PP Pengupahan : Kado Pahit Jokowi di Hari Pekerja Nasional

6 views

Para pekerja yang baru saja memperingati  Hari Pekerja Nasional ke-48 mendapat kado yang amat pahit dari Presiden Jokowi. Berupa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ini merupakan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja.

Salah satu yang terasa pahit bagi buruh dalam kado itu adalah tidak adanya atau dihapusnya upah minimum sektoral.

 

Reaktor.co.id – Masa depan pekerja Indonesia bakal semakin suram dengan berlakunya PP Pengupahan 36/2021. Harkat dan kesejahteraan buruh makin terpuruk karena upah sektoral yang selama ini menjadi indikator kesejahteraan dan ukuran kompetensi pekerja kini dihapus.

Demikian pendapat beberapa aktivis federasi serikat pekerja yang sempat dihubungi Reaktor. Mereka menyatakan bahwa PP Pengupahan merupakan bentuk kezaliman yang luar biasa oleh rezim.

Serikat pekerja tak sudi berpangku tangan menghadapi hal diatas, kini mereka tengah bersiap diri dan melakukan konsolidasi terkait dengan dampak buruk pemberlakuan peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Bentuk antisipasi antara lain berupa advokasi dan strategi untuk menghadapi sengketa dengan pihak perusahaan terkait dengan pemberlakuan peraturan turunan “UU Cilaka”.

Lebih dari itu segenap serikat pekerja juga tetap kompak dan tidak menutup kemungkinan bersiap melakukan aksi secara besar-besaran

Pemerintah tidak sadar bahwa kondisi ketenagakerjaan di lapangan sudah mendidih. Potensi keresahan sudah mencuat disana-sini, dan berpotensi menjadi gejolak sosial yang luar biasa.

 

Kado Pahit di Hari Pekerja Nasional

Hari Pekerja Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Februari kali ini menjadi saksi tentang tindakan pokrol bambu alias sewenang-wenang oleh penguasa kepada sang empunya produktivitas yang tiada lain adalah buruh.

Hari Pekerja Nasional ditetapkan pada 20 Februari 1973, saat itu serikat kekerja/buruh dari berbagai perusahaan menyatakan keinginannya untuk menyatukan tekad dan semangat para pekerja yang ada di seluruh Indonesia.

Federasi pekerja akhirnya terealisasikan dan memiliki nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang dipimpin oleh Ketua Umum pertama yakni Agus Sudono. FBSI merupakan gabungan dari 21 serikat buruh dan dianggap sebagai awal mula sejarah bersatunya para pekerja Indonesia oleh pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, pada kongres FBSI tanggal 23 hingga 30 November 1985 nama FBSI kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Perubahan nama tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan rasa bangga dan jati diri dari para pekerja Indonesia.

Menurut Agus Dina Kusumastuti yang merupakan anak perempuan Agus Sudono , yang kini juga menjadi aktivis serikat pekerja FSP LEM SPSI, bahwa ayahnya juga sebagai tokoh koperasi Indonesia karena gagasan dan upaya bapaknya untuk membentuk wadah yang kini dikenal dengan istilah Koperasi Karyawan atau lebih tepatnya INKOPKAR (Induk Koperasi Karyawan).

“Beliau merupakan anak pertama dari pasangan R.M. Darmohusodo dan Mujiatun yang lahir pada tanggal 2 Febuari 1933. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan buruh sudah terpupuk sejak kecil. Agus Sudono yang juga menjadi anggota Badan Eksekutif Organisasi Buruh Internasional atau ILO ini dikenal di kalangan internasional,” jelas Dina.

Tokoh dan aktivis pekerja Jumhur Hidayat juga mengaku sangat mengenal pergerakan dan perjuangan Agus Sudono dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh dan pekerja, tak hanya di tanah air melainkan juga di beberapa negara, termasuk kesejahteraan TKI.

Ia menambahkan, almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai tokoh sepuh buruh di dua zaman, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Agus sudono pernah menjadi Ketua Umum FBSI (sekarang KSPSI), Ketua Gasbiindo dan terakhir menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gasbiindo.

 


Berlaku Bulan Ini

Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan berlaku dalam waktu dekat. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan hal tersebut diharapkan bisa memberikan dorongan dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini.

“Kita punya game changer yaitu pemberlakukan UU Cipta Kerja yang bulan ini (Pebruari 2021) sudah mulai diberlakukan semuanya, terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya,” jelasnya dalam webinar.

“Ini juga momentum untuk mendorong investasi terutama dengan telah mulai diberlakukannya UU Cipta Kerja bersama dengan 54 aturan turunan dari UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Sebagai gambaran, aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (RPerpres). Jumlah RPP sebanyak 49 dan 5 RPerpres.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian juga mengumumkan, saat ini sudah ada 2 PP yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Yakni PP 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Hal ini menggantikan ketentuan soal PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan sejalan berlakuknya UU Cipta Kerja.

Mengutip pasal 25 PP 36/2021, (1) upah minimum terdiri atas: а. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sedangkan upah minimum kabupaten/kota terdapat syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” demikian bunyi pasal 25 ayat 5.
Sementara itu, dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan, tepatnya pasal 43 dijelaskan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan,” demikian bunyi ayat 2 pasal 43.

Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang dimaksud terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup yang ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.”Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” bunyi ayat 7.

Kemudian, hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri,” demikian ditambahkan pada ayat 9.

Pemerintah telah resmi menerbitkan 49 Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.
Aturan ini diharapkan dapat berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia.

“Sehubungan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga telah melakukan penyusunan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut dari UU Cipta Kerja,” ujar pihak Kemenko Perekonomian melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/2/2021).

Untuk membuka PP Pengupahan, bisa diunduh di https://jdih.setneg.go.id/Terbaru. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. (*)

Hari Pekerja Nasional Kado Pahit Jokowi PP Pengupahan

Related Post

Leave a reply