Quo Vadis Hukum Ketenagakerjaan

168 views

Pasar bebas sudah berlangsung di seluruh muka bumi. Dibarengi dengan kondisi warga dunia yang dilanda disrupsi teknologi. The great disruption itu telah menjungkir balikan sistem ketenagakerjaan. Juga telah mengalienasi hukum dan aturan ketenagakerjan. Disruspsi teknologi menyebabkan aturan ketenagakerjaan yang selama ini berlaku menjadi tidak relevan lagi.

HUKUM ketenagakerjaan pada prinsipnya terbagi dalam Segmen 1; Sebelum Hubungan Kerja (Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja), Segmen  2;  Saat Hubungan Kerja (Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial), Segmen 3; Setelah Hubungan Kerja (Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya,Pemutusan Hubungan Kerja).

Aturan ketenagakerjaan semua segmen diatas akibat disrupsi teknlogi dan pasar bebas menjadi teralienasi, kurang relevan serta sulit diterapkan. Para pengusaha dan pelaku pasar bebas cenderung mengangkangi hukum ketenagakerjaan.

Hal itu seperti terlihat dalam sektor ketenagakerjaan angkutan online. Yang mana dalam hal perekrutan, jam kerja, upah, jaminan sosial, perundingan dan kententuan tentang PHK, dan lain-lain semua tidak mengikuti hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Semua aspek ketenagakerjaan dikendalikan oleh mesin digital yang berbentuk aplikasi.

Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja.

Unjuk rasa pekerja di depan pengadilan ( Foto istimewa )

Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.

Pengertian ketenagakerjan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Pasal 1 (1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Pasal 1 (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi ketidakberdayaan dan keterpurukan bangsa Indonesia menghadapi pasar bebas dan gelombang disruspi yang tengah melanda, segenap praktisi dan akademisi hukum ketenakerjaan bersama organisasi serikat pekerja/buruh sebaiknya membuat terobosan yang tidak biasa. Kalau perlu memelopori revolusi ketenegakerjaan lewat hukum. Terutama Revolusi Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja.

Selama ini cara-cara biasa dengan jargon reformasi ketenagakerjaan  sudah terbukti tidak mampu mengatasi tantangan. Perlu cara yang lebih revolusioner dan program massive action untuk pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja nasional sehingga berdaya saing global. Peran Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi sangat strategis untuk melahirkan  konsepsi dan naskah akademis undang-undang yang lebih esensial dan menjangkau masa depan. Seperti merancang UU Latihan Kerja dan Sistem Vokasional Tenaga Kerja.

Revolusi ketenagakerjaan harus mampu mengantisipasi dan menghadapi  era Industri 4.0. Dalam era tersebut sistem ketenagakerjaan bisa dijungkirbalikkan, kompetensi makin kompleks, sistem kerja dan beban pekerjaan akan berubah, sistem pengupahan semakin bersifat individual yang mengedepaankan prinsip outsourcing.

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan di sektor industri merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibendung. Tidak dapat dimungkiri bahwa Industri 4.0 menjadi ancaman pengangguran massal di Indonesia di masa depan. Karena struktur ketenagakerjaan hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja dengan latar belakang lulusan SD dan SMP.

Pakar hukum ketenagakerjaan bersama aktivis serikat pekerja juga perlu membedah UU lain yang masih terkait dengan ketenagakerjaan. Undang-undang lainnya yang masih berhubungan dengan ketenagakerjaan dalam arti selama bekerja adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Defenisi Jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 (1) Undang-undang ini : “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia”.

Undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaa dalan arti sesudah bekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengertian menurut ketentuan Pasal 1 (1) “perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan”. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang terebut diatas diatur dalam Peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Ketmen).  (am/ts)

Hukum Ketenagakerjaan Pekerja

Related Post

Comments are closed.