Rumusan Baru Pesangon PHK, Buruh Bakal Buntung

534 views

Pengusaha sangat diuntungkan, tapi buruh bakal buntung. Rumusan atau skema baru pesangon PHK bakal dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Rumusan baru pesangon mengalihkan kewajiban pengusaha kepada BPJS yang kondisinya kini juga tidak kunjung menggembirakan dimata buruh.

Reaktor.co.id – Pemerintah menutup mata dan telinga terkait dengan kekhawatiran para buruh yang tengah menyimak pembuatan omnibus law dengan bungkus cipta lapangan kerja. Bahkan tanpa ragu-ragu pemerintah telah membuat kaum pekerja/buruh semakin gusar terkait dengan perhitungan upah per jam dan rumus baru pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

Ada rencana pemberian “pepesan semu” dari pemerintah kepada para pekerja yang di PHK yakni tentang insentif gaji dari pihak BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan sejak di PHK. Dengan rumus ini para pengusaha akan semakin bebas dan leluasa lakukan PHK seenak udelnya sendiri.

Mereka tidak lagi pusing mikirin dana untuk proses PHK dan kewajiban pesangon karena pihak BPJS yang bakal terkena getahnya.

Pemerintah tidak sadar dan menutup mata, bahwa kondisi dan eksistensi BPJS Ketenagakerjaan selama ini tidak menggembirakan para pekerja/buruh. Terlalu kecil dan minim manfaat pasti yang diperoleh para buruh dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dilain pihak iuran dari keringat buruh yang mencapai triliunan rupiah digunakan untuk usaha pihak lain dan untuk investasi yang jauh dari kepentingan pekerja/buruh. Selain itu pihak dewan pengawas dan direksi BPJS Ketenagakerjaan selama ini gajinya selangit dan mendapatkan sederet fasiltas yang luar biasa.

Insentif Semu

Pemerintah berencana untuk memberikan insentif berupa uang saku bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam RUU Omnibus Law dengan jargon cipta lapangan kerja, padahal esensi yang sebenarnya adalah memanjakan para pengusaha.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nama insentif tersebut adalah unemployment benefit yang menjadi tambahan manfaat pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan). Namun, kalangan pengurus serika pekerja/buruh menilai insentif itu semu.

Dengan jargon unemployment benefit diberikan kepada mereka yang sudah ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semua yang sudah ikut kepesertaan aktif, sekarang ada 34 juta, selain jaminan hari tua, jaminan meninggal, nanti ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Menko Perekonomian usai melakukan rapat terbatas pada pekan lalu.

Bentuk manfaatnya, berupa uang tunai (cash benefit) selama 6 bulan pasca PHK diberlakukan. Benefit cash ini berlaku hanya kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Nantinya, benefit cash menjadi tambahan manfaat dari yang selama ini diberikan seperti jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.

“Artinya bagi mereka dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan, apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, jaminan dari tenaga kerja ini Jamsostek, akan melakukan cash benefit,” jelasnya.

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa mengenai besaran benefit cash yang didapat bagi para korban PHK masih dibahas lebih lanjut. Dalam proses pemberian manfaat tambahan ini nantinya akan merevisi aturan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Manipulasi Keringat Buruh

Meskipun rumus baru pesangon dinyatakan oleh Menko Perekonomian tidak menambah beban iuran BPJS Ketenagakerjaan, namun hal itu justru terjadi semacam manipulasi keringat buruh, demikian pendapat tokoh nasional organisasi serikat pekerja/buruh, Arif Minardi.

Menurut Arif, yang saat ini sebagai kandidat kuat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) rumusan itu adalah lagu lama yang sering didengungkan oleh para pengusaha.

Kalau pemerintah tidak ingin dituding manipulasi keringat buruh, mestinya rumusan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS) anggarannya diperoleh dari APBN.

“Mestinya masalah insentif JKP dan JPS itu diambil dari APBN, bukan dari memeras keringat buruh. Pemerintah sih enak saja, pengin populis dengan cara membuat isu yang seolah-olah hebat, seolah-olah korban PHK dapat uang dan pelatihan, pengangguran akan digaji, ternyata semua itu dananya didapat dari kantong buruh sendiri,” tegas Arif.

Sedangkan 5 jaminan sosial yang sudah ada yakni JKN ( BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jkm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) hingga saat ini pelaksanaannya masih amburadul.

Kelima jaminan itu masih sarat masalah dan sebagian perusahaan belum melaksanakan jamsos itu, atau hanya melaksanakan sebagian saja. BPJS Kesehatan kian amburadul karena dilanda defisit anggaran yang berkepanjangan, BPJS Ketenagakerjaan juga belum memuaskan pekerjaa dan jumlah kepesertaan masih belum menggembirakan.Sementara gaji, fasilitas dan bonus para direksi dan pengawas BPJS jumlahnya sangat fantastis.

Masih ada satu lagi program jaminan terkait pekerja yang hingga kini masih mangkrak dan tidak jelas penerapannya. Yakni program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2016. Program Tapera yang baru lahir bagaikan hilang ditelan bumi. Pasalnya pihak pengusaha dan serikat pekerja juga menolak adanya iuran bulanan yang harus dipikul keduanya.

Seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, simpanan atau iuran Tapera akan dibebankan oleh pemberi kerja dan bagi pekerja sendiri. Persentase simpanan Tapera sebesar 3 persen dari gaji, terbagi atas 0,5 persen dibebankan kepada pemberi kerja dan 2,5 persen merupakan beban pekerja (swasta/pegawai negeri).

Sementara itu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan segera mengkaji usulan penambahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP adalah program pemberian pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja ( PHK) karyawan. “Kami sedang melakukan kajian penambahan program jaminan tersebut,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto beberapa waktu yang lalu.

Selama ini, kewajiban pemberian pesangon PHK menjadi tanggungan pengusaha. Aturan mainnya tertuang dalam Pasal 156 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Saat ini, Agus mengatakan, Program JPS sudah tahap uji coba. BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Namun, menurut Agus, JPS belum masuk sebagai jaminan sosial baru yang BPJS Ketenagakerjaan berikan. Program ini masih sebagai tambahan kegiatan bagi BPJS Ketenagakerjaan saja.

Pemerintah meyakini melalui dua program jaminan sosial itu, maka orang bisa mengalami long life learning dan long life employbility. “Mereka (korban PHK-red) bisa terus belajar, mereka bisa memperbaiki dan mengupgrade skillnya dan bisa bekerja secara terus menerus,” kata bekas Menaker Hanif Dhakiri.

Jaminan sosial yang diberikan agar warga memiliki kesempatan menjalani pelatihan baik skilling, upskilling maupun resklling dan diakhiri dengan sertifikasi profesi. “Bagi korban PHK harus dibantu dalam kurun waktu tertentu, agar mereka punya kesempatan beradaptasi dan memperbaiki skillnya untuk mencari pekerjaan yang baru,” kata Hanif. (TS).*

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) skema pesangon PHK

Related Post

Leave a reply