Rakernas 2019 FSP LEM SPSI : Satukan Gerakan, Hadapi Tantangan dengan Strategi Baru

148 views

Reaktor.co.id – Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 27-28 November 2019.

Tema Rakernas “FSP LEM SPSI Siap Menyatukan Gerakan Buruh untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0”.

Rakernas memiliki target strategis yakni mendorong sekuat tenaga agar FSP LEM SPSI bisa menempatkan orang untuk berhasil menempati atau duduk di lembaga eksekutif, legislatif, serta instansi lain yang bisa berpengaruh dalam pengambilan kebijakan vital terkait nasib pekerja umumnya dan anggota SP khususnya.

Target tersebut dalam lingkup daerah maupun nasional. Dan bilamana perlu federasi juga mendorong tokoh serikat pekerja mampu mengorbit mewarnai kepemimpinan nasional.

Surya Sanjaya

Menurut Ketua OC, Surya Sanjaya, dengan Rakernas 2019 diharapakan program kerja FSP LEM SPSI segala lini organisasi bisa terarah dan bisa lebih profesional dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Rakernas akan diikuti sekitar 250 peserta dari perwakilan daerah seluruh Indonesia.

 

Persatuan

Tiada kata yang lebih indah dan dahsyat dalam Rakernas FSP-LEM SPSI selain kata persatuan.

Dengan persatuan niscaya  bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan persatuan, perjuangan organisasi tak bisa dikalahkan.

Keniscayaan, persatuan segenap FSP LEM SPSI, hingga persatuan antar federasi dan konfederasi. Jiwa persatuan harus terus ditumbuhkan.

Saatnya bagi segenap organisasi SP dari pengurus unit hingga pengurus pusat melakukan restrukturisasi atau menata organisasi yang lebih fundamental. Sebagai langkah pertama adalah sepakat untuk memberlakukan sistem meritokrasi organisasi.

Meminjam teori Max De Pree bahwa tanggung jawab pertama seorang pemimpin itu adalah mendefinisikan realitas terkini secara cepat dan tepat. Meskipun dunia sekarang ini setiap detiknya dibanjiri oleh informasi, tetapi untuk mendefinisikan realitas terkini tidaklah mudah.

Karena realitas itu merupakan senyawa kompleks yang mengandung unsur pengendalian semangat zaman, deposit kecerdasan, tradisi intelektual serta navigator untuk memenangkan persaingan.

Kini partai politik telah mengalami krisis kepercayaan dan krisis moral yang sangat berat. Organisasi serikat pekerja/buruh tidak boleh seperti itu. Fakta menunjukkan bahwa untuk running atau mengelola organisasi buruh jauh lebih sulit dan rumit ketimbang running parpol.

Siasat Perjuangan

Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa reformasi pergerakan buruh kembali semarak setelah pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. 101 tentang kebebasan buruh untuk berserikat.

Adanya ratifikasi tersebut memberikan angin segar bagi kaum buruh karena setiap buruh memiliki hak yang sama dan kebebasan untuk membentuk konfederasi, federasi ataupun serikat pekerja.

Namun hal diatas justru menjadi bumerang. Karena dengan banyaknya konfederasi /federasi maupun serikat maka terjadi banyak fragmentasi pemikiran dan perjuangan yang diusung.

Akibatnya antar konfederasi/serikat pekerja menjadi tidak efektif dan bias disana-sini ketika menghadapi keputusan pengusaha maupun pemerintah. Dalam konteks lain baik pengusaha maupun pemerintah juga bingung dalam menentukan konfederasi yang benar-benar merepresentasikan suara buruh.

Berdasar data ILO sejak tahun 2011 jumlah buruh di Indonesia ada 90 federasi, 5 konfederasi besar dan 11.0000 SP/SB di tingkat PUK. Melihat permasalahan diatas diperlukan siasat perjuangan dalam perjuangan buruh di Indonesia.

Siasat bertujuan menguatkan peran buruh sebagai salah satu pilar kebangsaan/demokrasi dan mampu menjadi intelektual publik. Apalagi gerakan-gerakan buruh selama ini berpotensi menjelma sebagai gerakan perubahan sosial.

Untuk itulah para pemimpin buruh harus mampu menumuskan jalan keadilan sosial sesuai dengan kemajuan zaman. Mampu merumuskan haluan negara serta mampu berperan dalam hal politik anggaran. Buruh harus curah pikir dan menuntut sekuat tenaga supaya postur ABPN atau APBD betul-betul prorakyat.

Organisasi buruh harus memiliki langkah-langkah besar, cerdas dan inovatif. Buruh bukan identik lagi dengan sosok proletariat yang mengedepankan otot dan dengkul. Saatnya buruh mengasah akal budi dan kecerdasannya, sehingga tercipta nilai tambah (added values) yang tinggi pada diri dan organisasinya.

Haluan Negara Versi Buruh

Akhir-akhir ini ada kegalauan para elit politik terkait tidak adanya rumusan haluan negara atau biasa disebut GBHN. Sejarah telah mengubur eksistensi GBHN. Kini tak kurang dari pimpinan MPR, DPR, pimpinan parpol dan pimpinan kampus ingin agar GBHN dihidupkan kembali.

Organisasi Serikat Pekerja bersikap jika GBHN dihidupkan kembali, maka konten harus lebih sesuai dengan aspirasi dan kondisi rakyat. Sudah barang tentu pihak Serikat Pekerja memiliki konsep haluan negara yang lebih prorakyat, progresif terhadap kemajuan serta relevan dengan semangat zaman.

Sejarah menunjukkan bahwa MPRS pada sidang plenonya yang pertama pada akhir 1960 memutuskan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama.

Pada era globalisasi sekarang ini haluan negara jangan lagi menjadi dokumen yang bombastis dalam merumuskan realitas kerakyatan dan meneropong masa depan bangsa.

Langkah menghidupkan GBHN jangan sekedar menyusun kembali naskah atau dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan bersih.

Karena rumusan GBHN yang sebagus apapun, akan percuma jika sistem kekuasaan yang tidak efektif. Selama ini masyarakat berpendapat bahwa problematika bangsa bukan pada membuat dokumen pembangunan, tetapi bagaimana mewujudkan perilaku kekuasaan yang jujur, bersih dan konsisten dengan dokumen-dokumen yang telah dibuat serta perlunya sinergi yang baik diantara penyelenggara negara.

Melihat kondisi APBN dari tahun ketahun, Serikat Pekerja memandang perlu revolusi fiskal agar APBN dan kebijakan fiskal betul-betul bisa menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Revolusi fiskal terkait dengan tiga aspek, yakni revolusi penerimaan negara, alokasi dan efisiensi belanja secara ketat, serta manajemen pengelolaan APBNyang anti bocor.

Terkait dengan revolusi penerimaan negara, perlunya membongkar kebiasan lama yang buruk. Revolusi fiskal bisa mencegah alokasi belanja yang selama ini habis untuk kepentingan birokrasi (belanja pegawai dan barang), juga untuk sektor-sektor yang kurang terkait dengan hajat hidup rakyat luas.

Dalam situasi penyelenggaraan negara yang kurang efektif dan disana-sini masih terlihat boros seperti sekarang ini. Dibutuhkan rejim fiskal yang prorakyat dan sekaligus mampu menciptakan inteligensi keuangan negara.
Prorakyat dalam arti memiliki mahzab yang kuat dalam hal pembagian kue pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Hal itu tercermin dalam politik anggaran nasional dan daerah.

Serikat Pekerja di daerah mesti mampu berperan untuk menyehatkan politik anggaran di daerah agar tidak terjadi ketimpangan dan kebocoran. Jika dilihat dari volumenya maka kebanyakan APBD kurang signifikan dibandingkan dengan faktor demografi, geografis serta pertumbuhan IPM.

Para penguasa daerah cenderung memutuskan belanja untuk sektor publik masih dibawah belanja birokrasi. Buruknya proses dan kualitas penyusunan APBD merupakan indikasi bahwa kebijakan keuangan di negeri ini belum prorakyat. (TS).*

Rakernas FSP LEM SPSI

Related Post

Leave a reply