Refleksi Peringatan Hari Buruh 2021 : UU Cipta Kerja Memupus Harapan Rakyat Menuju Negara Kesejahteraan

395 views

UU Cipta Kerja menjauhkan rakyat dari cita-cita Negara Kesejahteraan (welfare state) yang notabene adalah harapan para pendiri Bangsa Indonesia. Karena sebagian besar rakyat Indonesia sangat tergantung kepada upah. Namun upah justru diciderai dengan adanya omnibus law UU Cipta Kerja.

Ironisnya UU itu tidak seindah namanya, justru terbalik karena mendegradasi kesejahteraan buruh dan bukan cara ampuh untuk mengundang investasi yang bermutu. Ternyata UU Cipta Kerja justru mempermudah proses PHK tanpa pesangon layak dan melenyapkan upah sektoral.

 

Reaktor.co.id – Hari Buruh Sedunia atau May Day tahun 2021 diwarnai dengan suasana yang penuh kekhawatiran dan keprihatinan bagi kaum pekerja Indonesia. UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya semakin menyuramkan masa depan buruh.

Kondisi paradoks terlihat dalam akun media sosial Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud yang turut menyampaikan selamat Hari Buruh.

“Selamat Hari Buruh, May Day, 1 Mei,” kata Mahfud MD melalui akun Twitternya @mohmafudmd.

Utopis Negara Kesejahteraan

Mahfud MD juga turut menyampaikan harapannya di momen May Day 2021. Dia mengharapkan adanya hubungan harmonis serta saling menghormati antara berbagai pihak mulai dari buruh, pengusaha hingga pemerintah.Lebih lanjut, Mahfud MD mengklaim bahwa Indonesia ini dibangun sebagai negara kesejahteraan. Untuk itu, masyarakat harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

“Negara kita dibangun sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Kita harus sungguh-sungguh untuk itu,” ucapnya. Sementara dilaporkan Antara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut Hari Buruh atau May Day 2021 adalah perayaan atas harapan yang dia dorong peringatannya diisi dengan kegiatan positif.

Terkait perwujudan negara kesejahteraan, pihak serikat pekerja/buruh juga memiliki konsep yang sangat menarik dan cara implementasi. Hal itu terlihat dalam diskusi tokoh buruh Arif Minardi bersama ekonom terkemuka dan tokoh pergerakan Indonesia, Rizal Ramli di kediamaannya (14/04). Arif sendiri memiliki buku putih tentang konsep menuju negara kesejahteraan versi buruh.

Dialog Rizal Ramli dan Arif Minardi

Baik Rizal Ramli maupun Arif Minardi menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan itu mustahil terwujud jika para buruh tidak bersatu padu untuk merebut kekuasaan dengan cara yang konstitusional.

Selama ini para buruh terlalu sering “dikadalin” oleh para politisi parpol menjelang pemilu. Setelah pemilu usai buruh dicampakkan bahkan dikhianati. Contoh aktual pengkhianatan itu dipertontonkan oleh DPR RI saat menyusun omnibus law RUU Cipta Kerja, dimana parpol penguasa secara telanjang mengelabuhi dan mengkhianati aspirasi buruh.

Baik Rizal Ramli maupun Arif sama-sama menyatakan bahwa jika buruh bersatu dan berpolitik secara militan yang disertai dengan konsep yang hebat untuk merebut kekuasaan lalu menang, langkah pertama adalah langsung membubarkan atau mencabut RUU Cipta Kerja agar rakyat tidak semakin cilaka.

Buruh berpolitik kini adalah keniscayaan, karena tuntutan buruh mustahil dipenuhi hanya dengan berserikat atau turun ke jalan. Namun begitu, buruh tetap berharap agar Presiden Jokowi mau menerbitkan Perpu untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jika hal itu dilakukan maka akhir kekuasaan Presiden bisa dikatakan “khusnul khotimah” di mata buruh.

Eksistensi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya ternyata sangat mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK secara layak. Bahkan PHK tanpa pesangon sekalipun bisa dilakukan.

Opsi dan alasan PHK kini menjadi sangat mudah, dan bisa direkayasa seenak udelnya para pengusaha. Semakin banyak alasan klise dan akal-akalan yang bisa dibuat alasan untuk melakukan PHK. Sementara gembar gembor penguasa tentang skema jaminan kehilangan pekerjaan hanya sekedar jargon politik yang tidak akan banyak menolong pekerja.

Dengan UU Cipta Kerja yang notabene adalah UU Cilaka, peran negara untuk melindungi kesejahteraan umum dan meningkatkan harkat dan martabat warna negara khusunya pekerja/buruh menjadi nihil. Negara telah lepas tangan dalam hal melindungi mata pencaharian rakyat dan membuka lapangan, lalu diserahkan begitu saja kepada swasa yang notabene adalah para komprador pemburu rente.

Investor Global Justru Mengkhawatirkan UU Cipta Kerja

Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama para ahli ekonomi seperti Rizal Ramli dan lain-lain telah melakukan kajian bahwa untuk mengatasi krisis dan mendatangkan investor yang bisa membuka lapangan kerja layak sebenarnya banyak cara lain. Bukan cara menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang notabene merupakan UU yang menindas dan menyengsarakan kaum pekerja.

Lagi pula setelah UU Cipta Kerja diterbitkan tidak banyak investor global yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Bahkan investor strategis produsen mobil listrik terkemuka di dunia sama sekali tidak tertarik berinvestasi di negeri ini meskipun sudah dilobi habis-habisan oleh para menetri hingga presiden.
Bahkan sebanyak 35 investor global dengan nilai aset kelolaan (asset under management/AUM) sebesar 4,1 triliun dollar AS pernah menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut mereka eksistensi omnibus law UU Cipta Kerja berisiko merusak kondisi lingkungan, sosial, juga pemerintahan. Para Investor global tersebut khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungam dan konsultasi publik serta sistem sanksi bakal berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenagakerjaan/perburuhan.

Kekhawatiran 35 investor global diatas pernah dikutip dari Reuters. Diberitakan mereka telah menulis surat terbuka, di antaranya adalah Aviva Investor, Legal & General Investment Management, Chruc of England Pensions Board, Robevo, dan Sumitomo Mitsui Trust Assets Management.

UU Cipta Kerja juga dinilai memiliki risiko yang bertentangan dengan standar praktik internasional yang bertujuan mencegah bahaya yang tidak diinginkan dari kegiatan bisnis.

Pemerintah telah mengesahkan 49 aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, termasuk di dalamnya aturan mengenai investasi dan ketenagakerjaan.

Dengan terbitnya setumpuk beleid ini, UU Cipta Kerja sudah bisa dilaksanakan. Namun efetivitas kehadiran beleid ini untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru masih sangat diragukan dan semakin mulai terlihat kegagalannya.

 

Tragedi Lenyapnya Upah Sektoral dan Kerancuan Uang Pesangon

Salah satu peraturan turunan yang membuat masa depan buruh menjadi suram adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ini merupakan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja yang sangat memukul dan merendahkan kepentingan pekerja. Salah satu yang terasa pahit bagi buruh dalam peraturan itu adalah tidak adanya atau dihapusnya upah minimum sektoral.

Harkat dan kesejahteraan buruh makin terpuruk karena upah sektoral yang selama ini menjadi indikator kesejahteraan dan ukuran kompetensi pekerja kini dihapus.

PP Nomor.36/2021 menggantikan ketentuan soal PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan sejalan berlakuknya UU Cipta Kerja. Menimbulkan kekhawatiran akan kerancuan dan kerumitan terkait uang pesangon PHK dan manfaat pensiun.

Pengusaha sudah pasti ingin skema yang menguntungkan dirinya. Sedanghkan pekerja was-was tidak memperoleh manfaat ganda, yakni pesangon dan manfaat pensiun.
Bahkan lembaga pengelola dana pensiun juga khawatir karena eksistensinya bisa terganggu jika peraturan turunan yang saat ini sedang disusun tidak berlaku adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, dana pensiun pekerja bakal jadi terhambat.
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menyatakan bahwa sejauh ini pemberi kerja memanfaatkan layanan dana pensiun untuk memenuhi kecukupan pesangon, melalui program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Saat UU Cipta Kerja berlaku, secara prinsip para pekerja memang akan memperoleh pesangon tetapi nilainya menurun menjadi maksimal 25 kali upah, dari yang sebelumnya 32,2 kali upah. Pembayaran itu pun 19 kalinya ditanggung pemberi kerja dan 6 lainnya dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kalau dana pensiun itu hilang dikhawatirkan nanti pemberi kierja tidak membuat dana pensiun lagi, cukup pesangon saja. Dari segi industri dana pensiun, kalau DPPK diabaikan dan pesangon menjadi kurang pasti, pemberi kerja tidak akan concern lagi membuat dana pensiun untuk pekerjanya.

Pada prinsipnya omnibus law itu menghindari ketentuan Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pembayaran pesangon sebesar 32,3 kali upah. Aturan itu pun dapat membuat beban dunia usaha berkurang karena nominal pesangon turut menurun.

Omnibus law telah menghancurkan kesiapan tenaga kerja dalam memasuki masa pensiun, bahkan mungkin dapat mengurangi dana kelolaan industri dana pensiun.

Pendanaan Pesangon Makin Amburadul

Harus dipahami, pesangon adalah kewajiban pengusaha yang telah mempekerjakan pekerja. Maka saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun, uang pesangon pekerja harus tersedia dan siap dibayarkan.

Karena itu, kesadaran pengusaha untuk mulai mendanakan uang pesangon pekerja menjadi penting. Bila perlu, uang pesangon dapat didanakan secara terpisah dari sistem keuangan perusahaan, bukan hanya dibukukan.

Realitasnya selama ini, banyak pekerja tidak mendapatkan hak uang pesangon saat terjadi PHK. Uang pesangon pekerja tidak dibayarkan karena dananya tidak tersedia. Itulah titik krusial uang pesangon. Bukan di regulasi tapi di kepatuhan terhadap aturan.

Nyatanya, banyak pengusaha atau perusahaan yang tidak/belum mendanakan uang pesangon. Akibatnya pesangon tetap jadi momok bagi pekerja dan selalu jadi masalah yang semakin tidak kunjung selesai.

Soal kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon pekerja yang di-PHK juga tidak ditegakkan di UU Cipta Kerja. Padahal, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan hanya 27 % pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003. Sisanya, 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Bahkan laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018 menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan. (*)

SIARAN PERS

MAYDAY : RENUNGAN DAN REFLEKSI PERJUANGAN BURUH
&
GERAKAN BURUH KEDEPAN DENGAN KONSEP YANG TERUKUR

Jakarta, 1 Mei 2021

Mayday tahun ini berbeda dengan Mayday tahun-tahun sebelumnya. Ditengah Pandemi Covid 19, FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tetap mengadakan peringatan Mayday.

Namun Mayday tahun ini, tidak diadakan unjuk rasa di jalan sebagaimana biasanya. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat maka May day diadakan melalui Online dan Offline yang terbatas sesuai Prokes dan akan disiarkan langsung oleh LEM TV melalui channel medsos seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain, sehingga seluruh anggota dapat mengikutinya. Dan sekitar 50 orang pengurus dari DPP, DPD, DPC FSP LEM SPSI mengikuti secara offline.

Pelaksanaan Mayday secara offline akan diadakan pada 1 Mei 2021 di Hotel Best Western Jl. DI Panjaitan No. Kav. 34 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur dimulai jam 10.00 diakhiri dengan berbuka puasa bersama, dan secara online melalui Zoom dengan kapasitas 1000 peserta yang diutamakan seluruh pengurus dari DPP, DPD, DPC, sampai PUK. Bagi peserta online, maka diharapkan DPD, DPC, PUK dapat mengadakan di Sekretariat masing-masing secara bersama-sama dengan konsep “Nobar”sesuai Prokes. Dengan mengambil tema :

PERENUNGAN DAN REFLEKSI PERJUANGAN BURUH &
GERAKAN BURUH KEDEPAN DENGAN KONSEP YANG TERUKUR

Pasca disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, nasib buruh makin tidak menentu, yang artinya perjuangan kedepan makin berat karena “ buruh harus berjuang sendiri dengan minimnya perlindungan dari negara”. Oleh karena itu seluruh organisasi buruh harus mulai mengantisiapai dan merencanakan secara cermat dan terukur dengan konsep yang jelas. Bahkan senjata utama kaum buruh yaitu unjuk-rasapun harus dievaluasi mulai dari pesertanya, efektifitasnya, soliditasnya, waktu pelaksanaannya, dan lain sebagainya.

Selalu ada pelajaran dibalik suatu peristiwa yang terjadi. Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperlihatkan kepada kita semua bagaimana seluruh tatanan etika, hukum diterabas secara semena-mena dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melumpuhkan seluruh “perlawanan” yang tidak setuju dengan UU tersebut.

Dapat dikatakan bahwa seluruh buruh menolak UU tersebut dan itu terbukti dengan adanya unjuk-rasa besar-besaran diseluruh daerah di Indonesia, yang puncaknya adalah unjuk-rasa tanggal 6 – 8 Oktober 2020.

Bagaimana diperlihatkan bahwa Pemerintah dapat dianggap telah mengabaikan amanah konstitusi dalam pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena semua proses dari pembuatan draft sampai dengan disahkannya menjadi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan kurang transparan.

Diperlihatkan juga bahwa DPR sebagai wakil rakyat yang sangat diharapkan oleh seluruh buruh sebagai rakyat Indonesia, untuk menjadi pertahanan dan harapan terakhir, jika dirasakan Pemerintah tidak aspiratif terhadap buruh. Harapan tersebut musnah, bahkan DPR seolah-olah “kucing-kucingan” dengan para perwakilan Serikat Pekerja/Buruh, bukannya menjadi pengawal kebijakan yang berdampak kepada nasib buruh, DPR malahan ikut-ikutan menjadi tidak aspiratif. Pertanyaannya “DPR mewakili siapa”.

Dan puncaknya adalah merubah jadwal Rapat Paripurna untuk menghindari unjuk-rasa besar-besaran. Dan semua itu dipertontonkan secara gamblang tanpa ada rasa malu kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada apa ini? Apabila memang untuk kepentingan rakyat dan prosesnya transparan, mengapa harus sembunyi-sembunyi.
Demikian kami sampaikan Siaran Pers ini, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Arif Minardi, Ketua Umum

 

Refleksi Peringatan Hari Buruh 2021

Related Post

Leave a Reply