Ridwan Kamil Akhirnya Keluarkan SK UMK Jabar 2020

79 views

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Reaktor.co.id, Bandung — Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, terutama serikat buruh/pekerja, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar yang berlaku mulai 1 Januari 2020.

SK tersebut diteken Emil pada Minggu 1 Desember 2019, setelah ribuan buruh menyatakan siap menggelar aksi demo besar-besaran agar Emil mengubah Surat Edaran (SE) UMK Jabar 2020 menjadi SK.

Emil mencabut dan menyatakan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tidak berlaku.

Dalam SK tersebut dikemukakan kembai besaran UMK Jabar 2020 sebagai berikut:

1. Kabupaten Karawang Rp4.594.324
2. Kota Bekasi Rp4.589.708
3. Kabupaten Bekasi Rp4.498.961
4. Kota Depok Rp4.202.105
5. Kota Bogor Rp4.169.806
6. Kabupaten Bogor Rp4.083.670)
7. Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067)
8. Kota Bandung Rp3.623.778
9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427
10. Kabupaten Sumedang Rp3.139.275
11. Kabupaten Bandung Rp3.139.275
12. Kota Cimahi Rp3.139.274
13. Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531
14. Kabupaten Subang Rp2.965.468
15. Kabupaten Kabupaten Cianjur Rp2.534.798
16. Kota Sukabumi Rp2.530.182
17. Kabupaten Indramayu Rp2.297.931
18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093
19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787
20. Kota Cirebon Rp2.219.487
21. Kabupaten Cirebon Rp2.196.416
22. Kabupaten Garut Rp1.961.085
23. Kabupaten Majalengka Rp1.944.166
24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642
25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654
26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591
27. Kota Banjar Rp1.831.884

UMK di atas mulai berlaku 1 Januari 2020.

SK juga menyatakan pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar UMK, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan:

a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja.

b. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar UMK Tahun 2020 mulai 1 Januari 2020.

c. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai besaran yang tercantum dalam persetujuan penangguhan UMK Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jabar, dan;

d. Dalama hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UMK, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan perseutujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeritah Daerah Jawa Barat.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan UMK Tahun 2020 dan penangguhan UMK Tahun 2020 dilakukan Gubernur Jabar dan Bupati/Wali Kota seusai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya, Emil menetapkan UMK Jabar 2020 melalui Surat Edaran, bukan Surat Keputusan, dengan alasan asas keadilan untuk semua pihak, mengingat tingginya relokasi pabrik ke wilayah lain dari Jabar dan tingginya tingkat PHK di Jabar. (CNBC Indonesia)

 

Gubernur Jawa Barat Jawa Barat UMK Jabar 2020

Related Post

Leave a reply