Rentan Terinfeksi Covid-19, Buruh Mesti Diliburkan

866 views

Dalam kondisi dunia yang sedang dicengkeram pandemi Covid-19, keselamatan jiwa para pekerja/buruh lebih utama ketimbang faktor produktivitas. Keniscayaan, pekerja/buruh mesti diliburkan dalam waktu tertentu dengan tidak mengurangi penghasilan dan hak normatif lainnya.

Reaktor.co.id – Sedangkan sektor pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk meliburkan seluruh karyawan, perlu menjamin mereka yang tetap masuk kerja dengan alat pelindung diri (APD) serta pemberian tambahan makanan bergizi untuk menjaga imunitas tubuhnya. Selain itu juga perlu penambahan tunjangan atau insentif dalam gajinya.

Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi, menyatakan hingga kini masih banyak perusahaan yang sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak mampu lagi untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Begitu pula dengan kondisi transportasi berangkat dan pulang kerja bagi pekerja sangat berpotensi untuk terinfeksi virus.

Oleh sebab itu Arif Minardi membuat semacam maklumat atau petunjuk teknis hingga ke organisasi tingkat unit (PUK), agar SP bersama dengan pihak manajemen perusahaan menentukan langkah terukur. Serta mengidentifikasi dan mencari solusi jika ada  karyawan yang tergolong dalam ODP atau PDP.

Sebagian perusahaan di Indonesia kini belum menentukan langkah terukur dalam penanggulangan dampak bencana Covid-19 ini, salah satunya dengan mengaktifkan protokol industrial atau atau semacam Business Continuity Management (BCM).

Salah satu bentuk implementasi BCM adalah diaktifkannya pusat komando atau Command Center yang terdiri dari unsur manajemen dan serikat pekerja.

“Operasional pusat komando ini beroperasi selama 24 jam mengikuti perkembangan isu terkait Covid-19.

Buruh Jangan Dikorbankan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan meliburkan pekerja/buruh sebelum terlambat dan terjadi hal-hal yang fatal.
Pasalnya, saat ini penyebaran virus corona sudah semakin meluas.

Demikian diungkapkan Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto, melalui siaran pers tertanggal 25 Maret 2020.
Jinto meminta agar buruh tidak dijadikan korban atas nama investasi.

“Pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk buruh yang masih bekerja, tidak diliburkan atau dirumahkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika ada satu buruh yang terpapar Covid-19, maka semua buruh yang dipabrik itu akan terkena. Pasalnya, di pabrik tidak bisa diberlakukan social distancing.

“Kami juga meminta agar selama pekerja/buruh diliburkan/dirumahkan perusahaan wajib bayar upah secara penuh 100%, sesuai Surat Edaran Menakertrans RI nomor 5 tahun 1998,” ujarnya dikutip Pikiran Rakyat.

Ia meminta agar pemerintah tidak menunggu sampai buruh kembali turun kejalan karena suaranya tidak didengar. Langkah tersebut juga dipastikan akan meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

Seperti diketahui, setiap harinya penyebaran Covid-19 semakin meluas. Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah Rabu kemarin, 790 positif dan 58 orang meninggal dunia.

“Jumlah pendetita positif yang setiap hari bertambah ini membuat buruh semakin ketakutan karena posisi pekerja/buruh, khususnya dipabrik-pabrik, masih bekerja,” tutur Roy.

Padahal seperti diketahui sejak beberapa hari lalu pemerintah melarang adanya perkumpulan/kerumunan orang-orang. Pemerintah mengharuskan social distandcing (jaga jarak) dan menghumbau agar masyarakat bekerja dirumah (work from home).

“Akan tetapi, disisi lain pemerintah membiarkan jutaan buruh sampai hari ini bekerja di pabrik,” tuturnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut sebagai ironi. Roy menilai, pemerintah seakan mengabaikan nasib jutaan bahkan puluhan juta buruh yang sampai saat ini masih bekerja tidak diliburkan perusahaan.

Imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat bekerja dari rumah tak dapat dinikmati semua pekerja. Salah satunya adalah pekerja di sektor ritel.

“Dia kan, on store. Tidak bisa remote,” ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey dikutip Tirto.

Menurutnya, keputusan ini bukan semata karena perkara cari untung, melainkan juga demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengklaim masyarakat yang tengah kerja di rumah juga akan merugi seandainya ritel tutup. Ia bahkan menegaskan berkomitmen “tidak ada toko tutup karena Corona”.

“Di episentrum wabah seperti rumah sakit, kami kan ada toko-toko juga. Lalu di stasiun kereta atau bandara itu tidak akan tutup,” ucap Roy. Hal serupa pernah dilakukan saat terjadi lonjakan pembelian atau rush pada Minggu (15/3/2020) lalu. Roy mengatakan saat itu peritel menambah jam operasional mereka hingga di atas pukul 10 malam.

Menaker Ida Fauziyah (foto istimewa)

Surat Edaran

Sebelumnya pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI telah menerbitkan surat edaran tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Sayangna, Surat Edaran (SE) dengan nomor M/3/HK.04/III/2020 yang ditandatangani langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan ditujukan langsung kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan langkah-langkah hingga kini belum diindahkan oleh para pengusaha. Surat edaran juga belum konkrit isinya dan justru cenderung mengaburkan ketentuan social/physic distancing.

Langkah pencegahan penyebaran dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja masih masih terlihat asal-asalan dan kurang sistemik.

Poin pertama SE para kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kedua menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan.

Poin ketiga, mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja. Keempat memerintahkan setiap pimpinan perusahaan melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja atau buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

Poin kelima, mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk memperkecil risiko penularan di tempat kerja.

Keenam, apabila terdapat pekerja atau buruh atau pengusaha yang berisiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar Kementerian Kesehatan.

Perlindungan Pengupahan

Selain langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Kemenaker juga meminta gubernur/kepala daerah melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait pandemi Covid-19. Langkah mencakup empat poin.

Poin pertama, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan ODP Covid-19 berdasarkan keterangan dokter tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kemenkes, maka upahnya dibayar penuh.

Poin kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan suspect Covid-19 dan dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi.

Poin ketiga, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayar sesuai Undang-undang.

Poin terakhir, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga sebagian atau seluruh buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan buruh. (*)

Buruh dliburkan cegah Covid-19 SE Perlindungan Buruh dari Covid-19

Related Post

Leave a reply