Ramadhan: Geliat Remitansi Buruh Migran

106 views

Setiap bulan Ramadhan aliran remitansi dari buruh migran volumenya meningkat pesat. Sayangnya, aliran remitansi Ramadhan itu sebagian besar belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan kurang sistemik untuk pembangunan desa.

Pentingnya menimbulkan kesadaran semua pihak terkait dengan optimasi pengelolaan aliran remitansi dari buruh migran. Ironisnya, aliran remitansi yang dilakukan oleh buruh migran justru banyak melalui prosedur informal. Pihak perbankan belum berhasil mengoptimalkan aliran remitansi karena berbagai aspek.

Bank Dunia menyatakan bahwa masalah remitansi sangat penting bagi perekonomian suatu bangsa. Oleh sebab itu pentingnya penurunan biaya pengiriman uang dan penyederhanaan prosedur perbankan. Pihak perbankan nasional harus lebih proaktif dan meningkatkan layanan terhadap buruh migran.

Peningkatan layanan terserbut membutuhkan inovasi seperti yang pernah dilakukan oleh layanan mobile remittance. Layanan itu menurut lembaga riset global Gartner merupakan layanan yang sangat prospektif. Dan selama bertahun-tahun sudah ada contoh keberhasilan sebuah negara, yakni Kenya di Afrika Timur. Negara tersebut telah berhasil menerapkan layanan mobile remittance bernama Mpesa hingga menjangkau 80 persen jumlah rumah tangga disana.

Aplikasi remitansi ( Foto Remitpro )

Jumlah remitansi yang dihasilkan para pekerja migran pada 2018 mencapai 128 triliun rupiah, meningkat dari 2017 sebesar 108 triliun rupiah. Meskipun penerimaan diatas sudah tergolong besar, namun jumlah tersebut menurut Bank Indonesia (BI) masih belum optimal.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga Filipina yang memiliki luas negara dan jumlah penduduk lebih sedikit dibanding Indonesia, namun bisa menerima remitansi hampir tiga kali lipat dari Indonesia yakni mencapai 24 miliar dollar AS.

Melihat disparitas diatas perlu program tepat guna yang menyasar kaum buruh migran dan keluarganya di kampung halaman. Remitansi 2019 perlu digenjot dengan program yang mendasar yang disertai dengan perlindungan dan pelayanan buruh migran yang lebih baik.

Menurut BI, belum optimalnya penerimaan remitansi di Indonesia  akibat masih rendahnya pengetahuan literasi para buruh migran. Khususnya literasi keuangan. Masih rendahnya nilai remitansi itu disebabkan tingkat akses masyarakat terhadap jasa dan produk keuangan seperti rekening bank (inklusi keuangan) di Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lainnya.

Hingga 2018, tingkat keuangan inklusif Indonesia baru 49 persen. Padahal, di Thailand mencapai 82 persen, Malaysia 85 persen, bahkan Singapura 98 persen. Indonesia menargetkan tingkat keuangan inklusif dapat mencapai 75 persen di 2019.

Aliran remitansi merupakan keringat buruh migran yang dinikmati oleh segenap bangsa. Saatnya menggenjot dan mendayagunakan remitansi serta menyelenggarakan program capacity building atau pengembangan kapasitas buruh migran beserta keluarganya di kampung halaman lewat pelatihan wirausaha. Program capacity building atau pengembangan kapasitas bertujuan memberikan ketrampilan praktis untuk berusaha.

Bank Indonesia harus terus mendorong pengembangan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program tersebut jangan hanya menjadi jargon dan sebatas macan kertas. Program Desmigratif diluncurkan tahun 2017, merupakan program lintas kementerian bersama Bank Indonesia. Yaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Ekonomi Kreatif.

Sasaran Program Desmigratif adalah kantong TKI dan memiliki tujuan utama berupa solusi praktis sosial dan ekononi seperti menjaga keutuhan keluarga TKI. Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 pilar kegiatan utama, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan pembentukan Koperasi Desmigratif.

Dukungan BI terkait Desmigratif selama ini baru sebatas memudahkan prosedur remitansi bagi TKI. Karena mekanisme pengiriman uang dari TKI kepada keluarganya selama ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti masih banyak dilakukannya remitansi melalui perantara serta proses remitansi yang kurang efisien.

Untuk itu, BI perlu mendorong dikembangkannya model bisnis remitansi yang lebih efisien, efektif, mudah, dan terjangkau. Model bisnis tersebut terdiri dari kerja sama dengan pihak penyedia jasa untuk memfasilitasi remitansi, yaitu berupa transfer melalui telepon genggam ke telepon genggam, secara host to host, dari agen ke agen, transfer menggunakan Cash Deposit Machine, serta transfer dari kantor pos ke kantor pos.

Pelatihan buruh migran ( Foto Unimig Indonesia )

Program lain yang perlu difasilitasi oleh BI adalah pengembangan UMKM Desmigratif, dengan mengambil peran sebagai narasumber pendidikan dan pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan klaster ketahanan pangan.

            Hingga kini pemanfaatan remitansi secara efektif bagi pengembangan usaha-usaha produktif di desa belum terwujud dengan baik. Aliran remitansi yang dikirim oleh buruh migran kurang terkelola dengan baik, justru oleh keluarganya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif bahkan untuk berfoya-foya.

BI dan Perbankan nasional perlu memperbanyak skema atau insentif terkait dengan buruh migran Indonesia. Langkah Bank Mandiri yang telah mendesain program yang bertujuan untuk membuat para buruh migran mandiri setelah selesai kontrak sangat tepat dan perlu ditiru. Program yang diselenggarakan bersama Mandiri University telah melatih kewirasauhaan bagi puluhan ribu buruh migran yang tersebar di Hong Kong, Malaysia, dan Korea Selatan. Program diatas memiliki empat prinsip utama, yaitu mengubah buruh menjadi majikan, mempersatukan keluarga melalui entrepreneurship atau kewirausahaan.

             Prospek wiraswasta buruh migran saat ini mendapat perhatian serius di seluruh dunia. Saatnya bagi Indonesia untuk mendorong buruh migran dan keluarganya untuk bertransformasi menjadi pengusaha atau wirausaha. (Totoksis)

buruh migran Pekerja remitansi

Related Post

Comments are closed.