Revisi UU Minerba Disahkan, Berbahaya bagi Masa Depan Bangsa

301 views

Di tengah pandemi corona (Covid-19) Komisi VII DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) atau yang biasa dikenal dengan RUU Minerba.

Lokasi pertambangan batubara (foto istimewa)

Reaktor.co.id – “Lagi DPR tidak mikirin rakyat, tetapi mikirin konglomerat”, tulis Nanik S Deyang dalam akun sosial medianya. Lebih lanjut intelektual publik itu menyatakan bahwa setelah ngotot tetap membahas Omnibus Law, DPR lagi-lagi mengesahkan UU Minerba yang selama ini dan sejak tahun 2009 ditunda karena banyak diprotes masyarakat.

Menurut Nanik dengan disahkan UU ini para konglomerat raksasa pengusaha batubara terus bisa mengeruk perut bumi Indonesia. Kabarnya kalau UU ini tidak disahkan para taipan itu bakal gulung tikar.

Singkatnya, dalam UU ini pengusaha diberikan izin ngeruk perut bumi mengambil mineral dan batubara selama 30 tahun dan langsung bisa diperpanjang 10 tahun.

Pengesahan UU Minerba sangat mulus, dan sudah bisa diduga pula nantinya pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga bakal mulus seperti ini. Mengingat komposisi anggota DPR RI Periode 2019-2024 masih diisi oleh sosok berlatar belakang pengusaha. Dari 675 anggota yang terpilih itu, sebanyak 262 orang berlatar belakang pengusaha.

Berbahaya

Menurut jaringan advokasi tambang (Jatam) dalam draft RUU Minerba dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah yang beredar, semangat RUU Minerba ini sangat eksploitatif, terus bergantung pada sumber energi kotor batubara.

Bahkan, ada penambahan pasal baru untuk membuka peluang pembongkaran komoditas seperti mineral tanah jarang dan radioaktif yang melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Dalam draft RUU Minerba ini pula terdapat kosa kata baru: Wilayah Hukum Pertambangan yakni seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua.

Melalui RUU Minerba ini juga, pemerintah membuka ruang rente baru dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Perusahaan, bahkan boleh menambang di sungai dengan luas maksimal menjadi lebih besar, yakni 100 hektar.
Sejumlah keistimewaan pun diberikan kepada korporasi tambang, dimana hak penguasaan lahan semakin diperpanjang yang berpotensi memunculkan masalah baru, land banking.

Selain itu, bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 x 10 tahun tanpa melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang, dilanjutkan dengan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Perusahaan pemegang Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun dapat mengajukan permohonan wilayah penunjang pertambangan di luar konsesi perusahaan itu sendiri.

Selain korporasi yang diberikan karpet merah oleh DPR RI melalui draft RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini, para pejabat pembuat keputusan pun justru dilindungi dengan dihilangkannya Pasal 165 tentang pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang.

 

Unjuk rasa tolak dampak negatif pertambangan batubara (foto istimewa)

Ancaman bagi Masyarakat

RUU Minerba ini, dengan sangat jelas mengancam masyarakat yang lahan-lahanya hendak dijadikan wilayah pertambangan, dimana tidak diberikan hak veto untuk menyatakan tidak dengan pertambangan.

Ancaman yang sama juga bagi masyarakat di daerah lingkar tambang yang dengan mudah dikriminalisasi dan dipidana, bahkan dalam RUU Minerba ini bisa dikenai pidana tambahan yakni perampasan barang dan membayar ganti rugi.

Kabar buruk lainnya, RUU Minerba ini membuka peluang lubang tambang boleh dijadikan irigasi dan pariwisata. Dan pada titik ini, kita jadi teringat pada debat pilpres yang lalu, dimana Jokowi secara terbuka bicara soal rencananya untuk menjadikan lubang tambang sebagai tempat irigasi dan pariwisata. Dengan demikian, perusahaan berpotensi besar semakin leluasa untuk terhindar dari kewajiban merehabilitasi lubang-lubang tambang dengan dalih lubang-lubang beracun itu akan dimanfaatkan untuk irigasi dan pariwisata.

Jika rakyat sangat terancam, justru pengesahan ini menjadi angin segar bagi taipan batu bara karena mendapat jaminan perpanjangan.

Dalam Pasal 169A diatur KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Dalam Pasal 169 A huruf a, disebutkan kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penerimaan negara.

Kemudian di dalam Pasal 169 A huruf b disebutkan kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK paling lama 10 tahun.

“Sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara,” papar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Dalam Pasal 47 mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi disebutkan di dalam huruf e untuk pertambangan batu bara paling lama 20 tahun dan dijamin memperoeroleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lalu Pasal 47 huruf g untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun, di jamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun. Setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Bambang Wuryanto menyamaikan ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan Komisi VII dengan pemerintah. Pemerintah tidak akan melakukan pemanfaatan perubahan ruang dan kawasan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WIUPK, dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan.

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Bagian pemeritah daerah naik dari yang sebelumnya hanya 1% menjadi 1,5%. Kewajiban IUP dan IUPK menggunakan jalan tambang dalam kegiatan usahanya. “Dapat dibangun sendiri maupun bekerjasama,” jelasnya.

IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. Kewajiban IUP Operasi Produksi dan IUPK OP yang sahamnya dipunyai asing melakukan divestasi 51%. Kewajiban menyediakan dana untuk mencari cadangan baru.

“Sediakan dana ketahanan mineral dan batu bara temukan cadangan baru,” ungkapnya.
Kemudian, IUP OP dan IUPK OP wajib melaksanakan reklamasi hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Ia menekankan bahwa reklamasi jadi badan menjadi tanggung jawab badan usaha. “Kawan di Lingkungan hidup whatsapp saya seolah nggak kepikiran. Hingga tingkat keberhasilan 100% dan jaminan paska tambang,” tuturnya.

Terakhir, terkait dengan keberadaan inspektur tambang menjadi tanggungjawab pengelola anggaran. “Jadi pemerintah sudah punya isntruktur tambang, lakukan pengawasan dan pembinaan.”

Dalam pandangan mini fraksi hampir semua menyetujui draft RUU Minerba, kecuali Fraksi Partai Demokrat. Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Sartono Hutomo mengatakan dalam kondisi genting Covid-19 menurutya tida elok membahas hal lain selain penanganan Covid-19, dalam konteks ini adalah RUU Minerba.

“Covid-19 perlu perhatian ekstra dan kegentingan yang memaksa untuk bantu rakyat,” ungkapnya.Pandangan fraksinya meminta agar hal yang terpenting dilakukan saat ini adalah memastikan keselamatan nyawa dan memulihkan ekonomi nasional. Pihaknya menegaskan agar semua agenda yang tidak terkait dengan Covid-19 agar ditunda. (*)

Berbahaya bagi Masa Depan Bangsa Revisi UU Minerba Disahkan

Related Post

Leave a reply