Rapat Kerja Pengurus FSP LEM SPSI Bahas Efektivitas Peraturan Organisasi

190 views

Dalam rapat kerja pengurus DPP FSP LEM SPSI mengemuka hal-hal penting yang menarik dan krusial sehingga perlu terobosan dan curah pikir dari segenap pengurus, mulai advokasi, mogok kerja, hingga stategi menyikapi era industri 4.0.

Rapat kerja pengurus FSP LEM SPSI ( foto Akhmd Jazuli )

Reaktor.co.id, Subang — Pengurus pusat FSP LEM SPSI melakukan rapat kerja pimpinan pada 18 hingga 19 September 2019 di Sari Ater Hotel dan Resort, Kabupaten Subang, Jawa barat.

Raker dilakukan untuk membahas 28 draft peraturan organisasi dan masalah signifikan yang tengah dihadapi oleh serikat pekerja. Tujuan rapat kerja dimaksudkan agar seluruh jajaran organisasi dapat menerjemahkan AD ART secara praktis dan tepat penerapannya

Dalam rapat kerja pengurus DPP FSP LEM SPSI mengemuka hal-hal penting yang menarik dan krusial. Sehingga perlu terobosan dan curah pikir dari segenap pengurus.

Menurut Akhmad Jazuli, salah satu pengurus DPP hal-hal penting itu antara lain :
1. Tentang mekanisme advokasi lintas perangkat organisasi, tata cara penanganan kasus dan lembaga bantuan hukum.
2. Tentang mekanisme mogok kerja, agar PUK tidak sembarangan memutuskan mogok kerja tanpa melakukan koordinasi dengan perangkat organisasi.
3. Menghadapi Era Industri 4.0 perlu pengembangan SDM yang tepat guna dan up skill yang adaptif dengan perkembangan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

“Dalam rapat kerja juga mencuat gagasan dan pemikiran baru tentang perlunya alat organisasi sebagai propaganda positif untuk membangun citra organisasi serta mempersiapkan SDM organisasi yang akan di pertarungkan dalam domain politik untuk mempengaruhi regulasi kebijakan secara langsung, seperti anggota legislatif, lembaga eksekutif, komisioner berbagai lembaga, direksi atau komisaris BUMN/BUMD dan yudikatif,” jelas Jazuli.

Suasana rapat kerja ( Foto Akmad Jazuli )

Efektivitas Mogok Kerja

Rapat kerja juga membahas ketentuan dan strategi aksi mogok kerja oleh serikat pekerja.
Pengurus pusat menggariskan siasat bahwa unit organisasi hendaknya jangan gegabah untuk mengambil keputusan mogok kerja sebelum seluruh perangkat menyepakati bahwa aksi mogok tersebut layak dilakukan oleh anggota atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manajemen.

Sebagai pengalaman adalah kasus yang pernah terjadi di unit Yamaha Musik Manufacturing Indonesia (PT YMMI).
“Dari pelajaran berharga itu keputusan mogok hendaknya dipikiran secara masak dan komprehensif,” jelas Jazuli.

Mogok kerja bagi serikat pekerja adalah sah, merujuk pada ketentuan pasal 144 huruf b UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Namun begitu, jangan sampai mogok kerja justru semakin memperpuruk kondisi perusahaan yang tengah mengalami beban berat. Kini masalah ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hak-hak normatif karyawan seperti upah, jaminan sosial, hak berserikat dan lain-lain.

Ada hal yang sangat substansial terkait dengan kesulitan perusahaan yang bisa berakibat kepailitan dan efek luasnya. Hal diatas sebaiknya dijadikan introspeksi oleh kalangan serikat pekerja. Agar mereka turut memikirkan dan ikut bertanggung jawab terhadap masa depan perusahaan yang menjadi sumur kehidupannya.

Serikat pekerja yang menyatakan aksi mogok kerja masal hendaknya mengedepankan rasionalitas dan tidak bersikap destruktif. Pemerintah sebaiknya membentuk tim yang kapabel untuk mendorong renegosiasi guna mencari jalan tengah yang bisa mengatasi kebuntuan.

Dalam kaedah manajemen modern, pekerja pada prinsipnya juga berperan sebagai stakeholders. Oleh sebab itu serikat pekerja sangat berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Serikat pekerja sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengkaji dan menganalisa kinerja perusahaan secara obyektif. Kemampuan tersebut mesti dimiliki oleh pengurus serikat pekerja di negeri ini.

Undang undang telah menempatkan serikat pekerja dan pihak pengelola perusahaan sama-sama kuat. Dalam arti jika serikat pekerja memiliki hak sekaligus senjata pamungkas berupa aksi mogok kerja dalam menuntut hak-hak normatifnya, begitupun para pengusaha juga memiliki hak sekaligus senjata berupa langkah untuk me-lock out perusahaannya.

Hanya saja, mekanismenya diatur lebih lanjut oleh UU yang mana secara garis besarnya para pengusaha dilarang secara diam-diam, melainkan harus membicarakan lebih lanjut dengan Serikat Pekerja yang ada dilingkungannya lewat forum perundingan.

Penanganan terhadap pemogokan yang dilakukan oleh serikat pekerja memerlukan keuletan untuk mencegah faktor-faktor yang membuat perundingan tidak efektif. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa forum perundingan tidak diikuti oleh para perunding yang efektif. Akibatnya proses perundingan secara dini sudah mengalami kebuntuan. Atau hasil perundingan yang diperoleh tidak memuaskan karena dalam status win-lose atau lose-lose.

Pihak Serikat Pekerja dan wakil perusahaan selama ini sering kali minimalis dalam hal materi perundingan. Begitu pula teknik bernegosiasi juga sering kurang memadai. Padahal dalam situasi penting seperti itu kuncinya terletak kepada kepiawaian bernegosiasi.

Ada baiknya kita merujuk premis dari pakar manajemen Leight L. Thompson dalam bukunya The Mind and Heart of the Negotiator, bahwa alasan yang menyebabkan seseorang menjadi perunding yang buruk bukanlah terletak pada faktor motivasi dan kemampuan intelektual dari si perunding. Menurutnya, akar masalahnya terjadi pada tiga hal yang mendasar yaitu; faulty feedback, satisfacing, dan self reinforcing incompetence. Dalam berbagai kasus sengketa ketenagakerjaan, tidak jarang para perunding justru melakukan faulty feedback atau umpan balik yang salah.

Strategi Pengembangan SDM

Dalam rapat kerja Ketum FSP LEM SPSI, Arif Minardi menekankan saatnya bagi segenap organisasi dari pengurus unit hingga pengurus pusat melakukan restrukturisasi atau menata organisasi yang lebih fundamental.

Menurut Arif, sebagai langkah penting adalah memberlakukan sistem meritokrasi organisasi. Melihat permasalahan diatas diperlukan siasat atau strategi baru dalam perjuangan buruh di Indonesia.

Siasat bertujuan menguatkan peran buruh sebagai salah satu pilar kebangsaan/demokrasi dan mampu menjadi intelektual publik. Apalagi gerakan-gerakan buruh selama ini berpotensi menjelma sebagai gerakan perubahan sosial yang dahsyat.

“Gerakan buruh seyogyanya mengikuti perkembangan dunia. Sehingga gerakan buruh tersebut mampu mengimbangi eskpansi kaum kapitalis. Jika tidak mampu mengimbangi, maka buruh akan semakin tenggelam dalam kungkungan kapitalisme global,” ujar Arif.

Untuk itulah para pemimpin buruh harus mampu menumuskan jalan keadilan sosial sesuai dengan kemajuan zaman. Mampu merumuskan haluan negara serta mampu berperan dalam hal politik anggaran. Buruh harus curah pikir dan menuntut sekuat tenaga supaya postur APBN atau APBD betul-betul prorakyat. (Totoksis).*

mogok kerja pengembangan SDM serikat pekerja rapat kerja FSP LEM SPSI

Related Post

Leave a reply