjaan.

Dengan kondisi tersebut, Airlangga pun optimistis RUU Cipta Kerja bisa segera diundangkan. Kalau ini terjadi, maka Indonesia bakal menjadi negara terdepan di kawasan Asia Tenggara.

“Pada saat saya rapat dengan World Bank, saat World Economic Forum (WEF) dan lain sebagainya, mereka selalu sebut UU Cipta Kerja ini akan mendorong Indonesia melakukan transformasi dan kita bisa leading dibandingkan negara-negara lain di ASEAN,” kata Airlangga dalam Seminar Nasional Kajian Ekonomi Hipmi,.

Adapun RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang terdiri dari sebelas kluster. Pertama, klaster penyederhanaan perizinan berusaha, Kedua, klaster persyaratan investasi. Ketiga, klaster ketenagakerjaan. Keempat, klaster kemudahan perlindungan UMKM dan Koperasi,

Kelima, klaster kemudahan berusaha. Keenam, klaster dukungan riset dan inovasi. Ketujuh, klaster administrasi pemerintahan. Kedelapan, klaster pengenaan sanksi. Kesembilan, klaster pengadaan lahan. Kesepuluh, klaster investasi dan proyek strategis nasional. Kesebelas, kawasan ekonomi.

Hariyadi Sukamdani

Apindo Minta Tak Berat Sebelah

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, RUU omnibus law cipta kerja pada prinsipnya untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berusaha. RUU ini juga terkait agar ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kedua hal tersebut.

Hariyadi mengatakan, dalam situasi seperti saat ini harus ditata kembali regulasi yang ada. Menurutnya, regulasi yang ada selama ini khususnya regulasi terkait ketenagakerjaan berat sebelah untuk kepentingan pekerja.

Padahal UU yang benar semestinya adalah UU yang harus objektif melihat dua kepentingan yakni kepentingan investasi dan kepentingan pekerja.

“Sekarang dengan situasi seperti ini mau nggak mau DPR dan Pemerintah harus melihat secara realistis juga kalau mau penyerapan tenaga kerja nya besar. Dengan adanya pendemi ini kan memastikan bahwa UU (RUU cipta kerja) ini sangat dibutuhkan,” kata Hariyadi kepada Harian Kontan.

Hariyadi meminta, regulasi harus mengakomodasi aspirasi yang akan memberikan investasi. Regulasi harus dilihat secara objektif dengan melihat supply dan demand. Ia menilai, pendemi covid-19 ini justru momen yang bagus untuk menata ulang regulasi yang ada.

“Kan indikasinya pak Bahlil (Kepala BKPM) bilang salah satu faktor yang nggak menarik masalah ketenagakerjaan di kita. Kluster ketenagakerjaan, semua pihak harus objektif melihatnya, nggak bisa melihat sebelah, perlindungan saja, tapi tidak melihat supply and demand-nya, ya lari semua investornya,” jelas dia.

Hariyadi mengingatkan, Negara Indonesia yang diharapkan punya benefit dari bonus demografi jangan sampai ketiban bonus demografi karena rakyatnya tidak mendapat kesempatan untuk bisa bekerja. Apalagi masyarakat Indonesia yang menerima bantuan sosial jumlahnya terbilang besar.

Artinya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. “Makanya disubsidi, nah yang seperti ini mesti dilihat lagi,” tutur Hariyadi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun mengatakan saat ini pihaknya fokus mendengarkan masukan dan pendapat dari berbagai stakeholder ketenagakerjaan.

Menurut Ida, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk mendengar dengan baik pandangan dari para pekerja/buruh hingga dari pengusaha.

“Jadi dari seluruh stakeholder ketenagakerjaan, kita mendengarkan kembali pandangan dan pikiran mereka,” ujar Ida kepada wartawan saat menyerahkan bantuan sosial Presiden RI kepada serikat pekerja/serikat buruh terdampak Covid-19.
Menurut Ida, masukan dari seluruh pihak tersebut akan menjadi upaya untuk menyempurnakan RUU Cipta Kerja. Ida melanjutkan, selain klaster ketenagakerjaan, klaster lain dalam RUU Cipta Kerja masih terus dibahas oleh DPR. Ida pun tidak bisa memastikan kapan RUU Cipta Kerja ini akan disahkan.

 

Ilustrasi aksi massa GEKANAS ( foto istimewa )

 

Kajian Filosofis GEKANAS

Timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja (antara tenaga kerja dengan pengusaha) dengan alasan itu pula dapat dilihat, bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja.

Hal ini disebabkan cukup jauhnya perbedaan kemampuan ekonomis disamping perbedaan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam hal ini pihak pengusaha dapat digolongkan sebagai pihak yang kuat sedangkan pekerja/buruh merupakan pihak yang lemah.

Pada hakekatnya semua peraturan di bidang perburuhan bersifat memberi perlindungan kepada pihak pekerja/buruh (pihak yang “lemah”) baik terhadap pengusaha maupun tempat dimana buruh bekerja dan terhadap alat-alat kerja.

Indonesia tergolong sebagai Negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui
pembangunan nasional.4 Intervensi atau campur tangan Pemerintah dalam Hukum Perburuhan, menyebabkan dikenalnya istilah Hukum Perburuhan Heteronom dan Hukum Perburuhan Autonoom.

Menurut R. Goenawan Oetomo dalam bukunya yang mengutip dari Soeharnoko, Hukum Perburuhan Heteronom adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa yang dianggap perlu dalam rangka memberikan perlindungan kepada buruh sebagai pihak yang secara ekonomis lemah.

Campur tangan pemerintah terhadap masalah-masalah perburuhan merupakan model perlindungan terhadap kepentingan umum dengan cara membatasi kebebasan individu, karena dalam campur tangan pemerintah tersebut secara etis menunjukan keberpihakan terhadap kepentingan buruh sebagai refleksi umum, dan pada saat yang bersamaan, pembatasan terhadap kepentingan pengusaha yang merefleksikan kebebasan individu.

Landasan etis berupa keberpihakan terhadap kepentingan buruh sebagai titik tolak campur tangan pemerintah, didasarkan pada kenyataan bahwa posisi tawar antara buruh dengan pengusaha yang tidak seimbang harus dipulihkan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (restitutio in integrum).

Dalam kaitannya antara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan dan Hukum Perburuhan, M. Lalu Husni menyatakan “Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan
Hukum Perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu menguasai pihak yang lemah (homo homini lupus).

Majikan sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak buruh yang berada pada posisi yang lemah/rendah. Atas dasar itulah, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh.”

Tujuan daripada campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil dan kepastian hak-hak buruh/pekerja untuk dapat menjadi manusia yang utuh.

Lebih daripada itu, alasan campur tangan Negara secara khusus terhadap golongan yang kurang atau tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan sekedar fungsi pelengkap dari Negara, bukan fungsi subsidier dari Negara melainkan fungsi primer berupa kewajiban Negara untuk bertindak secara adil.

Bahwa ketidakmampuan golongan-golongan tertentu dalam hal ini adalah buruh/pekerja bukan semata-mata karena ketidakmampuan individual, melainkan ketidakmampuan struktural, yaitu ketidakmampuan akibat kelemahan kedudukan mereka di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap hak yang dimiliki oleh pekerja dalam bentuk aturan atau regulasi yang jelas melindungi pekerja. (*)

Bagai Biduk Patah Kemudi RUU Cipta Kerja Terkatung-katung

Related Post

Leave a reply