Ribuan Massa Gekanas Datangi Istana Presiden Tolak Omnibus Law Cilaka

302 views

Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) siang ini (30/1/2020) melakukan aksi unjuk rasa di Istana Presiden Jakarta untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Aksi damai itu diikuti oleh ribuan massa buruh dan masyarakat.

Reaktor.co.id – Dalam siaran pers Gekanas yang diterima oleh Reaktor pagi ini menyatakan bahwa aksi unjuk rasa dilaksanakan pada 30 januari 2020 pukul 11.00 sampai selesai di Istana Presiden Jakarta Pusat. Para buruh telah bersiap di kantor serikat pekerja unit pabrik masing-masing. Juga di kantor DPC,DPD hingga DPP Federasi masing-masing dan selanjutnya akan berkonvoi menuju kawasan Monumen Nasional (Monas).

Gekanas merupakan aliansi cair antara organisasi SP/SB dengan akademisi, peneliti, LSM dan elemen masyarakat lainnya. Semuanya kompak menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang merugikan hak dan kepentingan kaum pekerja/biruh penerima upah.

Sejak isu omnibus law digulirkan beberapa waktu lalu, presidium Gekanas, antara lain R.Abdullah, Arif Minardi, Indra Munaswar setiap hari dibuat sibuk dengan pertanyaan para anggota serikat pekerja/buruh dari berbagai industri. Mereka semua sangat resah dengan RUU Cilaka dan meminta organisasi SP/SB untuk segera mengambil langkah dan sikap yang tegas.

Pengurus SP/SB langsung bergerak cepat, bahkan hingga melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk menyatakan keresahan para pekerja. Pertemuan terakhir Gekanas dengan pemerintah untuk menyatakan sikap tegas adalah dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 27/01/2020.

Materi Unjuk Rasa

Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dalam siaran pers (30/1/2020) menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang merugikan kaum pekerja/buruh.

Gekanas melihat di lapangan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang masuk klaster UU sapu jagat alias omnibus law sangat meresahkan kaum pekerja/buruh.

Organisasi serikat pekerja dari berbagai federasi dan konfederasi khususnya yang tergabung dalam aksi Gekanas menolak keras omnibus law cipta lapangan kerja.
Terlebih hingga kini penyusunan RUU tersebut tidak melibatkan partisipasi publik dan hanya mengutamakan kepentingan sejumlah pengusaha dan esensinya cenderung merevisi pasal-pasal penting UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13/2003).

Gekanas melihat penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja sangat tergesa-gesa dan tidak demokratis karena hanya menampung kepentingan pihak tertentu, hal tersebut sangat berbeda jauh pada saat penyusunan UU Ketenagakejaan Nomor 13/2003).

Sejarah mencatat bahwa UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tangagal 25 Maret 2003 dibuat dengan tahapan yang sangat demokratis dan berkualitas. Bahkan Menaker saat itu atas masukan serikat pekerja/buruh perlu program untuk membangun persamaan pemahaman terhadap isi Undang-Undang tersebut.

Oleh karena itu pemerintahan saat itu dalam hal ini Menakertrans Jacob Nuwa Wea yang notabene juga sebagai tokoh pekerja/buruh berupaya membuat pedoman pemahaman UU Nomor 13 Tahun 2003.“Pedoman yang berbentuk buku tersebut telah mendapat dukungan ILO melalui Declaration Project on Industrial Relation in Indonesia.

Kondisinya sangat jauh berbeda dengan pada saat pennyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) saat ini yang penuh trik untuk mengelabuhi publik.khususnya kaum pekerja/buruh.

Jika UU No.13/2003 bersifat sangat normatif dan sarat nilai keadilan, karena pasal-pasalnya itu mengatur secara baik mengenai Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan,Pengupahan dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Tidak demikian halnya dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang isinya cenderung mendegradasi hak-hak normatif pekerja, mengurangi kesejaheraan dan meminggirkan peran organisasi pekerja/buruh.

Cilakanya, para pengusaha dan calon investor tertentu menjadikan beberapa pasal UU No.13/2013 terutama yang terkait upah dan pesangon dijadikan kambing hitam terhambatnya investasi masuk ke Tanah Air. Jika kondisi investasi di Indonesia saat ini kurang sehat, mestinya jangan dilakukan terapi simtomatis yang justru tidak mengobati penyakit yang sebenarnya.

Gekanas menuntur agar pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyusunan omnibus law bersama legislatif tidak menabrak nilai kebangsaan yang telah digariskan para pendiri Republik Indonesia.

Masih sangat relevan pernyataan Bung Karno mengenai hal ikhwal didalam menyusun undang-undang atau peraturan pemerintah pada situasi saat ini. Yakni pentingnya mencari selamatnya seluruh rakyat.

Presiden RI pertama menegaskan bahwa hakekat penyusunan konstitusi negara haruslah dengan entry point Res Publika. Pemerintahan Jokowi yang selama ini mengklaim akan menjalankan ajaran Bung Karno dalam mengelola negara, seharusnya konsekuen memakai logika dari makna Res Publika tersebut.

Terkait dengan pembangunan dan kebijakan ekonomi dan sosial harusnya menjunjung tinggi Res Publika. Para pendiri bangsa telah menegaskan, Res Publika Indonesia adalah menempatkan kepentingan rakyat luas/publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan NKRI. Bukan malah menempatkan dan mengutamakan kepentingan asing dalam hal ini kaum kapitalis (investor) dalam bingkai undang-undang.

Pemerintah sebaiknya bersikap bijak dengan tidak menyengsarakan kaum pekerja dilain pihak para investor asing selama ini telah diberikan segala-galanya. Bahkan karpet merah sudah digelar, sederet insentif sudah diberikan, pajak diperingan bahkan ada yang dihilangkan, perizinan dipangkas, faktor keamanan dijamin, aset BUMN dan pemerintah turut diberikan.

Setelah semua diberikan kepada para investor dan pengusaha, sungguh keterlaluan jika mereka juga meminta agar hak-hak normatif dan kesejahteraan pekerja mesti didegradasi lewat UU sapu jagat yakni Cipta Lapangan Kerja.

Gekanas memandang bahwa istilah cipta lapangan kerja tersebut sangat klise. Istilah tersebut bagaikan bungkus yang kurang sesuai dengan isinya. Sangat disesalkan jika RUU Cipta Lapangan Kerja justru mendegradasi atau menghilangkan pasal-pasal penting dalam UU Nomor 13/2003 terutama yag terkait dengan pengupahan, pesangon PHK, jam kerja/beban kerja, pekerja alih daya, dan pasal-pasal krusial lainnya.

Gekanas meminta pengertian pemerintah bahwa masalah upah tidak bisa diserahkan kepada pasar. Upah minimum merupakan tanggung jawab negara. Karena negara didirikan untuk melindungi dan mensejahterakan segenap rakyat.

Gekanas mengingatkan agar pemerintah dan DPR menjunjung tinggi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Kata kuncinya agar sesuai adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan keadilan sosial. Semua itu harus menjadi pedoman dalam haal kebijakan dan aturan.

Pemerintah jangan menelan mentah-mentah keinginan invetor dan pengusaha yang ingin agar ketentuan tentang pesangon dipangkas mejadi 3 kali seperti di luar negeri. Karena ketentuan selama ini sebesar 9 kali lebih tinggi. Hal ini sangat menyesatkan dan menampar akal sehat, karena gaji di luar negeri sudah sedemikian tinggi.

Bertemu KSP

Pada hari ini Senin (27/01/2020) bertempat di Kantor Staf Presiden (KSP) yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran No.16 Jakarta Pusat, telah diadakan audiensi antara delegasi GEKANAS dengan KSP Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani serta didampingi Staf KSP disaksikan oleh unsur kepolisian POLDA Metro Jaya.

Dalam audiensi tersebut GEKANAS menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang merugikan kepentingan kaum pekerja.

Setelah diadakan dialog dan diskusi secara mendalam serta mendengarkan saran dan pendapat dari semua peserta audiensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya KSP sangat memahami kegelisahan para pekerja dengan adanya berbagai informasi tentang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sangat simpang siur, mengakibatkan aksi unjuk rasa di kalangan pekerja di berbagai daerah

2. Bahwa menyikapi hal tersebut KSP memberikan kesempatan kepada elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya GEKANAS untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KSP tentang perkembangan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

3. Bahwa GEKANAS mengusulkan untuk dilakukan pertemuan rutin secara berkala antara elemen SP/SB yang tergabung dalam GEKANAS dengan KSP untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

4. Bahwa KSP dan GEKANAS bersepakat untuk mengadakan pertemuan berkala membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020. (TS).*

Foto-foto : SP LEM SPSI Astra Daihatsu Motor

Gekanas unjuk rasa di istana presiden

Related Post

Leave a reply