Problematika Buruh: Peta Permasalahan Pekerja Indonesia

290 views

may day masalah buruh

Hari Buruh 1 Mei identik dengan aksi demo. Tiap May Day –sebutan untuk peringatan hari buruh internasional– pekerja turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi.

“Di jalanan kami sandarkan cita-cita,” demikian kira-kira kata pekerja yang menggelar aksi demonstrasi, meminjam lirik lagu Iwan Fals, Bento. May Day pun identik dengan demo buruh.

Dulu, di Belahan Bumi Utara (Northern Hemisphere), May Day 1 Mei identik dengan festival musim semi, bunga, tarian dan nyanyian, serta piknik di ruang terbuka.

Namun, sejak Abad ke-19, May Day dikenal sebagai Hari Buruh atau hari solidaritas dan protes kaum pekerja.

Dikutip dari History, pada puncak Revolusi Industri, ribuan buruh pria, wanita, dan anak-anak meninggal setiap tahun akibat kondisi kerja yang buruk dan jam kerja yang panjang –rata-rata 10-16 jam per hari.

Federation of Organized Trades and Labor Unions (FOTLU) menggelar konferensi di Chicago pada 1884. Organisasi tersebut memproklamirkan, jam kerja para buruh harus dibatasi hingga maksimal 8 jam dan wajib diberlakukan pada 1 Mei 1886.

Pada tahun berikutnya, Knights of Labor, yang kala itu adalah organisasi buruh terbesar di Amerika Serikat, mendukung tuntutan tersebut. Knights of Labor dan FOTLU kemudian mengerahkan para buruh untuk mogok kerja dan berdemonstrasi.

Pada 1 Mei 1886, lebih dari 300 ribu pekerja, yang berasal dari 13 ribu perusahaan di seluruh negeri, turun ke jalan untuk menuntut haknya. Pemogokan pun terjadi, hampir 100 ribu buruh mogok kerja.

Hari Buruh di Indonesia

Pada Hari Buruh 2019, ribuan pekerja turun ke jalan. Dilansir Okezone, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merayakan May Day 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

KSPI membawa enam tuntutan kepada pemerintah:

  1. Menolak upah murah
  2. Minta pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015
  3. Menuntut kenaikan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item.
  4. Penghapusan sistem outsourcing dan pemagangan berkedok outsourcing.
  5. Peningkatan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun
  6. Penurunan tarif dasar listrik dan harga sembako, serta meningkatkan kesejahteraan guru-tenaga honorer juga pengemudi ojek online.

Problematika Buruh

Aksi demonstrasi yang digelar tiap May Day menunjukkan masih adanya berbagai masalah dalam perburuhan, seperti upah murah dan sistem kerja outsourcing.

Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, hal-hal yang sering menjadi masalah bagi pekerja Indonesia di antaranya:

1. Upah Tidak Sesuai UMP

Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni standar upah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pengusaha memberikan upah di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum efektif. Pemerintah belum tegas dalam memberikan sanksi dan membela kepentingan pekerja.

2. Sistem Outsourcing yang Tidak Adil dan Tidak Transparan

Praktik outsourcing umum terjadi dalam realitas bisnis di Indonesia. Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing dapat mengurangi cost, sehingga harga produk dan layanan yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah.

Namun, yang perlu dikedepankan dari sistem ini sebenarnya adalah keadilan dan transparansi. Selama upah yang diberikan adil (sesuai UMP) dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakukan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja, maka harusnya tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Perlindungan Sosial Pekerja Belum Maksimal

Jaminan kerja, kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain belum terpenuhi secara maksimal. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya.

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya pun sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran yang murah. Harusnya dengan adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk para pegawainya.

4. Persebaran Pekerja Tidak Merata

Permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja.

Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pemerintah lebih fokus dalam pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal.

5. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran

Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antarnegara. (Warta Ekonomi).

Demi Investasi, Hak Buruh Jadi Nomor Dua

Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap hak-hak buruh menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas. Banyak kasus pelanggaran hak-hak buruh oleh pengusaha yang belum memperoleh titik temu.

Kasus paling hangat yang membuat kepala orang menggeleng ialah pengusaha asing yang kabur membawa upah seluruh karyawan. Ada pula beberapa perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Belum lagi kasus pelanggaran upah minimum oleh beberapa perusahaan. Ada pula perusahaan yang belum mendafarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini tim pengawas ketenagakerjaan merupakan otonomi daerah, sehingga pengawasan ketenagakerjaan berada di level provinsi. Sebelumnya, tim pengawas berada hingga tingkat kabupaten dan kota.

Setiap tim pengawas wilayah memiliki independensi dan kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Namun, Kementerian bisa memberikan bantuan teknis untuk kasus-kasus tertentu.

Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, mengatakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemnaker belum membuah hasil, termasuk mengalihkan tim pengawas dari kabupaten dan kota menjadi kewenangan provinsi.

Pengawasan tidak jalan dengan baik. Timboel mengungkapkan kasus larinya investor tanpa tanggung jawab kepada pekerjanya sudah terjadi berulang kali. Tidak ada upaya mengejar pengusahanya.

Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan lantaran pemerintah selalu mendahulukan sisi investasi ketimbang penegakan hukum. Misalnya, tidak ada penindakan tegas pada kasus pelanggaran upah minimum sebab pemerintah khawatir ketegasan hukum justru akan menekan investasi asing.

Timboel juga menilai anggaran untuk tindakan pengawasan hak-hak tenaga kerja masih rendah. Akibatnya, kinerja dari tim pengawas pun cenderung kurang maksimal. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Timboel bilang, tim pengawas juga kurang mumpuni baik dari kualitas maupun kuantitas.

Hal senada dikemukakan pengamat Ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak. Menurutnya, selama ini Kemnaker belum bisa menyiapkan langkah preventif secara menyeluruh. Setelah timbul masalah, katanya, Kemnaker baru datang mambantu memberi solusi.

Secara keseluruhan pengawasan memang belum efektif. Kurang maksimalnya pengawasan ini disebabkan jumlah pengawas yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa mengimbangi jumlah perusahaan dalam suatu wilayah. Payaman juga menilai penempatan tim pengawas di provinsi justru kurang fleksibel.

Seharusnya, di beberapa kabupaten padat industri dapat ditempatkan beberapa orang tenaga pengawas. Dengan demikian, tim pengawas bisa memantau hak-hak pekerja oleh perusahaan secara rutin. (CNN Indonesia).

Persoalan Ketenagakerjaan di Indonesia

Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan isu ketenagakerjaan bukan hanya masalah sulit mencari kerja.

Fadhil Hasan mencatat setidaknya ada empat permasalahan dalam bidang perburuhan:

1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kerja

Sebesar 60 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal seperti dan berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia. Total productivity sumbangan dari faktor non-kapital terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah.

2. Meski banyak yang bekerja, tapi tingkat pendidikannya minim

Angka tenaga kerja di Indonesia jumlahnya mencapai 131,55 juta dengan serapan sebesar 124,54 juta atau mencapai 94 persen. Meski terlihat, bagus permasalahan muncul karena jika dilihat dari angkatan kerja, sekitar 57 persen masyarakat Indonesia yang bekerja berpendidikan SMP ke bawah.

Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional (Sakernas) 2018 yang dilansir Indef, sebesar 14,93 persen pekerja berasal dari mereka yang berpendidikan kurang dari SD; 24,55 persen lulusan SD; dan 17,98 persen lulusan SMP.

Angka ini semakin miris jika melihat mereka yang lulusan SMK, SMA, bahkan diploma dan universitas memperoleh angka tenaga kerja yang lebih rendah. Masing-masing 10,72 persen, 11,76 persen, 2,8 persen dan 9,45 persen.

3. Kemampuan yang gak sesuai sama yang diminta dunia kerja

Suplai tenaga kerja tidak sejalan dengan kebutuhan industri. Sekarang orang yang lulus SMK atau perguruan tinggi ketika masuk pasar tenaga kerja butuh berbagai training untuk meningkatkan skill mereka.

Saat ini kita terlalu fokus kepada supply side, sebuah kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan sektor penawaran alih-alih pada demand drive mengharapkan dunia usaha berperan menggerakkan pendidikan.

Tenaga kerja memenuhi kebutuhan dari pihak yang perlu tenaga kerja tersebut, yang terjadi supply driven. Pemerintah atau swasta yang mengadakan tenaga kerja harusnya melakukan demand driver

4. Dari mana pengangguran terbesar berasal?

Fadhil juga menjelaskan dari tingkatan apa paling banyak terjadi pengangguran yang totalnya mencapai 7,01 juta orang.

Merujuk data Sakernas 2018, pengangguran terbanyak berasal dari SMA dan SMK sebesar 28 dan 25 persen. Pengangguran terbanyak selanjutnya diikuti oleh tingkat pendidikan SMP, SD, Universitas, SD dan Diploma, masing-masing sebesar 16 persen, 13 persen, 10 persen, 5 persen dan 3 persen. (IDN Times)

Dalam pandangan Labor Institute Indonesia, ada tiga permasalahan mendasar yang masih dialami para pekerja Indonesia di tempat kerja, yakni kekerasan berbasis gender, sulit mendapatkan hak maternity, dan sulit mendapatkan Hak Kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Dalam beberapa kasus yang diamati Labor Institute Indonesia, kekerasan berbasis gender tersebut berupa pelecehan seksual. Dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja rata – rata buruh perempuan tak mau melapor karena takut kehilangan pekerjaan.

Ketimpangan karena pekerja perempuan yang sudah berkeluarga masih dianggap lajang, walaupun pekerja perempuan tersebut sebagai pencari nafkah utama di keluarga, dan perekrutan pekerja perempuan khusus lajang dan tidak boleh melahirkan dalam kurun waktu tertentu.

Hak maternity juga merupakan masalah yang sering dijumpai dalam hubungan industrial di tempat kerja. Seperti dalam industri manufaktur, hak untuk mendapatkan cuti haid dan melahirkan masih sulit.

Ada beberapa kasus yang kami temui di lapangan, buruh perempuan yang akan melahirkan dipaksa mengundurkan diri.

Sulitnya akses untuk mendapatkan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga masih dialami pekerja perempuan khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Buruh perempuan dengan alasan status pekerja borongan dan yang sudah berkeluarga dianggap lajang merupakan alasan manajemen untuk tidak mengcover BPJS para buruh perempuan tersebut. (Viva)

Demikian problematika buruh sekaligus peta permasalahan pekerja Indonesia. Idealnya Hari Buruh atau May Day adalah hari libur pekerja yang menyenangkan –untuk rekreasi, piknik, atau mengurus taman di depan rumah bersama anak-istri, seperti May Day di Northern Hemisphere yang identik dengan festival musim semi, bunga, tarian dan nyanyian, serta piknik di ruang terbuka.

Namun, masih banyaknya masalah pekerja, membuat May Day identik dengan aksi demo. Alih-alih liburan dan bersantai, kaum pekerja malah masih bekerja berupa menyuarakkan aspirasi dan menuntut keadilan. (R1).*

 

Hari Buruh masalah buruh may day Pekerja

Related Post

Leave a reply