Protes dan Penolakan Makin Meluas, Permendag 29/2019 Akhirnya Direvisi

53 views

Reaktor.co.id — Setelah menuai kritik dan protes dari berbagai pihak, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya merevisi Peraturan Menteri Perdgaangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, yang memberikan klarifikasi terkait Permendag 29/2019 yang dinilai kontroversial dan melukai perasaan Umat Islam itu.

Indrasari mengungkapkan, pihaknya akan merevisi Permendag 29/2019 itu dalam waktu dekat. Setelah direvisi, lanjutnya, di dalam Permendag itu akan ada pasal yang menegaskan kewajiban memenuhi persyaratan halal untuk memasukkan produk hewan impor ke dalam negeri.

“Kami tegaskan akan memasukkan kembali di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 bahwa pada saat memasukkan barang harus memenuhi (ketentuan, red) halal,” kata Indrasari  kepada wartawan, di Jakarta,  Senin (16 September 2019).

BACA JUGA: Nihilkan Label Halal, Permendag 29/2019 Tabrak UU

Ia menambahkan, bakal ada satu pasal khusus soal kewajiban halal untuk produk hewan yang akan masuk ke Indonesia dalam Permendag 29/2019 itu. Revisi itu direncanakan segera rampung.

“Sebenarnya sudah diatur melalui rekomendasi kementerian pertanian, tapi kami melakukan penegasan kembali agar tidak disalahartikan dengan menambahkan satu pasal terkait pemasukan barang itu wajib halal,” imbuhnya.

Kemendag merasa perlu memberikan klarifikasi terkait simpang siur Permendag 29/2019 itu. Publik memprotes keras Permendag itu karena dinilai menihilkan ketentuan tentang kewajiban label halal dalam impor produk hewan. Penilaian publik itu, menurut Indrasari, adalah keliru.

“Ramai karena ada yang membandingkan Permendag 59 Tahun 2016 dengan Permendag 29 Tahun 2019. Ada satu pasal yaitu Pasal 16 di Permendag 59 Tahun 2016 padahal pasal ini hanya mengatur saat diperdagangkan di Indonesia, bukan saat pemasukan barang dari luar, bedakan,” terang Indrasari.

Ketentuan tersebut tak lagi termaktub dalam Permendag 29/2019 karena menyangkut peredaran barang di dalam negeri, bukan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ia mengingatkan pula, sudah banyak peraturan di dalam negeri yang mengatur kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Permendag 29/2019  fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan dan sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil di WTO.

“Permendag 29/2019 tidak akan mengganggu kewajiban sertifikasi halal yang sudah diatur sebelumnya,” tegas Indrasari.

Lepas dari klarifikasi Kemendag itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, menilai Permendag 29/2019 sangat bertolak belakang dengan aturan jaminan halal yang ada saat ini. Jika pemerintah tetap menjalankan aturan itu, maka akan muncul beberapa masalah karena tidak sinkron dengan sejumlah aturan jaminan halal yang dibuat sebelumnya.

“Permendag berpotensi melanggar hak-hak konsumen muslim, khususnya yang saat ini menurut data statistik berjumlah 220 juta jiwa,” tandas Ikhsan. (AF)*

 

daging halal kemendag kontroversial label halal permendagri reaktor

Related Post

Leave a reply